Percepat Pembangunan Desa Tertinggal, Kemendesa Gandeng Jepang | Villagerspost.com

Percepat Pembangunan Desa Tertinggal, Kemendesa Gandeng Jepang

Perahu kayu transportasi di desa tertinggal (dok. madina.go.id)

Perahu kayu transportasi di desa tertinggal (dok. madina.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan menggandeng kembali pemerintah Jepang dalam upayanya melakukan percepatan pembangunan desa tertinggal. Hal itu diucapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat bertemu dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki, di kantor Kementerian Desa, PDTT, Kalibata Jakarta Selatan, Senin (9/11).

“Salah satunya, dengan membuka kembali komunikasi dengan pemerintah Jepang guna mendalami kemungkinan kerjasama,” ungkap Marwan. Dia mengatakan, percepatan pembangunan desa tertinggal merupakan upaya untuk menciptakan pembangunan yang merata di segala bidang. Terutama potensi sumber daya alam yang melimpah di kawasan daerah tertinggal yang sejauh ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut Marwan, komitmen percepatan pembangunan desa tertuang dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 6 tahun 2015 tentang Desa. Karena itulah pihaknya juga menggandeng berbagai pihak untuk berkontribusi dalam program percepatan pembangunan tersebut, termasuk Jepang.

Marwan menjelaskan, pertemuan tersebut diharapkan dapat membangun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Salah satu program ‘one village one product’ yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah Jepang.

“Kita akan bekerjasama dengan jepang dalam beberapa hal, termasuk one village one product. Kita (kerjasama) bukan baru merintis, namun melanjutkan kesepakatan yang pernah kita lakukan sebelumnya,” kata Marwan.

Kerjasama ini, menurutnya, juga penting mengingat jepang punya percepatan teknologi. “Dengan kemajuan teknologi tersebut, kita bisa mendapatkan ilmunya atau transfer of knowledge,” tambahnya.

Selain itu, terdapat beberapa butir kesepakatan baru di beberapa bidang dalam pertemuan tersebut. Diantaranya, Pembangunan Perdesaan, Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Pembangunan Ekonomi Lokal, dan Informasi dan Komunikasi.

“Kita juga membahas beberapa program yang menyangkut pembangunan wilayah perbatasan dan kawasan di luar Jawa,” ujarnya.

Marwan berharap, pengalaman Pemerintahan Jepang dalam sejumlah bidang itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan desa atau daerah tertinggal, sehingga potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Best practices yang ada di pemerintah daerah di Jepang dapat kita ambil untuk dijadikan model sekaligus pembelajaran,” pungkas Marwan. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *