Perempuan Nelayan Menunggu Pengakuan Negara | Villagerspost.com

Perempuan Nelayan Menunggu Pengakuan Negara

Perempuan nelayan menuntut pengakuan dan perlindungan negara (dok. kiara)

Perempuan nelayan menuntut pengakuan dan perlindungan negara (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Peran perempuan nelayan sebagai salah satu elemen dalam rantai produksi pangan nasional masih dipinggirkan dan belum diakui negara. Padahal, sejak lama, perempuan nelayan telah menjadi elemen penting dalam penyediaan kebutuhan protein bagi masyarakat. Karenanya dalam menjalankan perannya, perempuan nelayan wajib dilindungi dan diberdayakan oleh negara.

Atas dasar itulah, Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menegaskan perempuan nelayan sebagai subyek hukum RUU yang harus dilindungi dan diberdayakan. Hal ini disampaikan di dalam lokakarya bertajuk “Mendorong Diakuinya Peran dan Keberadaan Perempuan Nelayan di Indonesia”.

Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh PPNI bekerjasama dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada tanggal 24-26 Agustus 2015.

Ratna Sari Keliat, Ketua PPNI Kabupaten Langkat mengatakan, negara mengabaikan keberadaan dan peran penting perempuan nelayan di dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. “Mestinya disebutkan dengan jelas, bukan samar-samar di dalam RUU bahwa perempuan nelayan adalah subyek hukum yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (27/8).

Hal itu terlihat jelas dalam definisi nelayan kecil yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (4) Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Dalam pasal itu disebutkan: “Nelayan kecil adalah nelayan yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) dan alat Penangkapan Ikan sederhana yang diatur oleh Menteri dan terhadapnya bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau bekerja pada pemilik kapal, meliputi Nelayan Tradisional dan Nelayan buruh, termasuk rumah¬† tangga Nelayan Kecil yang melakukan pemasaran“.

Ketua PPNI Kabupaten Serdang Bedagai Saniah menegaskan, pasal itu sama sekali tak menjelaskan kedudukan perempuan nelayan. Padahal, kata dia, perempuan nelayan tidak hanya terlibat di dalam aktivitas pemasaran, melainkan sejak dari pra-produksi, produksi dan pengolahan.

“Kami meminta kepada DPR-RI untuk memastikan dan memperjelas perlindungan dan pemberdayaan kepada perempuan nelayan di dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,” ujarnya.

Di dalam lokakarya itu, terdapat daftar hak perempuan nelayan yang penting mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari negara melalui rancangan undang-undang tersebut. Diantaranya adalah akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, bantuan hukum, permodalan, air bersih, sanitasi yang baik, dan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas perempuan nelayan.

Deputi Pengawasan dan Evaluasi Program KIARA Susan Herawati mengatakan, sudah saatnya perempuan nelayan mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Terlebih di level internasional sudah ada payung hukumnya, yakni Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication.

“Di kedua aturan internasional ini, negara diminta memberikan perlakuan secara istimewa kepada perempuan nelayan untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya,” pungkasnya.¬† (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *