Perjanjian Perdagangan Indonesia-Uni Eropa Ancam Hak Asasi Manusia | Villagerspost.com

Perjanjian Perdagangan Indonesia-Uni Eropa Ancam Hak Asasi Manusia

 

Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi menentang perdagangan bebas (dok. bilaterals.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Perjanjian perdagangan Uni Eropa dinilai bakal menjadi ancaman bagi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam laporan terkini yang dirilis Indonesia for Global Justice (IGJ), the Transnational Institute (TNI) dan the Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) terungkap, bahwa perjanjian yang memuat klausul gugatan investor terhadap negara (ISDS) bisa mempengaruhi kebijakan negara yang berimplikasi pada ancaman atas penegakan HAM di Indonesia.

Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti mengatakan, proteksi atas investasi tidak boleh bertentangan dengan ruang kebijakan untuk memenuhi kewajiban penegakan HAM. “Sistem yang membolehkan perusahaan multinasional untuk mendiktekan kebijakan domestik lewat ancaman gugatan bernilai triliunan dolar tak bisa dibenarkan,” kata Rachmi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (11/9).

Laporan IGJ, TNI dan SOMO itu sediri dirilis sepekan sebelum dimulainya pertemuan putaran ketiga negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement yang sedang berlangsung di Brusels 11-15 September. Negosiasi Indonesia-EU CEPA dimulai sejak 2016 dan akan ditetapkan pada tahun 2019.

Negosiasi itu sendiri mencakup beragam isu termasuk pembatasan tarif-non tarif, perdagangan jasa, aspek perdagangan pengadaan publik, aturan persaingan, dan hak atas kekayaan intelektual dengan mengandung dampak potensial pada pembangunan berkelanjutan dan HAM..

Perlindungan investasi dan ISDS merugikan hak asasi manusia, dimasukkannya bab investasi dalam usulan CEPA akan membatasi kemampuan Indonesia untuk mengatur kepentingan umum. Klausul standar perlindungan investor, yang dapat dilaksanakan melalui ISDS misalnya, memungkinkan investor asing untuk menuntut negara jika mereka mengangfap kebijakan terkait kepentingan umum yang ditetapkan pemerintah berdampak negatif terhadap keuntungan yang mereka harapkan.

“Penilaian dampak atas Hak Asasi Manusia yang tegas harus segera dilakukan untuk memandu perundingan. Dampak potensial dari CEPA juga menuntut proses yang lebih transparan dan keterlibatan penuh parlemen nasional,” pungkas Rachmi.

Indonesia telah menerima beberapa klaim investasi jutaan dolar dan telah dipaksa untuk mengurangi kebijakan pembangunan domestik dan mengabaikan peraturan lingkungan yang lebih ketat. “CEPA harus tegas menetapkan undang-undang hak asasi manusia terlebih dahulu dibandingkan undang-undang perdagangan dan investasi,” kata Roeline Knottnerus, salah satu kontributor laporan SOMO dan TNI.

“Dampak hak asasi manusia dan lingkungan dari CEPA harus dinilai baik secara ex ante (sebelum perjanjian ditetapkan) dan secara berkala secara ex post (setelah perjanjian ditetapkan), yang mengarah pada amandemen kesepakatan jika ada hasil negatif,” tambah Roeline. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *