Perkuat Bulog, Pemerintah Harus Berhenti Impor Beras | Villagerspost.com

Perkuat Bulog, Pemerintah Harus Berhenti Impor Beras

Stok beras di gudang bulog. DPR ubah nama raskin jadi beras sejahtera (dok. kemendag.go.id)

Stok beras di gudang bulog. DPR minta pemerintah berhenti impor beras karena stok beras nasional mencukupi. (dok. kemendag.go.id)

 

Jakarta, Villagerspost.com – Dewan Perwakilan Rakyat menilai, pemerintah seharusnya berhenti melakukan impor beras. Alasannya, produksi padi tahun 2015 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan bisa mencapai 75,5 juta ton gabah kering giling (GKG).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mengatakan, angka tersebut jika dikonversi ke beras akan mencapai sejumlah 47,40 ton beras. Hitungannya, diasumsikan GKG akan menghasilkan 62,74% beras. Maka angka produksi GKG sebesar 75,5 juta dikalikan 6,74 akan menghasilkan angka tersebut.

Heri mengungkapkan, berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), konsumsi beras per tahun hanya mencapai 29 juta ton dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 250 juta orang. Dari perhitungan itu, berarti surplus sebesar 47,40 juta ton dikurangi 29 juta ton = 18,9 juta ton pertahun.

Heri mengatakan, untuk 3 sampai 4 bulan ke depan produksi beras bisa mencapai 15,8 juta ton, sedangkan konsumsi hanya 9,5 juta ton. Berarti, ada surplus 6,3 juta ton. “Di sinilah peran Bulog diperlukan untuk bisa menyerap sebesar-besarnya beras dari petani,” ungkapnya seperti dikutip dpr.go.id, Rabu (23/9).

Pada konteks ini, lanjut politisi Gerindra tersebut, Bulog harus mampu meningkatkan penyerapannya yang baru mencapai 4,69% atau 2,2 juta ton ke kisaran 8-10%. “Dengan begitu, Bulog akan lebih mempunyai peran maksimal kestabilan stok dan harga beras nasional.” ujar Heri.

Dikatakan Heri, Bulog sudah pernah mendapat Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3 triliun yang harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan penyerapan gabah/beras. Pada tahun 2016 mendatang, Bulog kembali mengusulkan PMN sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan insfrastruktur pengeringan, pengolahan, dan penyimpanan beras di sentra-sentra produksi padi.

Minimnya insfrastruktur tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan beras Bulog. Di daerah Pejampangan, Kabupaten Sukabumi misalnya, sampai hari ini tidak memiliki gudang penyimpanan yang permanen dan memadai. Padahal, daerah itu termasuk salah satu sentra produksi padi nasional.

Akibatnya, penyerapan gabah petani tidak maksimal. “Hal itu harus mendapat¬† perhatian serius Perum Bulog sehingga tidak boleh lagi ada fakta bahwa tingkat penyerapan Bulog rendah karena keterbatasan infra struktur,” ujarnya.

Dengan tingkat penyerapan yang maksimal, Bulog akan lebih berfungsi sebagai stabilitor dan buffer stok yang kuat. “Hal ini perlu dukungan serius dari Pemerintah terkait regulasi atas peran Bulog, ujungnya, kita tidak perlu lagi impor beras yang hanya akan menjadi permainan para mafia,” pungkas Heri. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *