Perlindungan Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Minim | Villagerspost.com

Perlindungan Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Minim

Para nelayan Pulau Pari melakukan aksi menuntut pembebasan rekan mereka yang dikriminalisasi (dok. koalisi selamatkan pulau pari)

Jakarta, Villagerspost.com – Saat ini keberadaan masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil belum dilindungi secara baik oleh negara, keberadaan masyarakat adat semakin hilang dikalahkan dengan program pembangunan dan persfektif yang salah dalam memandang masyarakat adat. “Malah banyak pihak termasuk negara memandang masyarakat adat sebagai penghambat industri perikanan, pariwisata, dan infrastruktur,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (17/12).

Karena itulah, pada Sabtu-Minggu, 16-17 Desember 2017, masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil menghelat seminar bertajuk: “Memastikan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Seminar yang digelar KIARA bersama PIKUL dan Walhi NTT ini, bertujuan menginventarisasi keberadaan peran, kontribusi, tantangan masyarakat adat pesisir dan menyusun strategi bersama memastikan hak-hak masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan masyarakat adat Panglima Laot (Aceh), Suku Sangihe (Sulawesi Utara), Sashi Ombo (Sulawesi Tenggara), Suku Sasak Awig-Awig (Nusa Tenggara Barat), Suku Komoro (Papua), Suku Melayu (Kepulauan Riau), Suku Jamu Laut (Sumatera Utara), Suku Kepulauan Aru (Maluku), Masyarakat Lamalera, Lembata (Nusa Tenggara Timur).

Susan mengatakan, kalaupun keberadaan masyarakat adat diakui oleh pemerintah lokal, itu karena dalam suatu visi untuk melindungi ekosistem laut (terumbu karang, ikan-ikan yang mulai punah) untuk kepentingan industri pelestarian. Pandangan seperti ini membawa efek negatif membatasi kebudayaan-kebudayaan masyarakat adat.

“Hingga hari ini, tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat adat di pesisir bukan hanya belum adanya aturan main yang menjamin kesejahteraan mereka, tapi juga belum ada jaminan pemenuhan hak konstitusional masyarakat pesisir yaitu hak untuk mengakses laut,” tegasnya.

“Pemerataan akses pendidikan dan kesehatan ke masyarakat adat pun masih timpang dirasakan oleh masyarakat adat yang rata-rata berada di pulau-pulau kecil,” tambah Susan.

Dia menegaskan, Putusan MK No 3/PUU-XIII/2010 telah mengakui hak masyarakat adat dan hak-hak tradisional yang bersifat turun menurun atas perairan pesisir. “Walaupun MK sudah memberikan pengakuan masih diperlukan penerjemahan yang komprehensip yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat,” ujarnya.

Susan megatakan, KIARA, PIKUL dan Walhi NTT berharap dari kegiatan ini dapat merumuskan langkah advokasi tersebut dalam pengakuan keberadaan masyarakat adat baik dalam regulasi nasional dan daerah. “Negara harus paham, bahwa proyek pembangunan harus menempatkan masyarakat pesisir atau masyarakat pesisir adat di pesisir menjadi aktor penting. Bukan malah menggusur mereka dari ruang hidupnya melalui proyek atau industri ekstraktif seperti tambang, reklamasi, atau pun pariwisata,” tutup Susan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *