Perusahaan Multinasional Negara-Negara G7, Curangi Afrika dengan Hindari Pajak Miliaran Dolar | Villagerspost.com

Perusahaan Multinasional Negara-Negara G7, Curangi Afrika dengan Hindari Pajak Miliaran Dolar

 

Kemiskinan di Indonesia (dok. pelalawan-kab.go.id)

Kemiskinan di Indonesia (dok. pelalawan-kab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Perusahaan-perusahaan yang berbasis di negara-negara G7 dan para investor ketahuan telah melakukan kecurangan kepada Afrika yang menyebabkan kerugian senilai US$6 miliar di tahun 2010 hanya dari satu modus penghindaran pajak. Hal itu terungkap dari laporan Oxfam yang bertajuk “Money Talks: Africa at the G7” yang dirilis beberapa hari lalu. Angka penghindaran pajak sebesar US$6 miliar itu setara tiga kali lipat nilai uang yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam kasus wabah Ebola di negara Sierra Leone, Liberia dan Guinea Bissau.

Temuan Oxfam itu diungkapkan saat para pemimpin negara-negara G7 bersiap untuk mengadakan pertemuan dengan partner-partne mereka di Afrika dalam pertemuan tahunan yang dihelat di Jerman. Pembicaraan itu akan difokuskan pada bagaimana negara-negara G7 dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di benua itu. Mereformasi aturan pajak bagi perusahaan global sangat penting agar pemerintah negara-negara Afrika dapat mengklaim kembali uang mereka yang terutang jika Afrika ingin mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan ketidakadilan serta melanjutkan pertumbuhan ekonomi mereka.

Direktur Eksekutif Oxfam Internasional Winnie Byanyima mengatakan Afrika mengalami “pendarahan” senilai miliaran dolar AS karena perusahaan-perusahaan multi nasional yang kebanyakan bermarkas di negara G7 mencurangi mereka dengan mengakali perhitungan pajak yang vital. “Jika pendapatan pajak diinvestasikan di bidang pendidikan dan layanan kesehatan, kemasyarakatan dan ekonomi akan lebih baik di seluruh benua,” kata Byanyima dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Sabtu (6/6).

Oxfam mengimbau pemimpin negara-negara G7 untuk melakukan aksi untuk reformasi pajak yang ambisius dalam agenda pertemuan itu. Agensi internasional itu juga menyeru para pemimpin G7 untuk hadir atau mengirim menteri keuangan mereka ke Konferensi Pembiayaan untuk Pembangunan di Ethiopia Juli mendatang. Konferensi yang akan berlangsung di Addis (Addis Ababa ibukota Ethiopia-red) akan menyiapkan bagaimana caranya dunia memapu membiayai pembangunan untuk dua dekade mendatang dan menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membangun sistem pajak global yang lebih demokratis dan fair.

Pada tahun 2010 tahun terakhir data itu bisa didapatkan, perusahaan dan pemodal yang berbasis di negara-negara G7 menghindar untuk membayar pajak senilai US$20 miliar lewat modus yang disebut “mispricing”. Lewat modus ini, perusahaan secara artifisial melakukan penjualan barang dan jasa diantara anak-anak usaha mereka sendiri untuk menghindari pengenaan pajak. Dengan rata-rata tarif pajak 28 persen di Afrika, angka ini setara dengan kehilangan pendapatan pajak sebesar US$6 miliar.

Perdagangan dengan modus mispricing ini hanya satu dari sekian cara yang dilakukan perusahaan multi nasional untuk menghindari pajak. Berdasarkan data The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), negara berkembang secara kesleuruhan kehilangan kira-kira sebesar US$100 miliar per tahun dari kasus penghindaran pajak termasuk surga pajak.

“Pemimpin-pemimpin G7 jangan berupaya untuk menutup lubang lingkaran pajak di negara mereka sendiri sementara membiarkan perusahaan multinasional menghindari kewajiban pajak mereka di Afrika. G7 harus menempatkan Afrika sebagai partner setara dalam upaya internasional untuk mereformasi sistem pajak yang tak berfungsi. Hanya dengan cara itu Afrika bisa mengumpulkan pendapatan pajak untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan ketidakadilan,” tegas Byanyima.

Upaya internasional yang ada untuk mengatasi masalah penghindaran pajak seperti proses BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), yang dipimpin oleh the Organisation for Economic Cooperation (OECD) untuk G20, hanya akan membiarkan lubang yang bisa terus dipakai perusahaan multinasional untuk mengeksploitasi negara-negara berkembang. Banyak negara-negara Afrika akan dibungkam dari diskusi untuk mereformasi BEPS dan tidak akan mendapatkan keuntungan dari mereka sebagai hasilnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *