Polemik Batubara: Jokowi Harus Utamakan Rakyat Ketimbang Korporasi | Villagerspost.com

Polemik Batubara: Jokowi Harus Utamakan Rakyat Ketimbang Korporasi

Aktivis Greenpeace menentang operasi PLTU batubara di Cilacap, Jawa Tengah (dok. greenpeace)

Aktivis Greenpeace menentang operasi PLTU batubara di Cilacap, Jawa Tengah (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Perwakilan masyarakat terdampak pertambangan batubara dan PLTU bertenaga batubara di berbagai wilayah di Indonesia menagih janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan nasib rakyat di atas kepentingan perusahaan dan investor. Masyarakat yang berkumpul di Bogor sejak hari Jumat (18/12) lalu mengatakan, mereka sudah merasakan dampak negatif walaupun pembangunan PLTU batubara belum dimulai.

“Kami tidak mau mengalami nasib buruk yang sama seperti apa yang dialami dan diceritakan masyarakat-masyarakat lain yang tinggal di sekitar PLTU. Saya sendiri dipenjara selama tujuh bulan karena menentang pembangunan PLTU ini,” ungkap Cayadi, Perwakilan Masyarakat Paguyuban Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban (UKPWR) Batang, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (22/12).

Paguyuban UKPWR Batang selama lima tahun terakhir konsisten dalam melakukan penolakan rencana pembangunan PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara di lahan pertanian subur dan kawasan perairan mereka yang kaya ikan. Selain perwakilan Paguyuban UKPWR, aksi menagih janji Jokowi ini juga dihadiri oleh Rakyat Penyelamat Lingkungan (Rapel) Cirebon yang selama ini berjuang menentang pembangunan PLTU Cirebon.

Selain itu hadir pula perwakilan masyarakat korban PLTU Tanjung Jati B Jepara, perwakilan masyarakat korban PLTU Paiton Probolinggo, perwakilan masyarakat korban PLTU Indramayu, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Labuan Banten, dan perwakilan masyarakat korban pertambangan batubara dari Kalimantan Timur dan Sumatera.

“Sebagai perwakilan masyarakat terdampak PLTU Cirebon, saya mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pembangunan PLTU Cirebon unit II, dan meninjau ulang izin operasi PLTU Cirebon I,” kata Ketua Rapel Cirebon Aan Anwarudin.

Dia menilai, meski baru dibangun kurang dari dua tahun, PLTU ini sudah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. “Mulai dari dampak kesehatan, hancurnya tatanan sosial, sampai hilangnya mata pencaharian sebagian besar petani dan nelayan,” ungkap Aan.

Selain masyarakat korban terdampak proyek PLTU dan pertambangan batubaram hadir pula aktivis Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Bersama warga, organisasi pembela lingkungan ini membentuk koalisi organisasi lingkungan yang selama ini aktif dalam menyoroti dampak-dampak merusak dari industri berbasis energi kotor ini di Indonesia.

Team Leader Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan pertama yang menghadirkan perwakilan masyarakat korban PLTU batubara dan pertambangan batubara dari seluruh Indonesia. “Kami ingin pertemuan ini dapat menggemakan suara masyarakat korban industri batubara yang selama ini diabaikan emerintah, negara harus hadir untuk memastikan keselamatan rakyatnya dari dampak industri kotor ini,” tegas Hindun.

Di akhir pertemuan ini, perwakilan masyarakat korban PLTU batubara dan pertambangan batubara menyampaikan manifesto sebagai tuntutan kepada pemerintah. Isinya secara tegas meminta pemerintah untuk menghentikan ketergantungan pada energi kotor batubara, secara serius mengembangkan energi bersih dan terbarukan serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan bersih.

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Pius Ginting mengatakan, pertemuan ini kami adakan karena Presiden Jokowi telah gagal melindungi rakyat Indonesia dari ancaman energi kotor ini. Di Batang, Jokowi justru berpihak pada kepentingan korporasi dan investor asing, bukan petani dan nelayan Batang yang merupakan pemilih Jokowi pada pilpres lalu.

“Kami berharap gerakan nasional menentang batubara yang muncul dari masyarakat yang terpapar dampak langsung ini, dapat menyadarkan Jokowi bahwa sebagai presiden rakyat dia harus mendengarkan aspirasi rakyat,” tegas Pius.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Hendrik Siregar juga menyoroti buruknya dampak yang ditimbulkan PLTU batubara. Dia mengatakan, mulai dari pembongkaran, pengangkutan hingga pembakaran di pembangkit listrik, batubara merupakan sumber petaka yang menurunkan derajat keselamatan rakyat.

Sebaliknya energi kotor batubara menyumbang kenaikan suhu hingga mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang mengancam keselamatan manusia. “Masyarakat yang hadir di pertemuan ini tegas menuntut, Presiden Jokowi agar mengedepankan keselamatan rakyat dari ancaman Batubara,” pungkas Hendrik. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *