Presiden Jokowi Minta Pemetaan Detil Lahan Gambut Di Tanah Air | Villagerspost.com

Presiden Jokowi Minta Pemetaan Detil Lahan Gambut Di Tanah Air

Penghancuran lahan gambut di Kampar, Riau (dok. greenpeace/john novis)

Penghancuran lahan gambut di Kampar, Riau (dok. greenpeace/john novis)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta segera dilakukan pemetaan detil seluruh kawasan gambut di Indonesia, bukan hanya kedalamannya saja tetapi juga topografinya. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Kelompok Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan dan Gambut (Pokja Karhutla dan Gambut) Universitas Gadjah Mada, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11) siang.

Presiden memandang serius masalah pengolahan lahan gambut ke depan. Karena itu, gerakan penyekatan kanal dan perbaikan restorasi air itu akan segera dilakukan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Dalam kesempatan ini Pokja Karhutla dan Gambut UGM melaporkan hasil kajian yang dilakukan sejak tahun 1974 lalu.

“Dari hasil kajian, kami sampaikan bahwa resep untuk mengatasi atau mencegah kerusakan lahan gambut perlu adanya integrasi beberapa aspek, yaitu aspek rekayasa sosial, rekayasa teknis, dan juga aspek politik pembangunan ekonomi dalam pengelolaan HTI (Hutan Tanaman Industri) atau perkebunan. Ketiga aspek yang terintegrasi tadi perlu dibungkus dengan aspek legal serta tata ruang,” kata Rektor Universitas Gadjah Mada Dwi Korita, seusai bersama Tim Pokja diterima Presiden Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.

Ketua Pokja Karhutla UGM Azwar Maas, yang merupakan ahli gambut mengatakan, gambut mempunyai kubah yang mempunyai simpanan air yang sangat besar. Ia menyebutkan, di kaki kubah gambut ada 2 (dua) sungai, namun sekarang ini, jarak vertikal kubah hanya beberapa meter, tidak sampai 20 meter. Tetapi jarak horizontalnya ke sungai sampai lebih dari 40 km.

“Artinya, kalau ke lapangan semuanya datar tetapi konsep air bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Artinya, sekarang banyak kubah yang sudah dimanfaatkan,” jelas Azwar.

Kalau ingin tidak kebakaran lagi, lanjut Azwar, maka lahan gambut harus punya cadangan air, dan cadangan air ada di kubah. “Artinya, areal kubah harus dikembalikan fungsinya secara alami, dikembalikan fungsi penyimpanan airnya,” ujarnya.

Sebagai ilustrasi, Azwar menunjukkan, kalau misalnya ada 3 meter kubah dikonservasi maka lahan gambut sudah menyimpan air setara 1 tahun hujan atau sekitar 2.700 milimeter (mm). Masalahnya, lanjut Azwar, kalau tidak ada hujan kubah lantaran sudah dicacah, maka semua menjadi kering, apalagi ditambah dengan adanya fenomena El Nino.

“Itulah penyebab kebakaran, karena kubah tidak dikonservasi. Kembalikan fungsi kubahnya. Setelah kubah diselamatkan, di bawah kubah jangan ada saluran yang langsung terhubung ke sungai, ngocor dia. Saluran yang dibuat itu miring sehingga airnya muter,” terang Azwar.

Pemetaan Detil

Sementara ahli lahan gambut UGM, Oka Karyanto mengatakan, Presiden Jokowi benar-benar melihat bahwa masalah pengolahan gambut kedepan merupakan persoalan yang sangat serius. Karena itu, Presiden memerintahkan Pokja harus segera melakukan pemetaan detil seluruh kawasan gambut di Indonesia, bukan kedalamannya tapi topografinya.

Yang lain adalah, lanjut Oka, Presiden berharap untuk memberi ruang gerak kepada masyarakat kecil yang banyak contohnya mampu mengelola gambut dengan baik. Di Riau, di Papua, di Kalteng misalnya, masyarakat diberi ruang gerak sebagai model bahwa dengan pengelolaan tanpa pengeringan lewat kanalisasi dengan komoditas yang tidak kalah berharganya ketimbang sawit dan HTI bisa dilakukan.

“Presiden memberi arahan bahwa Papua harus dipikirkan secara serius karena pada tahun ini juga terkena bencana asap cukup parah. Dampaknya lokasi terpencil yang disuplai pesawat suplai logistik akan terhenti,” papar Oka.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan yang mendampingi Presiden Jokowi saat menerima Tim Pokja Karhutla UGM mengatakan, Presiden mendapat masukan yang sangat berharga tentang penanganan secara komprehensif masalah lahan gambut yang ada di Indonesia. “Presiden memerintahkan untuk menata kembali pelaksanaannya dengan baik,” ujarnya.

Adapun masalah penelitian sosial antropologi di Papua, menurut Luhut, akan digunakan untuk pendekatan pembangunan yang tidak bisa hanya melihat dengan kacamata kita saja.

Adapun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hasimuljono mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada dirinya dan Menteri Lingkingan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan itu. Pertama, soal pemetaannya.

“Pemetaan detil tentang gambut karena kebakarannya adalah kebakaran di lahan gambut. Waktunya untuk pemetaan ini tidak panjang. Setelah ada hujan ini pasti mudah-mudah clear dan sebelum musim hujan ini harus sudah selesai pemetaan. Jadi tinggal 2 bulan ini. Kemudian kita punya waktu 8 bulan untuk musim kemarau tahun depan,” kata Basuki. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *