Pro Kontra Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan | Villagerspost.com

Pro Kontra Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan

Penenggelaman kapal dengan cara diledakkan oleh aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (dok. kkp)

Jakarta, Villagerspost.com – Permintaan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak lagi melakukan penenggelaman kapal kapal asing yang berani mencuri ikan di laut Indonesia, menimbulkan pro kontra di kalangan anggota Komisi IV DPR. Ada yang mendukung, ada juga yang menolaknya.

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo misalnya, justru mendukung langkah Susi melakukan penenggelaman kapal pencuri ikan. Dia meminta Susi Pudjiastuti agar tetap melanjutkan kebijakannya tersebut, meski ada permintaan dari Luhut untuk menghentikannya.

“Meskipun tindakan tegas peneggelaman kapal sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir ini, pencurian ikan di laut Indonesia masih kerap terjadi. Lalu, apa jadinya kalau penenggelaman kapal yang sudah terbukti menimbulkan efek jera itu sampai dihentikan,” kata Rahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (9/1).

Rahmad menilai, penenggelaman kapal tetap perlu dilakukan terhadap kapal-kapal asing yang kerap mencuri ikan di laut Indonesia. Pasalnya, aksi pencurian ikan itu sangat merugikan nelayan Indonesia. Menurutnya, aksi penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan pun sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

“Sekali lagi, aksi penenggelaman kapal yang selama ini dilakukan Menteri Susi bisa menimbulkan efek jera. Karena itu, kebijakan itu harus tetap dilanjutkan, bukan malah dihentikan. Lagi pula, aksi penenggelaman kapal kan sudah diatur undang-undang, jadi kenapa mesti dihentikan,” kata Politisi F-PDI Perjuangan itu.

Dukungan juga disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. Dia mengatakan, sanksi tegas berupa penenggelaman kapal justru telah memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

“Penenggelaman kapal cukup efektif, karena memang selama ini illegal fishing merajalela, karena tidak ada tindakan tegas. Tapi, memang masalah penenggelaman kapal harus melalui proses-proses hukum dan mekanisme yang ada,” ungkap Firman.

Firman menjelaskan, aturan tentang penenggelaman kapal pencuri sendiri telah diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam Pasal 65 Ayat (4) dengan jelas menyatakan penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sebaliknya, tambah politisi F-PG itu, sesuai pernyataan Luhut yang akan tegas terhadap pelaku pencurian, yaitu dengan melakukan penyitaan kapal-kapal untuk dijadikan aset negara, harus memiliki landasan hukum yang kuat. “Apakah aturan hukumnya itu memperbolehkan kalau ada pelanggaran kapalnya itu bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kita memanfaatkan aset orang lain tanpa prosedur,” tandas Firman.

“Saya rasa, Menteri KKP telah melakukan itu atas dasar aturan dan regulasi yang ada. Karena itu, kami dari Komisi IV mendukung penenggelaman kapal selama itu sesuai dengan prosedur dan mekanisme Undang-undang,” pungkas Firman.

Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam menilai tidak ada yang salah dengan sanksi tegas penenggelaman kapal asing yang tertangkap melakukan pencurian. Sebab, hal tersebut telah diatur dalam perundang-undangan dan semua penyelenggara negara patut mematuhi seluruh UU.

“Semua pihak di dalam penanggung jawab di dalam negeri harus melaksanakan UU, sebagaimana sumpah yang telah diambil. Untuk itu, saya kira kalau kita melaksanakan UU, tidak ada yang perlu dikritik,” kata politikus PKB itu.

Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi justru mendukung kebijakan Luhut agar tidak ada lagi menenggelamkan kapal pencuri ikan dengan alasan kaena sudah memberikan efek jera. Menenggelamkan kapal pencuri ikan menurutnya sudah tidak relevan, sehingga saat ini sudah saatnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa lebih memberikan manfaat bagi nelayan.

Daripada ditenggelamkan, lebih baik kapal pencuri ikan tersebut diberikan kepada nelayan lokal agar lebih bermanfaat.‎ “Saya setuju dengan Menko Kemaritiman agar jika ada pelanggaran karena illegal fishing dalam bentuk pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia, sebaiknya tidak usah ditenggelamkan kapalnya. Namun kapal itu disita menjadi milik negara dan dihibahkan ke nelayan Indonesia,” ujar Viva.

Menurut politikus PAN ini, kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan juga merupakan kapal dengan ukuran kecil. Sedangkan kapal ukuran besar selalu berhasil kabur saat akan ditangkap. ‎”Selama ini pun kapal-kapal asing yang ditenggelamkan banyak yang berukuran kecil saja. Tidak seluruh kapal asing yang melakukan illegal fishing bisa ditangkap oleh kapal pengawas,” sambungnya.

Hal ini perlu menjadi perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan agar lebih berorientasi pada asas manfaat dalam mengeluarkan kebijakan. “Ketimbang kapal pencuri ikan ditenggalamkan, akan lebih bagus jika kapal tersebut disita dan dihibahkan ke nelayan lokal,” tegasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *