Program Sawah Satu Juta Hektare, Pemerintah Diminta Buat Peta Aceh-Papua | Villagerspost.com

Program Sawah Satu Juta Hektare, Pemerintah Diminta Buat Peta Aceh-Papua

Embung Tambakboyo, Sleman, Yogyakarta. Pemerintah akan bangun ribuan embung atasani dampak kekeringan (dok. pustaka.pu.go.id)

Embung Tambakboyo, Sleman, Yogyakarta. Pemerintah akan bangun ribuan embung atasani dampak kekeringan (dok. pustaka.pu.go.id)

 

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah diminta untuk membuat peta dari Aceh hingga Papua untuk menunjang program satu juta hektare. Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro mengatakan, peta tersebut menjadi penting bagi pemerintah agar memiliki acuan dalam bekerja.

“Misalnya di Aceh berapa irigasi dan bendungan, ada berapa juta hektare sawah, Sumut berapa hektare sawah dan kejelasan wilayah-wilayah lainnya, sehingga kita dapat peta yang jelas dari Aceh sampai Papua itu,” kata Fauzih se[erti dikutip dpr.go.id, Selasa (15/9).

Fauzih menambahkan, sesuai dengan penjelasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelumnya, yang menekankan kepada program satu juta hektare sawah, dan untuk mendukung hal tersebut diperlukan pembangunan beberapa bendungan. Dia mengingatkan bahwa ada beberapa bendungan yang belum optimal.

“Ada sebagian bendungan dan irigasi yang mati selama ini, artinya apa, kalau bisa ini diberdayakan dan dihidupkan kembali, karena bisa membantu program satu juta hektar sawah tersebut,” terangnya.

Fauzih mengingatkan, kepada Kementerian PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air, ada beberapa irigasi di Sumatera, Lampung, Jambi dan daerah lain yang sudah mati dan tidak produktif. “Sampai hari ini, irigasi kita yang bisa mengairi kurang lebih lima belas ribu hektare sawah juga belum produktif. Kita sudah rapat dengan Menteri LH, tapi sampai detik ini juga belum ada realisasi yang konkret dari Dirjen SDA, bagaimana irigasi ini, apa kita stop atau bagaimana,” jelas politis dari Partai Hanura ini.

Ia menambahkan, akan percuma jika pemerintah membangun bendungan yang besar-besar, namun yang sudah ada tidak bisa diefektifkan dan dimanfaatkan. “Menurut saya manfaatkan dulu yang sudah ada, baru kita bicara mengenai pembangunan bendungan di 22 titik tadi,” ujarnya.

Komisi V DPR memahami penjelasan Kementerian PUPR terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN TA 2016. Komisi V selanjutnya akan memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang diusulkan Kementerian PUPR pada saat pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2016 untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR RI.

Selain itu Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR agar program masing-masing unit organisasi dilaksanakan pada daerah provinsi kab/kota yang sangat membutuhkan serta disesuaikan dengan maukan dari Komisi V DPR mengenai program pembangunan daerah pemilihan pada provinsi Kab/kota tertentu.

Selanjutnya Komisi V DPR sepakat dengan Kementerian PUPR untuk melanjutkan pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program dalam RAPBN TA 2016 pada unit eselon I dalam RDP mendatang. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *