Proyeksi Perikanan 2016: Pemberantasan Pencurian Ikan dan Pendekatan Kesejahteraan | Villagerspost.com

Proyeksi Perikanan 2016: Pemberantasan Pencurian Ikan dan Pendekatan Kesejahteraan

Nelayan tradisional bersiap melaut. KNTI berharap di 2016 KKP terapkan pendekatan kesejahteraan untuk nelayan. (dok. kotawaringinbaratkab.go.id)

Nelayan tradisional bersiap melaut. KNTI berharap di 2016 KKP terapkan pendekatan kesejahteraan untuk nelayan. (dok. kotawaringinbaratkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, dampak transisi perubahan kebijakan pemerintah di bidang perikanan yang ditetapkan di tahun 2015, masih akan terasa di tahun 2016 mendatang. Wakil Sekretaris Jenderal KNTI Niko Amrullah mengatakan, dalam prediksi KNTI, kontribusi Sektor Perikanan terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional berdasarkan harga berlaku masih pada kisaran 2,5%.

“Begitu pula dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak-red) di Sektor Perikanan masih pada kisaran Rp300 miliar– Rp400 miliar,” kata Niko, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (28/12).

Proyeksi ini, kata Niko, bisa tidak berlaku atau bahkan dapat melampaui pencapaian di 2015 jika pemerintah melakukan upaya segera untuk menjawab beberapa kebutuhan penting. Diantaranya, keperluan peralihan alat tangkap ramah lingkungan, menjaga harga jual komoditas ikan dan produk perikanan, kemudahan akses terhadap modal usaha, serta menyelenggarakan sistem perijinan mudah, murah dan akuntabel di awal 2016 ke depannya.

Niko mengatakan, ada 3 faktor pendukung momentum perbaikan pengelolaan perikanan di 2016. Pertama, pemberantasan illegal fishing yang dilakukan secara terus-menerus sehingga berhasil menyelamatkan sumber daya dan menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan. “Estimasi paling moderat sekitar 1 juta ton ikan terselamatkan dari praktik IUU Fishing. Jika benar, maka potensi ini berpeluang meningkatkan pendepatan nelayan,” ujar Niko.

Kedua, peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan nelayan. Misalnya pengadaan lebih dari 3.000 kapal, pengadaan alat tangkap, penyediaan benih ikan dan seterusnya di 2016. Ketiga, terus berkembang dan terbangunnya organisasi nelayan dan koperasi nelayan di berbagai daerah Indonesia.

Hanya saja, kata Niko, dibalik itu, KNTI menilai, ada enam faktor yang juga menjadi ancaman dan dapat menghambat sektor perikanan di 2016. Pertama, partisipasi masyarakat nelayan dalam inisiasi program dan kebijakan perikanan dan kelautan masih dikesampingkan.

Kedua, perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin panjang periodenya. Ketiga, akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan kepada nelayan, seperti dijanjikan pemerintah, belum benar-benar terealisasi di lapangan. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di laut terbilang rendah.

Kelima, harga input produksi semacam Bahan Bakar Minyak dan pakan ikan di kampung-kampung nelayan masih belum terkendali. Keenam, munculnya perlawanan balik dari sederet perusahaan perikanan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah di 2015.

Terkait hal ini, Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Nelayan DPP KNTI Martin Hadiwinata menambahkan, untuk menggenjot produksi perikanan tangkap di 2016 terbilang sulit. Selain karena kapasitas tangkapannya sudah terbilang over eksploitasi, ada persoalan kelembagaan perikanan tangkap yang belum tuntas.

Misalnya, alokasi perizinan dan skema perizinan baru yang tersosialisasikan. Pengukuran ulang kapal ikan yang belum tuntas, sedangkan di lain hal terdapat bantuan lebih dari 3.000 kapal masih akan membutuhkan waktu untuk pembangunannya.

“Sebagai alternatif, peningkatan produksi perikanan dapat di pasok dari sub sektor perikanan budidaya. Idealnya, peningkatan produksi perikanan budidaya di 2016 dapat meningkat 3 kali atau bahkan 4 kali lebih besar dari produksi perikanan tangkap di 2014,” kata Martin.

Sebagai prasyaratnya, lanjut Martin, pemerintah harus memastikan harga pakan terkendali, tersedia benih yang berkualitas, serta di dukung dengan lingkungan perairan yang sehat. Komoditas udang dan tuna masih akan mendapati proporsi terbesar dalam ekspor perikanan di 2016.

“Oleh sebab itu, di Tahun 2016 pemerintah khususnya KKP harus berfokus pada agenda kesejahteraan untuk memanfaatkan momentum perairan Indonesia yang bebas dari pencurian ikan,” ucap Martin.

Martin menguraikan bahwa strategi kesejahteraan ini harus diawali dengan meningkatkan partisipasi organisasi-organisasi nelayan di seluruh Indonesia dalam menentukan inisiatif program dan arah kebijakan kelautan dan perikanan ke depannya. Kemudian, melibatkan organisasi-organisasi nelayan dalam implementasi dan pengawasan program.

Terakhir, memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi nelayan untuk meningkatkan kapasitasnya masing-masing dalam hal aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. “Dengan begitu, kesejahteraan nelayan akan terus mengawal keberlanjutan pemerantasan pencurian ikan,” pungkas Martin. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *