Putusan Hakim Haswandi Berpotensi Mengancam Pemberantasan Pencurian Ikan | Villagerspost.com

Putusan Hakim Haswandi Berpotensi Mengancam Pemberantasan Pencurian Ikan

Kapal ikan dengan alat tangkap pukat (pusluh.kkp.go.id)

Kapal ikan dengan alat tangkap pukat. KNTI menilai, putusan hakim Haswandi mengancam pemberantasan pencurian ikan (pusluh.kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Heboh putusan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo oleh hakim Haswandi ternyata merembet pula ke sektor perikanan. Pasalnya putusan hakim Haswandi yang menyatakan KPK tak berwenang mengangkat penyidik sendiri selain penyidik dari kepolisian, berpotensi pula mengancam pemberantasan pencurian ikan.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan, putusan hakim Haswandi jelas akan berdampak buruk pada upaya pemberantasan pencurian ikan yang tengah gencar dilakukan. Hakim Haswandi terkait perkara Praperadilan Hadi Purnomo diantaranya menganggap penyidik KPK harus berasal dari kejaksaan dan kepolisian, serta belum pensiun ataupun berhenti dari instansi asalnya.

Khusus penyelidik, mesti berasal dari polisi. “Putusan ini berpotensi mengancam pemberantasan pencurian ikan, bahkan peluang perlawanan balik dari pelaku-pelaku pencuri ikan,” kata Ketua Umum KNTI Riza Damanik kepada Villagerspost.com, Kamis (28/5).

Pasalnya, selama ini PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran penting dalam melakukan penyidikan khususnya dalam pencurian ikan. “Bahkan dari sekitar 60 kapal ikan eks asing yang telah ditenggelamkan, diantaranya adalah melalui proses penyidikan yang dilakukan PPNS KKP,” tegas Riza.

Berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) UU Perikanan, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polri. “Ketiga penyidik tersebut di mandatkan untuk berkoordinasi dalam penyidikan tindak pidana perikanan,” kata Riza menambahkan.

Sebelumnya, mantan Ketua MK Mahfud MD juga mengatakan, putusan hakim Haswandi ini memang bisa berdampak pada kasus-kasus lain di luar kasus korupsi. Masalah yang ditimbulkan bisa sangat sistemik karena Haswandi telah menguji banyak UU dalam putusan itu.

“Putusan itu menimbulkan masalah dari sudut materil, karena menguji banyak UU,” kata Mahfud, Rabu (27/5) kemarin.

Mahfud mengatakan, perlu ada perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengakomodir permasalahan ini. Pasalnya, banyak juga lembaga penegak hukum selain Polri dan Kejagung yang memiliki fungsi penyidikan.

Salah satunya, seperti yang diungkapkan Riza Damanik, adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki penyeyidik sendiri yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan KKP. Karena itu putusan Haswandi jelas bisa berdampak pada penyelidikan kasus pencurian ikan dimana penyelidik dan penyidiknya bukan berasal dari polisi atau kejaksaan.

Karena itu, kata Riza, KNTI merekomendasikan beberapa hal terkait masalah ini. Pertama, penyidik PPNS di KKP tetap melakukan penyidikan tindak pidana perikanan berdasarkan UU Perikanan sebagai lex specialis dalam hukum pidana perikanan.

“Kedua, kami meminta KPK melakukan upaya hukum dengan perluasan kepentingan pemberantasan pencurian perikanan yang terancam oleh putusan Haswandi,” tegas Riza. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *