Rawan Korupsi Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan Harus Transparan | Villagerspost.com

Rawan Korupsi Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan Harus Transparan

Armada kapal perikanan nelayan (dok. kkp.go.id)

Armada kapal perikanan nelayan (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar bersikap transparan dalam pelayanan perizinan kapal perikanan. Pasalnya, dari data yang diperoleh KIARA, hingga saat ini baru ratusan izin yang disahkan dari ribuan yang didaftarkan.

Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim mengatakan, jika proses perizinan ini tidak transparan, akan rawan korupsi. Selain itu, minimnya jumlah izin kapal perikanan yang disetujui berimplikasi terhadap upaya memandirikan usaha perikanan nasional.

“Terlebih lagi, fakta tersebut mengindikasikan lemahnya fungsi kelembagaan dalam menjalankan prosedur perizinan kapal perikanan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan,” dalam diskusi terkait masalah perizinan kapal perikanan di kantor KIARA, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (19/8).

KIARA mencatat, sejak Juni 2015 hingga Juli 2016, ribuan perizinan kapal perikanan telah diajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebanyak 1.165 diajukan untuk SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), 2.274 untuk SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan 186 untuk SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan).

Pada perkembangannya, KKP telah mengeluarkan 265 izin dengan rincian: 214 untuk SIUP, 22 untuk pengajuan SIPI yang telah disetujui, dan 2 untuk pengajuan SIKPI yang telah disetujui per Agustus 2016. Dengan perkataan lain, hanya 18 persen pengajuan SIUP yang telah disetujui; 0,97 persen SIPI; dan 1,08 persen untuk SIKPI.

Masih minimnya izin yang dikeluarkan oleh KKP inilah yang dinilai Halim bakal merugikan nelayan dan usaha perikanan nasional. Halim menegaskan, perizinan yang dikeluarkan seharusnya mudah. Pasalnya dalam aturan yang ada, jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengurus kelengkapan dokumen kapal perikanan (SIUP, SIPI, SIKPI, dan Buku Kapal Perikanan) selama 37 hari atau 1 bulan 1 pekan.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2016) menemukan fakta, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak secara jelas menyampaikan status dan keterangan penolakan pengajuan perizinan kapal perikanan. Setidaknya ada tiga jenis penolakan yang disampaikan, yakni (1) Tidak ada alasan; (2) Masih memerlukan verifikasi antara data kapal di atas kertas dengan kondisi riil; dan (3) belum memiliki kelengkapan dokumen kapal.

“Ketidakterbukaan pemerintah di dalam perizinan kapal perikanan berdampak serius terhadap keberlanjutan usaha perikanan rakyat. Bahkan sebagiannya sudah menghentikan operasional kapal sejak 1-2 tahun terakhir. Imbasnya, para ABK menganggur atau beralih profesi,” tambah Halim.

Selain itu, praktik suap-menyuap atau korupsi yang melibatkan oknum birokrasi juga rentan terjadi di dalam pengurusan perizinan kapal perikanan. KIARA (Agustus 2016) mencatat, dana sebesar Rp5 juta-Rp20 juta dikeluarkan oleh pemilik kapal untuk “melicinkan” proses perizinan.

“Padahal, praktik ini tidak perlu terjadi apabila pelayanan pemerintah mudah, terbuka, dan memakan waktu yang lebih singkat memakai sistem daring (online),” tegas Halim.

Pada kesempatan yang sama, nelayan asal Rembang, Jawa Tengah, Sammy Soendoro mengatakan jika pemerintah sungguh-sungguh berpihak kepada kepentingan nelayan dan kemandirian usaha perikanan nasional, maka sudah seharusnya perizinan kapal perikanan dipermudah. Selain itu, prosesnya juga harus terbuka dan memakan waktu yang lebih singkat memakai sistem daring (online).

“Apalagi ada dua kementerian yang terkait langsung (KKP dan Kementerian Perhubungan), sehingga dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar semangat perubahan yang diinginkan oleh masyarakat perikanan sejalan,” pungkasnya. (*)

Ikuti informasi terkait kapal perikanan >> di sini <<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *