Rekrutmen Pendamping Desa Diusulkan di Tingkat Kabupaten | Villagerspost.com

Rekrutmen Pendamping Desa Diusulkan di Tingkat Kabupaten

Sosialisasi pendamping desa (dok. bppd.kaltimprov.go.id)

Sosialisasi pendamping desa (dok. bppd.kaltimprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan sejumlah perbaikan dalam rekrutmen tenaga pendamping desa dan penyaluran dana desa agar lebih tepat sasaran. Untuk pendamping desa, Komisi II mengusulkan agar dilaksanakan di kabupaten dan bukan seperti selama ini terkesan di-drop dari pusat.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II Arteria Dahlan dalam pertemuan antara Komisi II DPR dengan perwakilan Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, Provinsi Jawa Timur. Arteria menegaskan meski dilakukan di tingkat kabupaten, namun tetap perlu dilakukan seleksi.

“Pendamping Lokal Desa itu harus lebih pintar dari Kepala Desa. Tidak seperti selama ini, kualitasnya tidak jelas. Karena itu, kembalikan saja ke daerah karena mereka yang mengerti masalah dan mengetahui orang yang bisa menguasai masalah,” tegas Arteria Dahlan, Kamis (11/8) malam.

(Baca juga: Dana Desa Mendorong Program Resik Desa)

Selain itu Arteria juga menyinggung masalah penyaluran dana desa. Menurut Arteria, dengan waktu hanya seminggu, dana desa harus disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah  (RKUD) ke Rekening Kas Desa  (RKD), selain memberikan beban bagi pemerintah kabupaten/kota, juga menyulitkan pemerintah desa.

“Bisa dipahami jika tidak semua dana desa bisa disalurkan, karena tidak semua desa memiliki sumber daya yang mampu menyusun pertanggungjawaban penggunaan RKD, yang menjadi syarat bagi penyaluran RKD periode berikutnya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengemukakan adanya kendala dalam penyaluran Dana Desa karena sempitnya waktu antara penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD Kabupaten/Kota, selanjutnya dari RKUD ke RKD. “Dana dari RKUD hanya ada waktu satu minggu sudah harus disalurkan ke RKD, sementara penyaluran ke RKD harus didahului dengan pertanggungjawaban terlebih dahulu,” kata Maryoto.

Sementara Asisten I Pemkab Trenggalek dan Asisten I Pemkab Blitar dalam kesempatan tersebut tidak membantah jika masih ada dana desa yang mengendap di perbankan karena belum semua desa mampu menyerapnya.

Terkait dengan tenaga Pendamping Lokal Desa, Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan, telah dilaksanakan sesuai aturan oleh Satuan Kerja (Satker) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi dan Pusat, sehingga di tingkat kabupaten tidak ditemukan kendali berarti.

Namun demikian, Maryoto mengusulkan agar ke depan untuk rekrutmen Pendamping Lokal Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten karena penempatannya sesuai tempat tinggal masing-masing. “Dengan demikian, selain sudah dikenal kemampuannya, mereka juga sudah mengenal lingkungannya,” ujarnya. (*)

Ikuti informasi terkait dana desa >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *