Revisi PP Perlindungan Gambut Belum Selaras Komitmen Jokowi | Villagerspost.com

Revisi PP Perlindungan Gambut Belum Selaras Komitmen Jokowi

Kebakaran hutan di kawasan gambut Sebangau, Kalteng. Kasus karhutla menjadi contoh lemahnya tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan (dok. wwf.or.id)

Kebakaran hutan di kawasan gambut Sebangau, Kalteng. Kasus karhutla menjadi contoh lemahnya tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan (dok. wwf.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Draf revisi Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang saat ini berada di Kementerian Hukum dan HAM dinilai masih kurang terbuka, lemah dan memberi peluang perusakan lebih lanjut terhadap kawasan gambut. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menegaskan, draf tersebut justru belum selaras dengan komitmen kuat Presiden Jokowi untuk melindungi gambut dan menyelamatkan masyarakat dari dampak kebakaran hutan.

Karena itu, pihak koalisi awal pekan ini mengirimkan surat kepada kementerian terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretaris Negara. Surat tersebut memuat masukan dari koalisi LSM untuk memperkuat PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi mengatakan, tertutupnya proses revisi makin memperburuk citra pemerintah tentang konsep pemerintahan yang baik terutama di sektor pengelolaan hutan. “Pemerintah gagal melihat publik sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan atas hutan. Sementara itu implementasi kebijakan peta tunggal (One Map) yang masih tesendat, makin mengaburkan kemana arah komitmen perlindungan hutan dan gambut Presiden Jokowi,” ujarnya dalam konferensi pers bersama di kantor Greenpeace, Jakarta, Selasa (31/5).

(Baca juga: BRG Segera Restorasi 800 Ribu Hektare Lahan Gambut)

Dia mengatakan, sejak tahun lalu Presiden Jokowi telah mengumumkan banyak poin penting dari perlindungan gambut yang kemudian menjadi harapan akan terwujudnya perlindungan gambut yang lebih kuat. Termasuk mulai dari perintah untuk tidak lagi memberi izin baru bagi perkebunan sawit, serta pembangunan sekat kanal juga restorasi. “Sayangnya pada PP yang ada atau rancangan revisi yang beredar mengaburkan komitmen presiden,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Forest Watch Indonesia Christian Bob Purba. Bob mengatakan, izin baru tidak lagi diberikan di atas lahan gambut. Namun kerusakan terus berlangsung. Menurut Bob, PP yang ada tidak menjelaskan bagaimana kawasan gambut yang terlanjur rusak dan terbakar akibat usaha pengeringan gambut melalui kanalisasi oleh perusahaan dapat dipulihkan.

“Perlu rencana perlindungan yang jelas terhadap konsesi-konsesi yang merusak lansekap gambut dengan pendekatan restorasi lansekap ekosistem gambut,” ujarnya.

Direktur Yayasan Paradisea Esau Nur Yaung  mencontohkan, terancamnya kawasan gambut seluas 1,02 juta hektare di Papua Barat. Dia memaparkan, berdasarkan Rencana Tata Ruang  Wilayah Propinsi (RTRWP) Papua Barat, 83% lahan gambut masuk dalam fungsi budidaya dan hanya 17% yang masuk dalam fungsi lindung.

Lahan gambut yang masuk peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) pun semakin sedikit, yakni hanya seluas ± 551.315 hektare. “Itu pun terdapat tumpang tindih lahan perkebunan dengan lahan gambut seluas ± 18.306 ha dan tumpang tindih industri sagu di lahan gambut ± 51.770 ha,” ujarnya.

Deputi satu Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengatakan, rancangan beleid baru itu pun tak menyinggung pengakuan, perlindungan dan peran serta masyarakat adat dalam menjaga lahan gambut. Padahal masyarakat adat selama ini justru berperan besar untuk itu.

“Mencegah gambut dari kebakaran bukan sesuatu yang sulit bagi masyarakat adat. Pengetahuan dan praktek-praktek pengelolaan air agar gambut tetap basah merupakan kunci pencegahan kebakaran gambut. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kawasan restorasi gambut dan seluruh ekosistem gambut di Indonesia merupakan prasyarat penting pencegahan kebakaran dan perlindungan ekosistem gambut yang efektif di Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, perlu ketegasan pemerintah untuk melakukan revisi PP Perlindungan Gambut secara terbuka dan melibatkan peran serta masyarakat. Kepala Divisi Kehutanan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Citra Hartati menilai, saat ini adalah waktu yang tepat bagi bagi pemerintah untuk melindungi kawasan gambut agar tidak dikeringkan dan dirusak.

Menurutnya, upaya melindungi ekosistem gambut untuk menghentikan laju emisi karbon Indonesia hanya akan tercapai jika komitmen verbal sejalan dengan komitmen regulasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Ada banyak agenda yang harus segera dituntaskan, mulai dari penetapan fungsi kawasan ekosistem gambut, membuka seluruh hasil proses pengawasan dan penegakan hukum serta mendorong para pelaku perusakan untuk bertanggungjawab memulihkan ekosistem gambut yang selama ini telah rusak,” pungkasnya.

Ikuti informasi terkait lahan gambut >> di sini <<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *