RUU Perlindungan Nelayan Juga Lindungi Masyarakat Pesisir | Villagerspost.com

RUU Perlindungan Nelayan Juga Lindungi Masyarakat Pesisir

Kegiatan masyarakat pesisir. (dok. kkp.go.id)

Kegiatan masyarakat pesisir. (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – RUU Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang kini tengah dibahas oleh Komisi IV DPR juga akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat di kawasan pesisir. Wakil Ketua Komisi IV sekaligus Ketua Panja RUU Perlindungan Nelayan Herman Khaeron mengatakan, masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, akan mendapat porsi perhatian lebih dalam beleid tersebut.

Herman mengungkapkan, RUU ini sebenarnya sudah masuk Prolegnas pada periode lalu. “Kini, Komisi IV aktif kembali merumuskannya dan dijadwalkan pada awal Maret sudah masuk ke Rapat Paripurna,” kata Herman dalam acara Forum Legislasi yang membahas RUU ini di lobi Nusantara III, Selasa (23/2).

(Baca Juga, KIARA: RUU Perlindungan Nelayan Jangan Lupakan Perempuan)

Herman mengatakan, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Apalagi pekerjaan kaum pesisir juga penuh risiko, khususnya para nelayan yang mencari ikan hingga ke tengah lautan.

Karena itu, lanjut Herman, RUU ini ingin membuka akses kemudahan bagi nelayan, pembudidaya, dan petambak untuk mendapat jaminan risiko kerja, asuransi, dan permodalan. “Sasarannya agar ada jaminan kepastian usaha bagi mereka,” kata Herman.

Anggaran untuk itu, ungkap Herman, sudah ada, yaitu sebesar Rp250 miliar. “Bahkan, kelak ada unit khusus nelayan, pembudidya, dan petambak (NPP) di semua perbankan nasional untuk mengakses permodalan,” ujarnya.

Ketergantungan nelayan, petambak dan pembudidaya (NPP) pada tengkulak untuk menjual hasil tangkapan dan budidaya, akan segera diubah kulturnya dengan RUU ini. “Dengan begitu, NPP tidak lagi bergantung pada ijon dan tengkulak yang kerap meresahkan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarif Wijaya mengapresiasi kehadiran RUU ini. Menurutnya, profesi nelayan pembudidaya, dan petambak memang harus mendapat payung hukum yang jelas. “Pemerintah pun siap menjalani RUU ini bila sudah disahkan. Tentu saja ini untuk kesejahteraan mereka,” ujar Syarif.

Sementara itu, pengamat perikanan Riza Damanik mengungkapkan, 56 persen pemenuhan kebutuhan pangan nasional berasal dari ikan. Konsumsi ikan masyarakat Indonesia, ternyata di atas rata-rata masyarakat dunia.

Kebutuhan ikan Indonesia, 70 persennya dipasok dari para nelayan. “Bila profesi nelayan, pembudidya, dan petambak tidak dilindungi, angka kemiskinan di Indonesia bisa bertambah,” tegas Riza. (*)

Ikuti informasi terkait RUU Perlindungan Nelayan >> di sini <<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *