Saatnya Jokowi Penuhi Janji Sejahterakan Produsen Pangan Skala Kecil | Villagerspost.com

Saatnya Jokowi Penuhi Janji Sejahterakan Produsen Pangan Skala Kecil

Aksi aktivis ADS tagih janji Jokowi-JK sejahterakan produsen pangan skala kecil (dok. ADS)

Aksi aktivis ADS tagih janji Jokowi-JK sejahterakan produsen pangan skala kecil (dok. ADS)

Jakarta, Villagerspost.com – Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) menegaskan kembali perlunya perlindungan bagi para produsen pangan skala kecil ditengah situasi perlambatan ekonomi, keterbukaan ekonomi dan dampak perubahan iklim. Koordinator ADS Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan, para petani, nelayan dan pekebun kecil sejatinya adalah pusat dari kedaulatan pangan yang pernah dijanjikan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

Tuntutan agar pemerintah segera memberikan perlindungan penuh bagi para produsen pangan skala kecil diserukan di depan Istana di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia, Jumat (16/10). Setahun sudah Jokowi mengepalai pemerintahan, dan kami melihat bahwa Presiden belum benar-benar serius melakukan langkah untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Tejo dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

Hal itu terlihat dari program-program terkait pangan yang masih berkutat dengan upaya menggenjot produktivitas semata. “Ini, mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya, yang terbukti gagal membangun sistem pangan yang berdaulat sekaligus mensejahterakan petaninya,” ujarnya.

Minimnya perlindungan terhadap 26 juta keluarga petani dan 2,2 juta nelayan tradisional dapat terlihat dari semakin berkurangnya lahan produksi atau lahan pangan sebesar 110 ribu hektare/tahun. Demikian pula dengan wilayah tangkap dan pemijahan ikan bagi nelayan yang tergerus akibat konversi dan reklamasi.

“Pemerintah juga gagal mengidentifikasi peran penting perempuan dalam sistem produksi pangan, terutama di perikanan,” tegas Tejo.

Program upaya peningkatan produksi pangan justru diserahkan kepada korporasi, dengan penggunaan benih dan pupuk, bahkan pupuk organik pabrikan dan penyediaan traktor. Program semacam ini lagi-lagi hanya menjadikan petani sebagai pengguna yang dibuat tergantung.

“Padahal banyak kelompok petani sudah membuktikan kemampuan mereka menghasilkan sarana produksi secara mandiri dan berkualitas,” ujarnya.

Alasan untuk melindungi kepentingan konsumen, terkait dengan pangan pokok beras, membuat petani tidak berdaya saat harga gabah tidak juga sesuai dengan biaya hitungan produksi. “Kalau pemerintah benar-benar mau melindungi, jamin harga panen petani tidak lagi anjlok saat panen raya serta berikan kepastian usaha menyediakan pangan ditengah dampak perubahan iklim yang membuat kegiatan penyediaan pangan kian sulit,” tambah Tejo lagi.

Tejo pun mengajak masyarakat luas untuk menjadi barisan terdepan dalam upaya perlindungan yang masih samar-samar diberikan oleh pemerintah. “Konsumsi produk pangan lokal, mulai menikmati lagi berbagai sumber karbohidrat selain nasi, perbanyak konsumsi ikan tangkapan nelayan dapat menjadi tindakan penting konsumen yang menguntungkan kedua belah pihak,” imbaunya.

Tejo mengingatkan, sudah terlalu lama para produsen pangan skala kecil dibiarkan sendiri berjuang untuk mencukupi pangan seluruh negeri. Kini saatnya, pemerintahan Jokowi yang dulu menjanjikan kedaulatan pangan bagi negeri ini, segera menempatkan petani, nelayan tradisional dan pekebun kecil sebagai pusat dalam membangun kedaulatan pangan.

“Jangan lagi mengulang langkah pemerintahan sebelumnya yang hanya mengejar produksi tanpa hasil yang jelas,” pinta Tejo. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *