Sampah Jadi Energi, Kebijakan Terburu-Buru | Villagerspost.com

Sampah Jadi Energi, Kebijakan Terburu-Buru

Bangunan insinerator untuk mengubah smapah menjadi energi. (dok. jakarta.go.id)

Bangunan insinerator untuk mengubah sampah menjadi energi. (dok. jakarta.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintahan Jokowi-JK dinilai telah gegabah dalam mendorong upaya pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy–W2E). Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo meminta agar ada penyederhanaan aturan untuk memudahkan investor W2E mempercepat proyek-proyek yang belum berjalan.

Kelompok masyarakat sipil yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup diantaranya BaliFokus, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan WALHI Jawa Barat menyayangkan sikap Jokowi tersebut. Pasalnya, Jokowi dinilai belum dengan tegas menyikapi munculnya tren W2E dengan teknologi termal (termasuk insinerasi) di berbagai daerah.

Yuyus Ismawati dari BaliFokus mengatakan, teknologi tersebut belum didukung pertimbangan ilmiah, dan hanya menjawab persoalan jangka pendek. “Kebijakan itu tidak mencerminkan kebijakan yang berkelanjutan, pro-publik dan pro-poor,” katanya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (23/12).

Sikap pemerintah yang terburu-buru menyambut tawaran investor untuk menggunakan teknologi pengolah sampah menjadi energi dengan teknologi termal (termasuk insinerator) ini patut disayangkan. Pasalnya, pemerintah tidak mempertimbangkan dampak aspek keberlanjutan, pengurangan emisi CO2, kesehatan, lingkungan hidup dan circular economy.

Hal ini terlihat di beberapa proyek W2E dengan teknologi termal yang telah direncanakan dan/atau dibangun di Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Palembang, Kota Solo, serta Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bali. Masyarakat sipil menilai, W2E dengan teknologi termal bukan teknologi baru dan terbarukan. “Teknologi termal seperti insinerator bukan merupakan energi baru, melainkan teknologi lama yang sudah banyak ditinggalkan, kata Yuyun.

Dia menegaskan, tidak ada insinerator baru yang dibangun di Amerika Serikat pasca 1997, disebabkan oleh tingginya oposisi publik, risiko kesehatan yang teridentifikasi, tingginya biaya operasional, dan meningkatnya praktek daur ulang serta pengomposan. Bahkan, beberapa negara telah menghapuskan insinerator karena dampak negatif insinerator terbukti signifikan.

W2E juga bukan energi terbarukan, karena untuk mendapatkan kalor, W2E mengandalkan material plastik yang dibuat dari minyak bumi. “Menyatakan bahwa W2E adalah energi terbarukan adalah kesalahan akademis yang fatal,” ujarnya.

Yuyun menegaskan, pemerintah wajib mensosialisasikan risiko kesehatan publik dan dampak insinerator terhadap kesehatan dan lingkungan hidup sebelum secara sepihak mengambil keputusan untuk mempromosikan W2E insinerator. Insinerator menghasilkan emisi dan lepasan pencemar organik persisten berupa dioksin dan furan, CO2 (karbon) yang signifikan dan pencemar kriteria lainnya.

Selain itu, insinerator juga melepaskan logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (Ar), kadmium (Cd) dalam gas buang yang dilepas dari cerobong. “Seharusnya, pemerintah terlebih dulu melakukan kajian risiko kesehatan yang akan terjadi (prospective health risk assessment) dan menginformasikan kepada publik seberapa besar risiko kesehatan, kedaruratan, dan kecacatan, penyakit kanker serta penyakit terkait pernafasan yang dapat ditimbulkan,” urai Yuyun.

Lepasan dari fasilitas pembangkit sampah menjadi energi juga mengandung partikel halus yang dengan mudah masuk ke dalam rantai makanan dan berbagai jalur paparan lain. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) harus dikedepankan dalam masalah ini.

Sementara itu,  Margaretha Quina dari ICEL mengatakan, sudah saatnya pemerintah menggunakan metode-metode modern untuk memperkirakan dampak sebelum muncul korban. “Pola pikir lama harus ditinggalkan. Tidak perlu menunggu korban untuk perlindungan kesehatan publik,” ujarnya.

Selain itu, hasil studi dampak tersebut (atau kegagalan pemerintah untuk melakukan studi tersebut) harus disampaikan secara transparan dan proaktif kepada masyarakat yang akan terdampak, sebagai upaya preventif untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi semua orang.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *