Sanksi untuk Pemilik 32 Kapal Eks Asing Dipertegas | Villagerspost.com

Sanksi untuk Pemilik 32 Kapal Eks Asing Dipertegas

Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan memeriksa kapal eks asing di pelabuhan (dok. kkp.go.id)

Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan memeriksa kapal eks asing di pelabuhan (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertegas sanksi terhadap 32 pemilik kapal eks asing yang memiliki jumlah armada sebanyak 203 kapal dengan menjatuhkan sanksi administrasi. Para pemilik kapal eks asing itu dijatuhi sanksi administrasi berupa peringatan tertulis hingga pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) karena ketahuan melakukan pelanggaran operasional.

Sanksi itu sendiri dijatuhkan berdasarkan rekomendasi tindakan dari hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) Jilid III dari Tim Satgas Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. “Berdasarkan hasil Anev ditemukan bahwa sekitar 80 persen kapal eks asing melakukan pelanggaran operasional,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seperti dikutip kkp.go.id, Kamis (6/8) kemarin.

Pada Anev tahap ketiga ini, pemilik beserta kapal perikanan yang diuji kepatuhannya tersebar di tujuh daerah di seluruh Indonesia, yakni Ambon, Benoa, Banyuwangi, Probolinggo, Bitung, Dobo, Pontianak dan Sorong.

Dari 203 kapal diketahui pencabutan izin yang masih berlaku dilakukan di 13 kapal yang memiliki SIPI dengan empat pemilik kapal, yaitu PT Arta Mina Jaya (sebanyak 1 kapal), PT Karunia Laut (3 kapal) dan PT Virgo Internusa (8 kapal). Untuk SIKPI totalnya ada 6 SIKPI milik satu pemilik kapal yaitu PT Virgo Internusa.

“Konsekuensinya kapal tidak dapat beroperasi sejak tanggal pencabutan izin,” tegas Susi.

Untuk peringatan tertulis, ada 12 SIPI milik dua pemilik kapal, yaitu PT Dwi Bina Utama (10 kapal), PT West Irian Fishing Industries (2 kapal). Untuk SIKPI tidak ada. “Konsekuensinya, kapal dapat beroperasi sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin,” ujar Susi.

Terkait perpanjangan izin, untuk SIKPI, totalnya sebanyak 11 SIKPI milik enam pemilik kapal, yaitu PT Ivanda Mardu Jaya (4 kapal), PT Jade Taicindo (1 kapal), PT Karunia Laut (3 kapal), PT Pasific Sakti Bersama (1 kapal), PT Virgo Internusa (1 kapal), dan CV Wailan Pratama (1 kapal).

“Konsekuensinya, kapal tidak dapat beroperasi dan izinnya tidak dapat diperpanjang sampai diterbitkannya kebijakan baru oleh KKP,” tandas Menteri Susi.

Ia menambahkan, izin dapat diperpanjang sesuai dengan kebijakan pasca moratorium atau izin yang sudah habis masa berlakunya. Untuk SIPI, totalnya ada 17 SIPI milik 74 pemilik kapal yaitu, PT Andhinusa Lestari Jaya 1 kapal, PT Alfa Kurnia (9 kapal), PT Dwi Bina Utama (1 kapal), PT Gilontas Indonesia (1 kapal), PT Golden Tuna (3 kapal), PT Incrab Bahari Timur (15 kapal).

Selanjutnya ada PT Irian Marine Profuct Development (3 kapal), PT Ivanda Mardy Jaya (6 kapal), PT Karunia Laut (6 kapal), PT Kristalin Dwilestasi (7 kapal), Meitty Sulamnda (1 kapal), PT Nusantara Fishery (6 kapal), PT Pasific Sakti Bersama (5 kapal), PT Pathemaang Raya (1 kapal), PT Sinar Pesona Laut (6 kapal), PT West Irian Fishing Industries (2 kapal).

Untuk SIKPI, totalnya ada 22 SIKPI milik 7 pemilik kapal, yaitu PT Anugerah Pesona Mandiri (1 kapal), PT Giontas Indonesia (1 kapal), PT Incrab Bahari Timur (2 kapal), PT Okishin Flores (3 kapal), PT Pasific Sakti Bersama (4 kapal), PT Pathemaang Raya (10 kapal), dan PT Cirgo Internusa (1 kapal).

“Konsekuensinya kapal dapat beroperasi setelah diterbitkan izin baru,” pungkas Susi. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *