Satu Dekade Perjuangan, Berbuah Pengakuan Hutan Desa | Villagerspost.com

Satu Dekade Perjuangan, Berbuah Pengakuan Hutan Desa

Warga Papua dari Suku Tehit mempersembahkan atraksi tarian adat menyambut pengesahan hutan adat (dok. greenpeace/Jurnasyanto Sukarno)

Warga Papua dari Suku Tehit mempersembahkan atraksi tarian adat menyambut pengesahan hutan adat (dok. greenpeace/Jurnasyanto Sukarno)

Jakarta, Villagerspost.com – Masyarakat kampung Manggroholo dan Sira, Papua Barat akhirnya memetik hasil perjuangan mereka selama satu dekade, menjaga hutan mereka dari tekanan deforestasi. Hari ini, Kamis (9/3) masyarakat di kedua kampung itu resmi memperoleh izin pengelolaan hutan desa. Izin tersebut diberikan berdasarkan SK Penetapan Areal Kerja Hutan Desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan No. 767/Menhut-II/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2014 lalu.

Kampung Manggroholo memperoleh Hutan Desa seluas 1.695 hektare, atau hampir setengah dari luas kampung mereka. Sementara Kampung Sira memperoleh Hutan Desa seluas 1.850 hektare atau hampir seluruh wilayah desa seluas 2.000 hektare ini. SK HPHD ini sendiri berlaku hingga 35 tahun mendatang. Penetapan hutan desa pertama di Tanah Papua ini adalah harapan baru bagi perlindungan surga kekayaan hayati dunia yang kini penghancurannya telah terlihat akibat ekspansi perkebunan sawit dan bubur kertas.

Bertempat di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Teminabuan, Pelaksana tugas Gubernur Papua Barat yang diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Niko Tike secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) untuk masyarakat Kampung Manggroholo dan Kampung Sira, Kabupaten Sorong Selatan. Ritual adat dan tarian tradisional Tihor, Sayo, dan Salawa menyambut tamu acara penyerahan surat keputusan tersebut dan sekitar enam puluh perwakilan warga dari kampung-kampung di Lansekap Knasaimos tersebut menyambutnya secara sukacita.

“Ini bukan saja kemenangan bagi kami masyarakat Kampung Sira dan Manggroholo tapi juga bagi semua masyarakat terutama di Papua yang hutannya masih sangat banyak. Kelestarian hutan bisa membuat masa depan generasi kami lebih terjamin,” ujar ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos Fredrick Sagisolo.

“Kami punya target harus menyelesaikan perluasan hak hutan desa ke semua kampung yang ada di wilayah adat Knasaimos,” tambahnya.

Luas kedua hutan desa tersebut mencapai 3.545 hektare, namun ini masih di bawah lima persen dari hutan hujan di Lansekap Knasaimos yang memiliki luas 81.646 hektare. Sekitar empat suku hidup bergantung pada kelestarian hutan hujan Knasaimos. Kawasan hutan ini mengalami tekanan akibat pembalakan liar pada kurun waktu 2004-2005. Laporan EIA bersama Telapak tahun 2005 menyebutkan bahwa penebangan kayu bernilai tinggi seperti Merbau di Papua termasuk Knasaimos, mengalir deras ke Cina dengan volume rata-rata 300 ribu meter kubik per bulan.

Kemandirian masyarakat Kampung Sira dan Manggroholo tidak terlepas dari kegiatan pendampingan yang dilakukan Bentara Papua bersama Greenpeace Indonesia. Berbagai kegiatan telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu mulai dari penguatan kelembagaan desa, pemetaan partisipatif, survei potensi hutan, pembuatan rencana Hutan Desa hingga pelatihan pemanfaatan damar, gaharu dan sebagainya.

Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Kiki Taufik menegaskan, Greenpeace mendukung skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang menempatkan kedaulatan di tangan masyarakat. “Hutan Papua yang kini sudah mulai berkurang akibat ekspansi perkebunan sawit harus dipertahankan. Inspirasi komitmen masyarakat Manggroholo-Sira bisa menjadi penghadang deforestasi di Papua, setidaknya bisa segera diterapkan di Knasaimos,” kata Kiki.

Sementara itu Pelaksana Tugas Gubernur Papua Barat diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Niko Tike mengatakan, hutan ibarat ibu yang menyediakan kebutuhan hidup kita, sehingga wajib dijaga dan digunakan dengan baik, agar kebutuhan kita selalu tersedia saat ini maupun di masa mendatang.

“Bila hutan rusak, maka bencana akan terjadi bagi kita. Saya berharap kedua kampung ini menjadi model untuk kampung-kampung lainnya dalam rangka mendorong percepatan perhutanan sosial di provinsi Papua Barat,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *