Sawit Perbatasan: Legalisasi Perampasan Tanah Masyarakat Adat dan Kerusakan Lingkungan | Villagerspost.com

Sawit Perbatasan: Legalisasi Perampasan Tanah Masyarakat Adat dan Kerusakan Lingkungan

Produk sawit dari perkebunan BUMN (dok. bumn.go.id)

Produk sawit dari perkebunan BUMN (dok. bumn.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah Indonesia telah berencana dan bersepakat dengan sektor swasta, terutama perusahaan perkebunan sawit untuk membuka wilayah perbatasan bagi pengembangan perkebunan sawit. Pemerintah telah mengalokasikan lahan terutama yang terletak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dari rencana itu, keseluruhan areal yang akan diubah menjadi perkebunan sawit akan mencapai sepanjang 584 kilometer dengan luas mencapai 1,8 juta hektare. Alasan utama pemerintah melakukan hal ini adalah untuk memicu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan, serta untuk memudahkan dan memastikan kontrol dalam skema keamanan nasional pada wilayah sepanjang perbatasan.

Rencana ini sepertinya merupakan kelanjutan dari rencana pemerintah di tahun 2005 silam untuk membuka areal perbatasan dan mengubahnya menjadi perkebunan sawit skala besar, dengan total luas areal lebih dari 850 km atau mencapai lebih dari 2 juta ha di sepanjang perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Rencana besar Pemerintah ini langsung disambut baik oleh kalangan industri sawit, melalui Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang langsung menjalin kerjasama dengan Grup Pengusaha dari China (CITIC) dan Bank Pembangunan China (CDB).

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang dilakukan, pada tahun 2007 Sawit Watch bersama dengan 9 organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional, diketahui rencana itu berisiko menjadi ajang legalisasi perampasan tanah khususnya masyarakat adat dan juga legalisasi atas kerusakan lingkungan. Karena itu, Sawit Watch mengirimkan surat keberatan terhadap rencana ini kepada kepada Komisi Anti Diskriminasi Rasial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan perhatian khusus terhadap kerentanan situasi yang dialami masyarakat adat akibat rencana proyek ambisius pemerintah ini.

“Sayangnya, ternyata pemerintah Indonesia tidak bergeming, walaupun Indonesia adalah salah satu Negara Pihak dalam Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, melalui ratifikasi yang dilakukan pada 25 Juli 1999 dan dituangkan dalam UU Nomor 29 tahun 1999,” kata Direktur Eksekutif Sawit Watch Jefri Gideon Saragih dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (16/4)

Nyatanya, rencana itu, kini tetap akan dilanjutkan. Padahal, di sisi lain, hal tersebut mendapat perhatian khusus dari sektor finansial dan pendanaan. International Finance Corporations-anak Bank Dunia untuk sektor pembiayaan swasta-memutuskan untuk menghentikan pendanaan bagi sektor kelapa sawit di seluruh dunia selama 2 tahun.

Tidak hanya pada tahun 2007 saja, di tahun 2011, Sawit Watch bersama dengan 16 organisasi masyarakat sipil mengirimkan surat keberatan serupa untuk Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Dalam proyek itu rencananya, ada lebih dari 2,5 juta ha lahan di Kabupaten Merauke akan dibuka menjadi areal pertanian dan perkebunan terpadu untuk kebutuhan pangan dan energi.

Jefri mengatakan, sejak rencana pembangunan perkebunan sawit tersebut disampaikan oleh pemerintah, muncul berbagai reaksi keras dari banyak pihak. Terutama kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap dampak yang akan ditimbulkan pada masyarakat adat yang berada di perbatasan. Dampak spesifiknya sudah jelas yaitu hilangnya akses masyarakat adat atas hutan dan sumber daya alam yang merupakan basis utama penghidupan masyarakat adat.

“Masyarakat adat masih sangat bergantung terhadap alam dalam penyediaan sumber-sumber penghidupan utamanya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, air, obat-obatan, sampai dengan bahan-bahan utama dalam membangun rumah mereka,” terang Jefri.

Dia mengatakan, masyarakat adat akan semakin tersingkir dan terpinggirkan dalam skema pembangunan nasional, dimana tidak kurang dari 2 juta masyarakat adat akan terkena dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu Jefri menegaskan, hal ini akan menjadi pembuktian kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk benar-benar mewujudkan dan menghadirkan negara sebagaimana yang tertuang dalam NAWACITA.

“Terutama untuk memproteksi wilayah kelola Masyarakat Adat dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat adat, mengelola wilayah perbatasan yang adalah merupakan beranda dan teras terdepan Indonesia dengan arif,” ujar Jefri lebih lanjut.

Selain akan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat adat, proyek dan rencana perluasan ini juga merupakan ancaman besar bagi ekosistem hutan tropis di Kalimantan. Rusaknya hutan dan ekosistem pendukungnya, akan memicu terjadinya kepunahan terhadap spesies endemik yang ada disana, serta hilangnya daya dukung lingkungan.

Sementara itu, Kepala Departemen Lingkungan Sawit Watch Carlo Nainggolan mengatakan, rencana pemerintah membangun perkebunan sawit di perbatasan juga menimbulkan pertanyaan besar terhadap komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi global. “Sebelumnya pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 26% secara mandiri, dan 41% dalam skema business as usual, dengan bantuan pendanaan dari luar,” kata Carlo.

Saat ini juga, kata dia, komitmen pemerintah dalam rangka melakukan perbaikan izin dan tata kelola hutan dengan mencanangkan moratorium perizinan masih sedang berlangsung namun akan segera berakhir di Bulan Mei tahun ini. “Apakah ini merupakan sinyalemen bahwa Pemerintah tidak akan melanjutkan kebijakan moratorium perizinan ini?” ujarnya mempertanyakan.

Selain itu, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Iklim yang diselenggarakan oleh PBB (UN Climate Summit) pada bulan September 2014, yang dihadiri 30 negara dan 30 perusahaan, telah ditandatangani deklarasi tentang komitmen untuk Zero Deforestation alias tidak melakukan deforestasi pada seluruh areal konsesi dan operasi mereka. Para pimpinan perusahaan itu berjanji untuk mengurangi sampai dengan 50% deforestasi pada tahun 2020 dan seluruhnya pada tahun 2030.

Ini menjadi tantangan besar bagi sektor swasta, perusahaan sawit, untuk membuktikan komitmennya. “Apakah ini hanya berupa komitmen kosong untuk menarik perhatian dan simpati pasar atau benar-benar akan dijalankan. Pasar dan konsumen minyak sawit, serta sektor perbankan dan finansial juga harus bersama-sama melakukan proses monitoring yang ketat terhadap hal ini, sehingga kepatuhan tidak hanya pada pada perusahaan induk, namun juga pada seluruh anak perusahaan dan rantai pasoknya!” tegas Carlo.

Dia menilai, negara seharusnya lebih bijak dalam melakukan perencanaan atas pembangunan yang akan dilakukan, tidak hanya semata-mata pada pendekatan bisnis saja, namun lebih pada kebutuhan riil dari masyarakat. Pemerintah juga harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan, untuk selanjutnya memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tersebut benar-benar di desain untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kata Carlo, pemerintah juga harus memastikan adanya keputusan bebas dari masyarakat untuk menerima atau tidak rencana pembangunan tersebut melalui mekanisme Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent). “Hal ini telah dituangkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat dimana Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menandatangani deklarasi ini pada 13 September 2007,” pungkasnya.  (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *