Sikapi G20, Masyarakat Sipil Desak Komitmen Atas Pembangunan Berkelanjutan | Villagerspost.com

Sikapi G20, Masyarakat Sipil Desak Komitmen Atas Pembangunan Berkelanjutan

Kerusakan lahan gambut di Kalimantan (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil Indonesia mengeluarkan Komunike Bersama menyikapi pertemuan para pemimpin G20 di Jerman. Komunike bersama itu dikeluarkan berbagai organisasi sipil yang hadir di dalam pertemuan puncak Civil20 di Hamburg, Jerman, tanggal 18-19 Juni 2017 lalu. Pertemuan tersebut adalah forum yang dibuat secara khusus untuk merumuskan masukan organisasi masyarakat di seluruh dunia kepada negara-negara anggota G20.

Perwakilan Indonesia telah turut serta—bersama-sama dengan lebih dari perwakilan 300 organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia—dalam merumuskan Komunike C20. Dalam komunike tersebut, jelas dapat bisa dilihat butir-butir pemikiran utama masyarakat sipil yang telah disampaikan kepada Presiden G20, Angela Merkel yang juga Kanselir Jerman.

Secara umum, masyarakat sipil melihat bahwa sistem ekonomi neoliberal yang saat ini mewarnai dunia adalah ancaman terhadap keberlanjutan. Bila umat manusia serius untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta menjalankan Kesepakatan Paris untuk melindungi generasi mendatang dari bencana perubahan iklim, perubahan mendasar atas sistem ekonomi haruslah dilakukan. Dan ini membutuhkan kerja ekstra-keras dari seluruh negara G20, termasuk Indonesia.

Menindaklanjuti Komunike tersebut, berbagai kelompok masyarakat sipil di Indonesia kemudian melakukan diskusi lanjutan untuk merumuskan sikap secara spesifik dari kepada Pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara G20 lainnya. Sikap spesifik tersebut terkait dengan fokus kerja masing-masing organisasi, dikaitkan dengan agenda G20.

TuK Indonesia secara spesifik menyoroti tiga hal, yang seluruhnya terkait dengan bagaimana perusahaan harus diatur. “Sangat jelas bahwa perusahaan-perusahaan di dunia ini masih cenderung menutupi berbagai dampak negatif dari operasinya terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan,” kata Jalal, penasihat kebijakan keuangan berkelanjutan TuK Indonesia, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Sabtu (8/7).

Oleh karenanya, kata dia, bersepakat dengan rekomendasi C20, TuK Indonesia menuntut agar Pemerintah Indonesia bisa melakukan pewajiban pelaporan keberlanjutan dengan segera. “Perusahaan-perusahaan besar serta yang melantai di Bursa Efek Indonesia sudah seharusnya diwajibkan melaporkan kebijakan, program dan kinerjanya dengan komprehensif,” tegasnya.

Pewajiban pelaporan itu, dengan pengawasan yang ketat atas kebenaran isinya, juga kejelasan tentang apa yang menjadi kewajiban ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan akan bisa mengubah praktik dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan seluruh dunia. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan membuat regulasi yang tegas, serta menciptakan sistem (dis)insentif yang komprehensif.

“Pembedaan antara perusahaan yang bertanggung jawab sosial dengan yang tidak sangatlah perlu dilakukan, sehingga pemangku kepentingan lainnya juga bisa memberikan sikap yang tepat kepada perusahaan-perusahaan itu,” terang Jalal.

Salah satu pemangku kepentingan yang paling perlu untuk diubah perilakunya adalah lembaga-lembaga jasa keuangan. “Kalau kita sunguh-sungguh menginginkan perusahaan beroperasi secara berkelanjutan, maka harus dipastikan bahwa hanya mereka yang serius dalam melakukannya saja yang bisa mendapatkan akses pendanaan,” ujarnya.

Isu perdagangan dan investasi akan menjadi salah satu pembahasan yang juga penting dalam agenda G20. terkait hal ini, Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai agenda G20 dalam memerangi proteksionisme melalui reformasi kebijakan perdagangan dan investasi internasional harus disikapi secara hati-hati oleh Pemerintah Indonesia, karena hal ini akan menjadi pukulan balik bagi Indonesia.

Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti berpendapat, dorongan G20 untuk pendisiplinan terhadap domestik regulation atas kebijakan perdagangan dan investasi internasional termasuk penegakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, akan semakin mempersempit ruang kebijakan (policy space) pemerintah Indonesia.

“Jangan sampai, reformasi kebijakan perdagangan dan investasi ini nantinya akan menghambat pencapaian paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing nasional. Perlu diingat, Pemerintah Indonesia sudah diprotes dan digugat banyak Negara akibat menerapkan kebijakan pelarangan ekspor konsentrat untuk memperkuat industry hilir, local content requirements, dan pembatasan impor di sektor tertentu,” terang Rachmi.

Terkait dengan perubahan iklim, negara-negara G20 mempunyai peran penting memimpin dunia menuju pembangunan rendah karbon. G20 yang menghasilkan 85% GDP global, bertanggung jawab terhadap 75% emisi global. Berdasarkan Brown to Green Report 2017 yang diluncurkan oleh Climate Transparency pada awal pekan ini, negara-negara G20 telah memulai transisi menuju ekonomi rendah karbon, namun dinilai masih sangat lambat untuk mencegah terjadinya kenaikan di bawah 2 derajat C sesuai target Kesepakatan Paris.

Indonesia sendiri telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 yang dinyatakan dalam NDC, namun, sayangnya, belum sejalan dengan target Kesepakatan Paris. Kebijakan iklim Indonesia di tingkat sektoral dinilai belum cukup baik, dan minim strategi penurunan emisi jangka panjang. Walaupun dinilai cukup berhasil dalam upaya pengurangan subsidi bahan bakar fosil, namun di sisi lain dukungan instrumen-instrumen pendanaan publik atas energi terbarukan tidak bertambah. Daya tarik investasi untuk energi terbarukan Indonesia juga sangat rendah bandingkan dengan negara-negara G20 lainnya.

“Karena itu kami meminta Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di Hamburg untuk memperkuat komitmen Indonesia atas Kesepakatan Paris dan mendorong pengurangan emisi GRK di sektor kehutanan, lahan gambut dan energi yang lebih ambisius sebelum 2020,” kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa.

Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah menilai, pertemuan KTT G20 di Jerman penting untuk disikapi secara kritis, karena secara langsung akan berimbas pada kebijakan dalam negeri Indonesia. “Terdapat sejumlah poin-poin penting khususnya di sektor pajak dan industri ekstraktif yang harus didorong oleh Presiden Joko Widodo dan seluruh pemimpin G20,” tegasnya.

Lima hal yang menjadi perhatian PWYP Indonesia terutama adalah: Pertama, Indonesia dan negara-negara G20 untuk serius menindak dan mencegah praktik aliran uang ilegal yang berasal dari praktik penghindaran dan pengemplangan pajak, pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya dengan membentuk mekanisme pengawasan yang tepat. Kedua, Indonesia perlu mendorong adanya transfer pengetahuan dari negara-negara G20 dalam implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) agar penerapan dapat berjalan secara baik dan efektif.

Ketiga, Pemerintah Indonesia dan negara-negara G20 dituntut serius untuk segera mensahkan peraturan soal beneficial ownership dari perusahaan dan entitas legal lainnya yang mengambil keuntungan di Indonesia. Keempat, Indonesia dan negara-negara G20 harus mendesak perusahaan multinasional untuk mengimplementasikan informasi country-by-country reporting secara terpisah namun dapat diakses antarnegara.

Terakhir, Indonesia dan negara-negara G20 lainnya penting untuk memastikan perusahaan di sektor ekstraktif untuk mematuhi standar-standar internasional dalam pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek HAM, lingkungan, tata kelola (transparansi dan akuntabilitas), serta hak-hak pekerja pada sepanjang rantai nilainya.

Wahyu Susilo dari Migrant Care menyoroti kondisi dunia yang berubah dalam kurun waktu yang sangat cepat. “Kecenderungan politik anti migrasi yang mengemuka di Amerika setelah terpilihnya Donald Trump dan penguatan populisme kanan di negara-negara anggota G20 adalah ancaman bagi kebebasan bermobilitas pekerja dari negara-negara berkembang dan juga mempersempit ruang aman bagi para pengungsi yang terusir di negara asalnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Migrant Care berharap bahwa butir terakhir dari Komunike C20 bisa ditambahkan dengan pernyataan “…tidak diskriminatif, dan memastikan mobilitas pekerja antar negara dilindungi dalam skema hak asasi manusia“.

Sementara, Prakarsa menyatakan dukungannya bagi langkah Presiden Joko Widodo yang akan mendorong agenda perang terhadap penggelapan pajak secara global pada KTT G20. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi korban dari praktik penghindaran dan pengelakan pajak harus memaksa seluruh kepala negara anggota G20 untuk bersama-sama memerangi penggelapan pajak.

Pemerintah Indonesia juga harus mendorong kebijakan pajak progresif dan redistributif secara global melalui G20 dan forum multilateral lainnya. Pajak harus menjadi instrumen bagi peningkatan investasi publik dan peningkatan kesejahteraan sosial serta penurunan ketimpangan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga harus berani memimpin kerjasama global antar-jurisdiksi pajak dan penegak hukum untuk pencegahan dan penanganan kejahatan ekonomi dan perpajakan.

“Pemerintah Indonesia perlu mengkampanyekan kepatuhan pajak secara global, khususnya kepatuhan korporasi global dan orang super-kaya. Selain itu, Indonesia perlu mendorong kerjasama pemajakan terhadap bisnis digital. Ini penting karena potensi pajak dari sektor bisnis digital sangat besar dan kepatuhan mereka masih sangat rendah,” kata Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan.

Dia menegaskan, Indonesia juga perlu mengajak seluruh negara G20 untuk mendesakkan pembentukan Intergovernmental UN Tax Body. Selain, perlu juga mendorong realisasi kesepakatan global tentang Automatic Exchange of Information (AEoI) dan Base Erosion Profit Shifting (BEPS) agar dilaksanakan secara global pada tahun 2017. “Jika mundur, maka akan makin mempersulit langkah-langkah untuk memobilisasi penerimaan negara dari pajak secara akseleratif dan masif,” kata Maftuchan.

Seluruh organisasi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung di dalam Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy – ICFP) sangat menekankan betapa pentingnya agenda tersebut untuk segera dijalankan. Tujuannya agar penerimaan negara dari pajak terus meningkat tajam dan kemampuan negara untuk membiayai pembangunan berkelanjutan, termasuk untuk menciptakan kesejahteraan sosial, akan makin meningkat pula.

Reformasi perpajakan memang dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk bahu-membahu mendorong sistem ekonomi-politik yang lebih berkeadilan, menyejahterakan, dan berkelanjutan. Tidak saja bagi rakyat Indonesia tetapi juga bagi rakyat di belahan lain secara global.

Namun, yang sangat penting diingat adalah bahwa seluruh tugas tersebut sangatlah berat, sehingga membutuhkan disiplin yang sangat tinggi dalam merencanakan dan mengeksekusinya. Indonesia kini masih dipandang sebagai anak bawang di antara negara-negara G20, terutama lantaran ukuran ekonomi yang masih berada di nomor 16.
Tetapi, kalau memang Indonesia ingin berdiri tegak di antara negara-negara G20 lainnya—dan mewujudkan ramalan bahwa kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 (menurut McKinsey) atau nomor 6 (menurut PwC) di tahun 2030, dan menjadi nomor 5 di tahun 2050—tak ada pilihan selain bersama-sama seluruh komponen bangsa Indonesia yang progresif untuk bekerja keras mewujudkan mewujudkannya, di antaranya dengan berbagai masukan di atas.

Pilihan lainnya adalah terus bekerja secara business as usual, menyia-nyiakan berbagai peluang yang sekarang sebetulnya dimiliki Indonesia, dan terus menjadi negara yang berada di hampir nomor buncit di antara negara-negara G20. “Kalau memang tidak bersedia bekerja keras untuk memantaskan diri naik peringkat di G20, mungkin lebih baik menyerah saja sekarang. Keluar dari G20 mungkin lebih terhormat, daripada mempermalukan 250 juta warga Indonesia di hadapan lebih dari 7 miliar penduduk Bumi,” pungkas Direktur Eksekutif TuK Indonesia Edi Sutrisno. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *