Stop Impor Beras, Maksimalkan Serapan Beras Petani | Villagerspost.com

Stop Impor Beras, Maksimalkan Serapan Beras Petani

Tumpukan beras di gudang Bulog. Pemerintah diminta stop impor beras dan maksimalkan serapan beras petani (dok. pertanian.go.id)

Tumpukan beras di gudang Bulog. Pemerintah diminta stop impor beras dan maksimalkan serapan beras petani (dok. pertanian.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah stop melakukan impor beras dan memaksimalkan serapan beras petani oleh Perum Bulog. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam pada saat sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Rabu (20/1) sore. Ibnu menilai, kualitas beras impor Thailand memang bagus, namun impor tetap harus dihentikan.

“Pemerintah jangan melakukan impor beras untuk raskin secara terus menerus dan harus dibatasi sampai tahun 2016 tahun ini saja,” kata Ibnu seperti dikutip dpr.go.id, Jumat (22/1).

Ibnu menegaskan, pada tahun 2016 akhir pemerintah tidak boleh lagi melakukan impor beras. Perum Bulog diminta harus segera memaksimalkan penyerapan beras dari petani lokal. “Ini pengalaman terakhir impor beras,” tegas Ibnu.

Komisi IV DPR akan mengevaluasi kebijakan pemerintah mengimpor beras sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kenapa Bulog tidak mampu menyerap beras dari petani lokal sebanyak-banyaknya. Pasalnya, target tahun 2016 ini, penyerapan Bulog baik beras maupun gabah itu hanya empat juta sembilan ratus ton.

“Jika estimasinya seperti ini secara terus-menerus, kita ini bisa dipastikan akan selalu mengimpor beras lagi,” ujarnya.

Mengenai masih banyaknya daerah yang menolak impor beras dari luar, kata Ibnu, boleh-boleh saja kalau memang stok Bulog di gudang-gudang daerah masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tetapi jika stok beras di Bulog masih kurang seperti di wilayah DKI Jakarta, maka harus dipenuhi dengan impor.

Politisi PKB ini menegaskan kembali jika estimasi Kementerian Pertanian menganggap surplus, maka hal ini harus tetap dikaji ulang. Untuk kali ini, kata Ibnu, karena sudah ada komitmen dari pemerintah dengan Thailand dan Vietnam untuk mengimpor satu juta ton untuk tetap menjaga stok pangan dalam negeri bisa dimaklumi.

“Tetapi menurut saya ya hanya kali ini saya impor beras dari luar. Secara riil impor beras dari luar tahun ini harus dihentikan sambil melihat ramalan panen petani lokal yang akan dating,” pungkasnya.

Mina Padi

Sementara itu, dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Kelompok Tani Mina Padi di Sayegan, Sleman, DI Yogyakarta, para anggota dewan mengapresiasi keberhasilan menerapkan pola mina padi—-menanam padi dan ikan pada lahan dan waktu bersamaan– di wilayah itu. Keberhasilan ini telah menarik perhatian petani dari 16 negara untuk melakukan studi banding.

“Kita cukup bangga petani Sayegan, Sleman dilirik oleh petani dari negara lain karena berhasil menerapkan metode Mina Padi. Ini perlu ditularkan kepada petani di daerah lain, karena bisa mendukung upaya swasembada beras dan swasembada protein,” kata Ketua Tim Kunker Siti Hediati Soeharto.

Menurut Titik begitu ia biasa disapa, dari segi kualitas padi, hasil panen yang didapat dapat disamakan dengan padi organik. Hal ini lantaran selama proses tanamnya, sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, karena pupuk kimia dapat mengganggu budidaya ikannya.

Pupuk yang digunakan merupakan sisa dari makanan ikan dan kotoran ikan yang berada di satu lahan dengan padi. Pupuk kimia hanya digunakan saat penyemaian padi, selebihnya menggunakan pupuk organik.

Pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunker Ichsan Firdaus mengingatkan agar metode Mina Padi jangan hanya berlangsung ketika Badan Pangan PBB FAO memberikan dukungan pada program ini. Pemerintah perlu mengkaji bagaimana agar keberhasilan seperti ini bisa berkesinambungan.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga mencermati rendahnya luas kepemilikan lahan petani di Sleman. “Tadi sempat saya hitung pakai kalkulator lahan yang digarap untuk progam Mina Padi ini mencapai 25 hektare, jumlah petani yang terlibat ada 175 orang, apakah hasil panennya cukup untuk menyejahterakan petani?” tanya dia.

Menurutnya hasil penelitian menunjukkan petani baru memperoleh keuntungan yang layak dari usaha taninya apabila memiliki lahan minimal 2 hektare. Baginya masalah ini harus jadi pekerjaan rumah pemerintah dan DPR agar dapat membantu petani memiliki lahan yang cukup.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov DIY Andung Prihadi membenarkan kepemilikan lahan petani Sleman memang sangat rendah. Berdasarkan Sensus Pertanian 2013 sebanyak 96 persen petani Sleman hanya menguasi lahan kurang dari setengah hektar.

Ia menyebut dengan mengoptimalkan metode Mina Padi dan didukung oleh tim penyuluh pertanian yang handal upaya meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di wilayah ini secara bertahap dapat dilakukan. Sebagai gambaran menurutnya dengan pola ini panen untuk 1 hektar lahan ialah 2,5 ton ikan dan 8,8 ton gabah kering. Sementara pertanian konvensional hanya berkisar 2 ton ikan dan 6,5 ton gabah. (*)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *