Susi Tegaskan Kondisi Perikanan Nasional Positif | Villagerspost.com

Susi Tegaskan Kondisi Perikanan Nasional Positif

Nelayan beraksi menuntut perlindungan dan kesejahteraan (dok. kiara)

Nelayan beraksi menuntut perlindungan dan kesejahteraan (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, sektor perikanan nasional mulai menunjukkan hasil positif. Tahun 2015 misalnya, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan meningkat dari 7,35 persen menjadi 8,37 persen. Produksi perikanan pun meningkat dari 20,40 juta ton menjadi 23,99 juta ton.

“Di Arafura, saat saya baru masuk, ikan-ikan itu beratnya hanya 1 kiloan. Sekarang sudah 8 kiloan per ekornya,” kata Susi seperti dkutip kkp.go.id, Senin (4/4).

(Baca juga: KKP Gandeng Perbankan, Maksimalkan Investasi Perikanan Berkelanjutan)

Perbaikan-perbaikan ini, kata Susi terjadi karana adanya pengaturan serta pemberantasan dan penegakan hukum atas tindakan pencurian ikan (Illegal, Unregulated, Unregistered Fishing). Hal ini mencakup moratorium izin kapal asing, penenggelaman kapal IUU fishing, pengaturan alat tangkap, pendaftaran ulang dan pemulangan kapal asing, hingga menutup sepenuhnya sektor perikanan tangkap dari investasi asing.

Sebelum ada pemberantasan IUU fishing, kata Susi, sektor perikanan tumbuh 7 persen di saat perekonomian nasional sedang bagus. Sekarang, di saat pertumbuhan ekonomi melambat, pertumbuhan PDB sektor perikanan naik menjadi 8,9 persen pada akhir 2015 dan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada triwulan I-2016.

“Target kami, secara bertahap, naik menjadi di atas 20 persen setiap tahunnya. Dengan tetap pada prinsip menjaga kelestarian berkelanjutan sumber daya alam (SDA) laut, ini berarti diupayakan dengan menambah produktivitas,” urai Susi.

Ia menegaskan, upaya reformasi di sektor perikanan melalui moratorium perizinan kapal ikan eks asing maupun pelarangan transshipment telah berdampak positif bagi masyarakat, terutama nelayan. Mengutip data Kementerian ESDM, ketentuan ini juga berdampak menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor angkutan laut hingga 57 persen atau setara Rp70-80 triliun setahun.

Keberhasilan reformasi di sektor perikanan dan kelautan juga menghasilkan kenaikan nilai tukar nelayan (NTN). NTN naik dari 102 sebelum Joko Widodo menjadi presiden ke 107 saat ini.

“Yang menikmati pastinya bukan nelayan Benjina atau yang dulu dikategorikan sebagai nelayan dengan memiliki kapal hingga total 300 GT. Yang menikmati adalah nelayan yang menurut UU sekarang memiliki kapal hingga 60 GT. Seandainya harga-harga pangan tidak naik, NTN bisa lebih tinggi, saya perkirakan sampai 115. Di saat harga komoditas pangan naik, sektor perikanan justru menyumbangkan deflasi sebesar 0,42%,” pungkas Susi. (*)

Ikuti informasi terkait masalah perikanan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *