Tak Ada Calon Petani, Program Cetak Sawah Terancam | Villagerspost.com

Tak Ada Calon Petani, Program Cetak Sawah Terancam

Program cetak sawah di Kalimantan Selatan (dok. kalselprov.go.id)

Program cetak sawah di Kalimantan Selatan (dok. kalselprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah menargetkan untuk mencetak sawah baru seluas 200 ribu hektare pada tahun 2016. Agar program itu tak sia-sia, Komisi IV DPR mengingatkan agar pemerintah memperhatikan aspek aturan teknis dalam menjalankan program tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar mengatakan, salah satu syarat teknis yang harus terpenuhi adalah adanya Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). “Kemudian setelah itu harus diadakan pengukuran, dan dilanjutkan dengan pendesainan sawah,” ujarnya seperti dikutip dpr.go.id, Jumat (29/4).

(Baca juga: Hindari Lahan Sawah Fiktif, CPCL dan Desain Harus Siap)

Komisi IV DPR sendiri beberapa waktu lalu, telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pencetakan sawah di Kabupaten Pinrang, Provinsi Selatan. Kunjungan spesifik yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (F-Gerindra) itu, terfokus pada program cetak sawah di Kabupaten Pinrang, yang mendapat jatah pencetakan sawah mencapai 1000 hektare.

Dari kunjungan itu, Nasyit melihat ada beberapa hal teknis selain persoalan CPCL yang masih menjadi kendala. Misalnya, tak adanya desain sawah dan pematang sawah yang belum terbentuk dengan baik. Belum lagi masih adanya kayu pepohonan bekas penebangan di sekitar lokasi,

“Dikhawatrikan ini akan mengurangi hasil panen, karena air tidak akan mengalir dengan baik dan pematang yang belum terbentuk dengan baik,” kata Nasyit.

Menurutnya, jika proses itu tidak dilakukan sesuai aturan teknisnya, dapat membahayakan keuangan negara. “Kalau tanpa proses itu, akan berbahaya. Karena akan berbeda antara luasan yang dibayar Pemerintah, dengan luasan yang di lapangan. Nah kemudian desain itu juga harus dipenuhi sesuai dengan tata cara pelaksanaan pembuatan sawah baru,” ingat Nasyit.

Politisi asal daerah pemilihan Sulsel ini khawatir, jika tak ada sumber air dengan lokasi persawahan, berarti sawah akan menjadi sawah tadah hujan, yang mengakibatkan sawah hanya dapat dipanen sekali dalam setahun. “Kalau pemerintah ingin menargetkan 1 juta hektare selama 5 tahun ini, harus ditata dan dilaksanakan sesuai dengan aturan teknis. Jika tidak, anggaran yang sudah dikucurkan ini akan sia-sia,” pesan Nasyit.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI OO Sutisna menilai, pematang sawah yang belum terbentuk, dapat dilakukan bersamaan penanaman padi. Dengan demikian, tak mesti dari awal harus langsung terbentuk pematang sawah.

“Jika musim kering pun, dan tidak ada suplai air, bisa ditanami padi gogo. Masih bisa dikembangkan seperti itu,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Terkait masalah ini, Wakil Bupati Pinrang Muh Darwis Bastama mengatakan, luas areal pertanian di Pinrang mencapai 53 ribu hektare, adanya hambatan saat musim panen disebabkan akibat curah hujan tinggi disertai rebahnya padi kemudian diperparah kurangnya mobil alat pemanen.

“Jadi kendanya, luas areal sawah tidak sebanding dengan mesin pemanen yang hanya 220 unit, sementara pencetakan sawah baru berkisar 1000 hektare memerlukan perhatian khususnya perbaikan infrastruktur penunjang di sekitar lahan,” kata Darwis.

Jika semua aspek itu terpenuhi Darwis Bustami optimis program pencetakan sawah baru ini, pihaknya optimis, dapat meningkatkan produktivitas padi di Sulawesi Selatan, khususnya Pinrang. (*)

Ikuti informasi terkait program pencetakan sawah >> di sini <<

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *