Tolak Impor Garam Dorong Industri Garam Nasional | Villagerspost.com

Tolak Impor Garam Dorong Industri Garam Nasional

Petambak garam tradisional. KIARA menilai Kemendag abaikan garam rakyat demi garam impor (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi IV DPR konsisten menolak rencana impor garam yang diajukan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Terlebih impor tersebut tidak berdasarkan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kementerian teknis sesuai amanat UU Perlindungan Nelayan.

“Izin impor harus mendapat rekomendasi dari KKP. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Jika impor garam dilakukan tanpa rekomendasi dari KKP, itu namanya pelanggaran undang-undang,” Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo, dalam siaran persnya, Selasa Selasa (23/1).

Rahmad mengatakan, jika impor garam melebihi kebutuhan, akibatnya akan merusak harga garam di pasaran. Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan bahkan mengancam petambak garam, dan akan berakibat fatal.

“Yaitu petani garam tidak akan bersemangat dan yang lebih parah lagi, mereka (petambak garam) bisa exodus, ramai-ramai beralih ke profesi lain. Dan kalau hal ini terjadi, nantinya kita akan semakin tergantung impor garam,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam acara Rapat Kerja antara KKP dan Komisi IV DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kebijakan impor garam tersebut seakan mengabaikan peran petani garam lokal. Susi menuturkan, jumlah impor garam seharusnya dapat diperkecil menjadi 2,1 juta ton saja. “KKP telah menghitung dan memastikan bahwa untuk impor garam, kuota yang kita rekomendasikan hanya 2,1 juta ton saja,” ujarnya.

Susi juga menyesalkan keputusan untuk mengimpor (garam) 3,7 juta ton dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perdagangan seakan tidak mengindahkan rekomendasi KKP yang hanya menyarankan impor sebesar 2,1 juta ton saja. “Jumlah itu (3,7 juta ton) terlalu besar,” kata Susi.

Tekait keluhan Susi itu, Rahmad mengatakan, kondisi adanya silang pendapat seputar impor garam inilah yang diharapkan para pedagang dan pemburu rente yang hanya ingin memburu keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan petani dan petambak garam. “Negara harus hadir dalam melindungi petambak garam melalui tata niaga garam yang tepat. Negara harus mengendalikan impor garam sesuai kebutuhan. Perlu langkah nyata dan perlindungan petambak garam dengan pembatasan impor garam sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Sartono Utomo mengatakan, kebutuhan bahan pangan merupakan kebutuhan yang teramat krusial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah diminta fokus terhadap program kedaulatan pangan melalui industrialisasi pangan.

Sartono mengatakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, target utamanya ialah swasembada pangan. Komisi VI DPR mendorong dan mendukung pemerintah dalam membuat industri pangan.

“Masa sih kita tidak bisa membuat industri garam ini. Ya otomatis fokus harusnya untuk swasembada kebutuhan bahan pokok ini. Investasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) difokuskan kepada industrialisasi, seperti garam, pertanian, dan sebagainya ini,” ujarnya.

Sartono mengingatkan pemerintah, pembagunan negara tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang maha besar adanya, sedangkan satu sisi kita kekurangan bahan pangan, dari garam, gula, daging, bahkan beras. “Nah ini perlu berani melihat kembali 3 tahun yang lalu janji kampanye beliau (Joko Widodo), berbicara tentang swasembada pangan ini. Sekarang-kan meleset dari janjinya. Kami dari DPR mengingatkan selalu, masa kita akan terus impor pangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Sartono, industri pangan harus terus digenjot, karena sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo dengan mewujudkan industri pangan. Pangan adalah kebutuhan yang mendasar dari kehidupan ini dan negara Indonesia yang subur dan makmur ini kita bisa kekurangan kebutuhan bahan pangan.

“Keseriusan dari negara ini, apakah serius ini benar-benar swasembada pangan atau tidak, kalau tidak, yang akan diuntungkan hanya pedagang saja, jalan pintas tidak perlu keras-keras tidak perlu industri dan yang dirugikan ya petani dan masyarakat luas. Kita di situ tidak akan menumbuhkan tenaga kerja. Dengan industrialisasi pangan dapat menyerap tenaga kerja,” tegasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *