Vonis Ariesman Kecewakan Nelayan dan Masyarakat Sipil | Villagerspost.com

Vonis Ariesman Kecewakan Nelayan dan Masyarakat Sipil

Nelayan melakukan aksi protes menentang proyek reklamasi Teluk Jakarta (dok. kontras.org)

Nelayan melakukan aksi protes menentang proyek reklamasi Teluk Jakarta (dok. kontras.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Para aktivis lingkungan, nelayan dan kelompok masyarakat sipil yang peduli atas kondisi lingkungan teluk Jakarta yang rusak akibat proyek reklamasi, kecewa atas vonis yang dijatuhkan kepada bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Seperti diketahui, Ariesman hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Kamis (1/9) kemarin.

Vonis yang dijatuhkan kepada Ariesman itu, menurut Tigor Hutapea dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Selamat Teluk Jakarta, terlalu ringan. Apalagi Ariesman dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi.

“Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman penjara dan denda maksimal sesuai Pasal 5 Ayat (1) huruf a, yaitu selama 5 tahun dan 250 juta rupiah karena sifat korupsi yang dilakukan Ariesman Widjaja adalah sebuah grand corruption,” kata Tigor, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Jumat (2/9).

(Baca juga: Luhut Tutupi Hasil Kajian Reklamasi, Nelayan Ajukan Keberatan)

Tigor menerangkan, ada lima indkator, korupsi Ariesman bisa digolongkan sebagai grand corruption. Pertama, korupsi itu dilakukan oleh seorang pimpinan korporasi terbesar di Indonesia yakni PT Agung Podomoro Land (APL) TBK. “Ariesman juga tercatat sebagai direktur utama PT Jaladri Kartika Paksi (pemegang izin reklamasi pulau I) dan menjadi Kuasa PT Jakarta Propertindo (pemegang izin reklamasi pulau F),” jelas Tigor.

Kedua, korupsi itu bertujuan hanya untuk menguntungkan korporasi dari proyek reklamasi. Ketiga, dilakukan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan hukum dalam bentuk Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Keempat, raperda tersebut bermasalah secara hukum karena bermotif melegalkan dan memuluskan proyek reklamasi yang bermasalah sedari awal karena perizinan proyek reklamasi teluk Jakarta terbit tanpa memiliki  peraturan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Kelima, suap untuk melegalkan reklamasi yang menghancurkan lingkungan, menghilangkan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, perempuan dan laki-laki yang tidak dapat dipulihkan. “Ini merupakan bentuk kejahatan korporasi yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara,” tegasnya.

Koalisi juga menilai Hakim Tipikor telah salah memperhitungkan Ariesman pernah berkontribusi terhadap pembangunan Jakarta sehingga meringankan hukuman. “Perbuatan Ariesman Widjaja melakukan suap adalah untuk menghilangkan kontribusi terhadap pembangunan, kontribusi bukan dilakukan oleh pribadi Ariesman namun dilakukan oleh korporasi,” sambung Marthin Hadiwinata, dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Dia menegaskan, kontribusi PT APL yang dilakukan melalui pembangunan rusun dan diduga membiayai penggusuran, berkorelasi dengan pelanggaran hak asasi lainnya seperti maraknya penggusuran yang terjadi selama ini. “Koalisi mendesak agar KPK melakukan banding atas vonis Ariesman,” tegasnya.

Pihak Koalisi juga menilai, vonis terhadap Ariesman akan berdampak terhadap perkara mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sanusi sebagai penerima suap. “Koalisi berhadap KPK menuntut terdakwa Sanusi dengan hukuman yang maksimal dan hakim menjatuhkan vonis  maksimal terhadap Sanusi,” ujar Abdul Halim dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Hal ini karena tindakan Sanusi telah mengkhianati amanatnya sebagai wakil rakyat demi keuntungannya pribadi dan perusahaan. “Sanusi juga menyakiti nelayan, memperparah ketidakadilan gender di pesisir Jakarta, serta tidak memikirkan kelestarian lingkungan,” tegas Halim.

Sementara itu, Edo Rakhman dari Walhi mengatakan, pihak Koalisi juga menduga korupsi reklamasi melibatkan banyak pihak legislatif, eksekutif dan pemilik koorporasi lainnya. Namun sudah 5 bulan berlalu hingga kini belum ada perkembangan yang signifikan dari kasus ini.

“Untuk itu, Koalisi menuntut KPK segera mengembangkan perkara dan menetapkan tersangka-tersangka lain,” pungkas Edo.

Ikuti informasi terkait reklamasi >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *