Apa Makna APEC Bagi Masyarakat Miskin di Asia

Oleh: Cherian Mathews, Regional Director, Asia office of Oxfam

Jakarta, Villagerspost.com – Pekan depan, Manila akan menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin negara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), yang akan dihadiri para pemimpin ternama dunia. Bagi Oxfam, ini merupakan sebuah waktu yang baik bagi pemimpin APEC untuk mengkaji kembali paradigma pembangunan dan ekonomi yang berlaku yang hanya memperkaya segelintir orang sementara jutaan lainnya masih berada dalam lembah kemiskinan, menciptakan sebuah lanskap ketidakadilan yang mencengangkan.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kebanyakan negara di seluruh Asia dalam seperempat abad terakhir ini telah menciptakan lapangan kerja, orang kaya baru dan mengurangi kemiskinan. Tetapi studi dari Asian Development Bank mengungkapkan bahwa ketidakadilan di kawasan antara pertengahan 1990-an dan akhir 2000-an malah meningkat sebanyak 18 persen dan 1,6 miliar orang harus hidup dengan penghasilan di bawah US$2 per hari.

Koefisien gini–angka untuk mengukur ketimpangan– memburuk sepanjang 1990 dan 2000-an di negara dimana 80 persen populasinya tinggal di kawasan Asia. Ketidakadilan ini meningkat di tengah kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, menandakan ada sesuatu yang salah. Dalam laporan penelitian yang dirilis awal tahun ini, Oxfam mengungkapkan bahwa 240 juta orang di Asia dapat lari dari kemiskinan seandainya ketidakadilan tidak meningkat di dari level di tahun 1990-an.

APEC adalah forum ekonomi dimana negara-negara anggotanya bekerjasama untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan sudut pandang untuk mendongkrak kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Tahun ini tema pertemuan APEC adalah “building inclusive economies, building a better world” atau membangun ekonomi terbuka, membangun dunia yang lebih baik.

Forum ini berfokus pada empat bidang: 1. Investasi pada pembangunan sumberdaya manusia; 2. Membina partisipasi usaha kecil menengah di pasar regional dan global; 3. Membangun komunitas yang berkelanjutan dan memiliki daya lenting dan 4. Mempertajam agenda integrasi ekonomi regional.

Dalam kertas kebijakan Oxfam bertajuk “A Different Route, Reimagining Prosperity in Asia” atau Rute Berbeda, Membangun Ulang Citra Kesejahteraan di Asia, kami mengajukan ekonomi Asia untuk mengadopsi paradigma keterbukaan dan pembangunan berkelanjutan (ISD–Inklusive and Sustainable Development), sebuah kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mencapai kebijakan terkait keempat fokus yang menjadi tema pertemuan APEC kali ini.

Dengan kalimat sederhana: “pembangunan terbuka dan berkelanjutan adalah sesuatu dimana semua orang dapat mengakses kebutuhan dasar dan menikmati hak-hak dasar dan kebebasan, senyampang menghormati terbatasnya sumber daya alam.” ISD bisa menjadi obat penawar bagi ketimpangan yang terjadi di Asia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk meraih kesejahteraan. ISD bukan pertumbuhan ekonoi, tetapi ukuran sebenarnya dari pembangunan.

Investasi dalam pembangunan sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting bagi APEC sebab bukti dari seluruh dunia mengindikasikan bahwa pemerintah yang membelanjakan dana untuk pendidikan dan kesehatan menuai dampak signifikan dalam upaya menghapus kesenjangan. Pemerintah di Asia kurang dalam membelanjakan dana di bidang pendidikan dan kesehatan juga tidak menciptakan peluang yang adil bagi orang miskin dan kelompok marjinal untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia bisa bersumber dari penerapan pajak progresif kepada orang-orang kaya dan perusahaan besar. Prinsip “berlomba ke bawah” yang diadopsi pemerintah Asia untuk mengurangi tarif pajak korporasi dan memberikan insentif untuk menarik modal memerlukan pemikiran ulang yang radikal.

Anggota-anggota APEC harus juga membela hak-hak pekerja untuk berorganisasi dan harus menakan perusahaan untuk patuh pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam menjalankan bisnisnya. Dalam paper “In A Different Route” Oxfam merekomendasikan negara Asia agar membuat rencana aksi berdasarkan “UN Guiding Principles on Business and Human Rights” atau Panduan Perserikatan Bangsa-Bansa untuk Bisnis dan HAM, bekerjasama dengan masyarakat dan kelompok untuk menyediakan perbaikan kepada komunitas yang terdampak oleh investasi sektor swasta.

Aspirasi APEC untuk UMKM untuk berpartisipasi di pasar harus menyangkut pemberdayaan UMKM untuk menjadi bagian dari pembuat keputusan, meningkatkan akses ke permodalan, syarat pinjaman yang adil dan terbuka serta skema kredit yang efektif, menolong UMKM untuk mendapatkan akses ke teknologi sebagai nilai tambah, dan memfasilitasi mereka untuk mendapat jaringan ke pasar.

Dalam membangun komunitas berkelanjutan dan berdaya lenting, APEC harus mempertimbangkan bahwa kekayaan alam adalah terbatas. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi menggarisbawahi “keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang, berbasis sumber daya yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan pada hal dimana masa depan ekonomi dan pertumbuhan bergantung.”

Sebagai prinsip mendasar dari pembangunan berkalanjutan terbuka di Asia, model ekonom APEC harus menghargai lingkungan dan hanya produktivitas dan keuntungan. Hal ini semakin penting untuk segera dilakukan karena terjadinya perubahan iklim yang diproyeksikan akan menyebabkan triliun kerugian ekonomi dan menghancurkan hidup jutaan orang.

Respons kolektif untuk menghadapi perubahan iklim haruslah membangun dan memperkuat standar lingkungan terkait pengolahan limbah, emisi karbon, konfersi lahan dan deforestasi. Perusahaan harus dituntut membayar ongkos lingkungan atas operasi mereka dan negara-negara dapat menghadapi perubahaan iklim dengan mengadopsi kebijakan yang mempromosikan energi terbarukan, mengurangi, dan dengan dukungan komunitas internasional, menghapus emisi gas rumah kaca.

Dalam memperkuat agenda ekonominya, APEC harus menyertakan ukuran yang menyertakan mereka yang tertinggal di belakang. Saat mereka bertemu di Manila pekan ini, pemimpin APEC harus mengingat orang-orang miskin, pekerja dan petani yang nasibnya berada di tangan mereka.

Orang miskin dan rentan di Asia menunggu waktu dimana pertumbuhan ekonomi bisa berarti mereka juga bisa menikmati kesejahteraan. Kami berharap pemimpin APEC bisa menempatkan mekanisme yang membuat suara kaum miskin bisa menjadi bagian dari pembicaraan tentang perubahan yang nyata dan tetap. (*)