Asia: Sebuah Benua Penuh Risiko Besar

Oleh: Janice Ian Manlutac, regional change lead for building resilience at the Asia program of Oxfam

Perusahaan menguasai lahan, mengusir petani miskin dan mengancam pendapatan mereka; harga pangan melonjak semakin menguras penghasilan keluarga miskin yang sudah sangat kecil; peningkatan permukaan air laut merusak tempat tinggal nelayan miskin. Ini adalah risiko yang harus dihadapi masyarakat termiskin di dunia termasuk satu dari empat penduduk di Asia yang adalah kaum miskin.

The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), badan PBB terkait kebencanaan melaporkan, 90% dari kematian akibat bencana alam terjadi pada negara dengan penghasilan menengah dan miskin antara tahun 1996-2015. Dari sepuluh negara dengan tingkat kematian tertinggi akibat bencana alam, enam diantaranya ada di Asia. Laporan Bank Pembangunan Asia mengungkapkan, selama rentang 20 tahun, Asia kehilangan uang senilai US$53 triliun setiap tahun akibat bencana.

Para pemimpin dunia yang menghadiri konferensi menteri Asia untuk pengurangan risiko bencana (AMCDRR) di New Delhi, India pada tanggal 2-5 November lalu, memiliki kesempatan untuk menulis ulang cerita Asia tentang bencana dan kemarian. AMCDRR berupaya menghasilkan sebuah rencana regional yang akan mengimplementasikan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana, sebuah dokumen yang menyusun tujuh target global, diantaranya mengurangi kematian akibat bencana dan mengurangi kehilangan ekonomi akibat bencana.

Oxfam mendesak pemerintah negara-negara Asia untuk membuat komitmen yang spesifik, didanai dengan layak dan mengikat terkait ketujuh target Kerangka Kerja Sendai itu. Komitmen ini harus sesuai dengan dedikasi mereka untuk menghentikan gelombang ketidakadilan di kawasan yang merupakan salah satu faktor penyebab tingginya risiko bencana terlebih dahulu.

Dalam makalah Oxfam, bertajuk “No Accident”, kami berpendapat bahwa pemerintah “memiliki tanggung jawab hukum dan politik untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh orang-orang miskin, dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan lebih adil di seluruh masyarakat. Itu termasuk mengatur dan mendanai sistem yang benar-benar efektif yang mampu mengatasi pencetus terjadinya risiko dan kerentanan dan meletakkan sistem untuk mempersiapkan dan merespons bencana.

Kemudian menyediakan pilihan mata pencaharian sehingga orang bisa mendapatkan upah hidup layak, memastikan akses yang sama ke layanan dan partisipasi politik dalam masyarakat, dan berbagi risiko melalui asuransi sosial.

Studi Oxfam pada tahun 2014 mengungkapkan, sebagian besar pemerintah di Asia memiliki kebijakan di sekitar kesiapan menghadapi bencana dan perubahan iklim, tapi ini telah dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan beragam. Pemerintah Asia juga cenderung menghabiskan lebih banyak uang terutama dalam menghadapi bencana ketimbang mencegahnya.

Oxfam mendesak pemerintah Asia untuk mengalokasikan dengan persentase yang cukup besar dari anggaran mereka untuk pencegahan daripada mengatasi. Dana ini dapat digunakan membangun sistem peringatan dini dan pusat-pusat evakuasi. Mereka juga dapat membantu petani miskin mengelola sumber daya air, mengurus tanah mereka, membeli bibit varietas padi tahan banjir, dan membayar asuransi tanaman.

Pada wilayah urban Asia, dana tersebut dapat digunakan ke arah membuat konstruksi bangunan tahan panas, zona perkotaan hijau, pengamanan sistem air, dan pembangunan habitat yang layak di lokasi yang aman. Ketika merancang program-program ini, pemerintah harus memikirkan perempuan, anak-anak, orang tua, orang-orang penyandang disabilitas dan masyarakat adat, yang semuanya lebih rentan daripada kebanyakan karena identitas mereka.

Tapi langkah-langkah ini harus bertumpu pada visi mempersempit kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Ekonomi Asia telah tumbuh sangat luar biasa, tetapi tidak secara dramatis mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam beberapa kasus, bahkan telah memperburuknya, karena banyak orang miskin yang harus membayar lebih untuk layanan dasar, seperti air, dibandingkan dengan orang-orang kaya. Tanpa Tujuan menyeluruh untuk mengakhiri ketidakadilan, pemerintah Asia akan membuat dampak lebih buruk bagi masyarakat miskin.

Pemerintah harus mengejar rezim pajak progresif untuk menarik pajak lebih banyak dari perusahaan kaya, sehingga mampu mendanai kesehatan masyarakat dan pendidikan. Pemerintah juga dapat meminta perusahaan untuk membayar pekerja dengan upah layak, upah yang dihitung sesuai dengan biaya hidup, yang disesuaikan dengan inflasi, dan memungkinkan untuk penghematan untuk keadaan darurat.

Dengan berkomitmen untuk mendanai pemerintah daerah dan masyarakat melawan bencana dan untuk melancarkan perang terhadap ketimpangan di wilayah tersebut, pemerintah Asia akan membantu membangun ketahanan dan mengurangi risiko baru untuk orang miskin di Asia. Ketahanan adalah kemampuan orang tidak hanya bangkit kembali dari bencana tetapi untuk menikmati hak-hak mereka, mengejar kesejahteraan mereka, dan berkembang meskipun terjadi guncangan, tekanan, dan ketidakpastian. Negara-negara Asia memiliki kesempatan untuk membalikkan nasib miskin, orang yang paling rentan mereka dan untuk mengubah tempat ini risiko untuk satu kemakmuran bersama dan abadi. (*)