#BajajToParis: ASEAN Harus Berjuang untuk Pendanaan Adaptasi Iklim | Villagerspost.com

#BajajToParis: ASEAN Harus Berjuang untuk Pendanaan Adaptasi Iklim

Sao Khea petani asal Kamboja belajar beradaptasi dengan perubahan iklim (dok. oxfam.org)

Sao Khea petani asal Kamboja belajar beradaptasi dengan perubahan iklim (dok. oxfam.org)

Oleh: Shubert Ciencia, Oxfam Economic Justice Policy and Campaigns Manager dan Maria Dolores Bernabe Oxfam Policy and Research Coordinator

Jakarta, Villagerspost.com – “Bajaj” kami telah tiba di Paris tepat waktu untuk melakukan pembicaraan iklim demi menyampaikan persan penting kepada pemimpin dunia: Tanggap pada krisis iklim dan alokasikan dana untuk masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.

Akhir Oktober lalu, Oxfam meluncurkan #TuktukToParis atau #BajajToParis, sebuah kampanye digital menyakinkan pemimpin Asia Tenggara agar membawa suara yang tegas dalam permbicaraan iklim di Paris untuk menyediakan pendanaan bagi kawasan itu untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.

Kampanye itu yang secara regional dinamakan #TuktukToParis, mengumpulkan lebih dari 5000 tanda tanganm, tepat disaat dilakukan pembukaan pembicaraan iklim. Petisi ini menampilkan fitur tuktuk digital, sebuah moda transportasi ikoni di Asia Tenggara, menghadapkan wajahnya menuju Menara Eiffel.

Kampanye ini menggarisbawahi kenyataan bahwa perubahan iklim memnawa dampak pada kehidupan orang-orang di Asia Tenggara dimana kebanyakan negara-negara rentang terhadap perubahan iklim terletak. Cuaca ekstrem seperti angin topan, badai, kekeringan dan banjir mengancam penghidupan masyarakat di kawasan itu.

Berdasarkan riset tahun 2012, Asia tercatat 41 persen mengalami bencana yang terekam dan 64,5 persen penduduknya terdampak oleh bencana secara global.

Kenaikan permukaan air laut, banjir di kawasan pesisir pantai dan instrusi air laut terkait perubahan iklim juga mengancam pertanian di delta-delta besar, dan berpotensi mengancam 3,5 juta-5 juta penduduk. Delta Mekong di Vietnam menyumbang 50 persen produksi pertanian negara tersebut dan saat ini berada dalam ancaman besar intrusi air laut.

Diperkirakan peningkatan permukaan air laut setinggi 30 sentimeter yang kemungkina terjadi lebih cepat dari perikraan tahun 2040 dapat menyebabkan hilangnya 12 persen produksi pertanian.

Komunitas miskin membawa beban berat dan terus menerus menderita kerugian akibat dampak perubahan iklim yang mengancam produksi pangan dan lebih jauh membawa kerentanan lebih terhadap masyarakat yang sudah termarjinalkan itu. Dan saat ini, komunitas-komunitas ini setidaknya memikul tanggung jawab sebagai penyebab perubahan iklim.

Bagi masyarakat tersebut, isu yang paling penting yang harus diperhatikan dalam pembicaraan iklim adalah menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan saat ini. Peran mendesak Tuktuk untuk para pemimpin dunia adalah untuk membuat keputusan soal bagaimana menghadapi perubahan iklim.

Salah satu dari keputusan ini adalah apakah mereka akan berkomitmen untuk pendanaan adaptasi atau uang yang akan menolong negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dari tahun 2020 ke depan. Dan ini adalah keputusan yang harus dilakukan di Paris karena masyarakat tak bisa menunggu lebih lama.

Kebutuhan akan pendanaan adaptasi masih terus dianggap remeh hingga saat ini. Analisis oleh UNEP (United Nations Environment Programme) mengindikasikan estimasi tertinggi-terendah, termasuk Bank Dunia diperkirakan sebesar US$70 miliar-US$100 miliar per tahun.

Jumlah ini jelas sangat tidak mencukupi. Skala pengajuan pendanaan pasca 2020 harus lebih baik jika dilengkapi dengan penilaian yang bersifat dari bawah ke atas yang harus dibawa ke level nasional bagi semua negara berkembang di tahun 2020.

Sementara dalam laporan terkini Adaptation Gap Report (Laporan Kesenjangan Adaptasi) 2014, perkiraan biaya untuk adaptasi di seluruh negara berkembang mencapai US$150 miliar per tahun di 2030 dan meningkat hingga US$500 miliar per tahun di 2050 bahkan dengan skenario kenaikan suhu global di bawah 2°C.

Negara mungkin secara finansial bisa memaksa, tetapi sumber yang mungkin tersedia bagi kebanyakan negara berkembang untuk menghadapi perubahan iklim bahkan semakin terbatas. Tantangan bagi negara termiskin sangatlah akut, mereka terlanjur mengalami kekurangan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan mendasar bagi penduduknya seperti kesehatan, pendidikan dan akses terhadap air bersih.

Memangkas emisi adalah kewajiban setiap negara, tanggung jawab berdasarkan kemampuan masing-masing dan kondisi nasional. Tetapi ini bagaimanapun merupakan tanggung jawab moral bagi negara kaya yang secara historis bertanggung jawab atas perubahan iklim untuk menyediakan dukungan yang dibutuhkan negara-negara rentan agar dapat beradaptasi.

#TuktuktoParis mengatakan, tidak akan ada kesepakatan di Paris tanpa adanya janji dukungan untuk adaptasi.

Membawa suara masyarakat ASEAN ke Paris, #TuktuktoParis mendesak pemimpin ASEAN untuk berdiri bersama jutaan orang yang terdampak di komunitas mereka dan secara tegas menyampaikan pesan ini dalam negosiasi permbicaraan iklim di Paris. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *