Debat Capres 2019 dan Hilangnya Isu Kemaritiman | Villagerspost.com

Debat Capres 2019 dan Hilangnya Isu Kemaritiman

Nelayan tradisional, menangkap ikan (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Oleh: Hendra Wiguna, Humas Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Semarang

Hampir dalam setiap seminar kebangsaan empat tahun terakhir ini, isu maritim atau kelautan selalu menjadi arus utama dalam kegiatan tersebut. Dalam konteks lebih luas, sebagai bangsa, sudah sejak dini kita disuguhi narasi mengenai sejarah kejayaan nenak moyang kala itu sebagai bangsa bahari. Berbagai kerajaan datang silih berganti membangun peradaban kelautan demi mencapai kejayaan nusantara.

Sebut saja kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dimana kisah-kisah mereka menjadi legenda hingga kini. Sriwijaya menjadi kerajaan maritim pertama di Nusantara, dengan raja pertamanya Raja Dapunta. Sepak terjang kerajaan Sriwijaya pada waktu itu sangat luar biasa, kemudian kejayaan nusantara ini dilanjutkan pada masa kejayaan Majapahit.

Pada masa itu, tersebutlah nama Mpu Nala, panglima perang Majapahit yang tersohor yang merupakan pemimpin armada angkatan laut kerajaan. Majapahit terkenal memiliki lima armada laut yang menjaga wilayah dari kawasan barat di Sumatera, utara di Natuna, selat Makassar, selatan di pesisir selatan Jawa, hingga kawasan timur di kawasan Ternate, Tidore. Namun, sayang kesemua itu, kini tampaknya hanya menjadi sebuah dongeng belaka tanpa dijadikan sebagai pedoman dalam membangun kehidupan bangsa.

Setelah kemerdekaan Indonesia, sempat hadir seorang Nakhoda Agung NKRI yang memiliki cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maritim meneruskan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Sang Nokhoda Agung tersebut tak lain adalah Sang Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia yang kita kenal dengan nama Bung Karno.

Kala itu, 23 september 1963 di sekitaran Tugu Tani Jakarta, dalam rangka Musyawarah Nasional Maritim pertama Bung Karno disematkan menjadi Nakhoda Agung NKRI. Momen tersebut diperingati sebagai Hari Maritim Nasional melalui Keppres Nomor 249/1964.

Dalam kegiatan tersebut para stakeholder maritim nasional memberikan kontribusinya dalam arah pembangunan maritim. Jejak kepemimpinan Bung Karno tak lepas dari isu-isu kemaritiman, mulai dari Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957), Dekrit Presiden (5 Juli 1959), membangun Kompartemen Maritim dan seterusnya. Di era tersebut, angkatan laut Indonesia juga merupakan salah satu yang terkuat di level Asia.

Orientasi pembangunan Bung Karno kala itu, menggambarkan bahwa beliau adalah seorang yang berjiwa ocean leadership. Lantas bagaimana dengan para pemimpin kita saat ini? Memang di awal kepemimpinannya Jokowi-Jusuf Kalla, digemakan visi Indonesia Poros Maritim Dunia. Namun, sudah sampai mana dan bagaimanakah pencapaian visi tersebut? Tentu sangat menarik jika hal tersebut dapat digali ketika berlangsungnya debat capres 2019.

Akan tetapi, sangat disayangkan saat ini Komisi Pemilihan Umum tidak memasukkan isu kemaritiman dalam tema debat capres 2019. Padahal andai dimasukkan, hal tersebut menjadi kesempatan bagi pasangan petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin, untuk memaparkan pencapaian visi utama mereka di bidang maritim.

Sedang untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bisa menjadikan isu kemaritiman sebagai ajang evaluasi program utama petahana, sekaligus menawarkan program kemaritiman baru yang lebih baik dari sebelumnya. Masih ada waktu KPU untuk memasukan konten tema kemaritiman dalam agenda debat capres, agar debat capres ini sesuai dengan kepribadian bangsa yang memiliki sejarah panjang kejayaan maritim.

Sebagai bangsa maritim, pemimpin Indonesia seharusnya selalu memiliki orientasi pembangunan pada sektor kemaritiman, sehingga dalam masa kepemimpinannya pola pembangunan tidak selalu berorientasi ke darat. Saatnya pembangunan diarahkan untuk berpijak pada karakteristik sejati bangsa ini sebagai bangsa bahari.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *