Debat Capres: Kedaulatan Petani dan Rakyat atas Pangan yang Tinggal Kenangan | Villagerspost.com

Debat Capres: Kedaulatan Petani dan Rakyat atas Pangan yang Tinggal Kenangan

Petani memanen padi. (dok. bantenprov.go.id)

Oleh: Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Debat calon presiden jilid II, pada Minggu (17/2) malam, tidak hanya menyuguhkan drama debat tetapi juga menunjukkan seberapa jauh visi dan komitmen calon presiden dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Mencermati debat dan dokumen tadi malam, ada beberapa hal yang dapat kita lihat.

Pertama, dalam dokumen visi dan misi yang diserahkan ke KPU dan debat tadi malam, tak satupun dari kedua calon presiden tersebut dengan eksplisit menggunakan atau menyatakan kedaulatan pangan sebagai bagian dari visi serta rencana aksinya. Hal ini tentu saja sangat disayangkan karena kedua capres seolah tidak lagi memandang penting kedaulatan petani dan rakyat atas pangan. Padahal undang-undang pangan telah dengan tegas memandatkan untuk mencapainya.

Kedua, kedua kandidat presiden terjebak pada paradigma pembangunan basisnya komoditas yang ujungnya hanya soal peningkatan produksi semata. Sementara fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup petani nyaris tidak diperhatikan. Kalaupun muncul dalam visi misi seolah jargon karena tak disertai bagaimana cara mencapainya.

Ketiga, melihat dokumen visi misi dan debat capres terlihat bahwa yang ditawarkan sesungguhnya tidak ada yang baru. Calon nomor dua seperti mengulang apa yang dipikirkan dan disampaikan calon nomor satu pada periode sebelumnya. Nyaris tak ada terobosan yang mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi petani.

Keempat, persoalan mendasar yang tidak secara tegas dijawab oleh capres baik dalam dokumen visi misi maupun debat tadi malam adalah:

1. Akses terhadap sumber sumber produksi (lahan, benih, pupuk, pembiayaan, alsintan, dan lain-lain). Betul kedua capres menyatakan dalam dokumen visi misinya tapi tak banyak terobosan karena sejatinya calon nomor satu telah mencoba menjawab persoalan tersebut tetapi persoalan tersebut masih juga ada sampai hari ini.

Ambil contoh reforma agraria, belum sepenuhnya juga tercapai targetnya, akses terhadap sumber pembiayaan, sampai sekarang serapan oleh petani sangat kecil dan banyaknya diakses oleh petani kaya.

2. Model pertanian berkelanjutan. Kedua capres tak menampakkan komitmen dan rencananya mengubah model pertanian yang sarat kimiawi menjadi model pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan atau ekologis. Capres nomor dua bahkan berencana memperbesar produksi pupuk NPK walaupun mengatakan akan memberikan insentif bagi produsen pupuk organik.

Situasi agroekologi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, rusak. Oleh karenanya untuk menjamin produksi berkelanjutan harus berubah paradigmanya dari konvensional sarat kimiawi menjadi ekologis, ramah lingkungan.

3. Pasar yang berkeadilan. Sampai saat ini petani menjadi pihak yang paling kecil menerima manfaat dalam rantai nilai pertanian. Sayangnya kedua capres tidak cukup jelas menyampaikan apa dan bagaimana starteginya. Semestinya ada rencana kebijakan dan program yang memungkinkan petani mendapat keuntungan lebih besar.

Misalnya dengan meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau bahkan instrumen harga dasar misalnya, atau merevisi harga pembelian tertinggi. Memang keduanya menyinggung soal efisiensi rantai nilai salah satunya dengan menggunakan teknologi dan market place.

Tawaran ini bisa jadi menjadi solusi tetapi perlu diingat ada kajian yang menunjukkan bahwa upaya memperpendek rantai nilai, salah satunya dengan penggunaan teknologi, tidak serta merta membuat petani mendapat keuntungan yang lebih baik karena justru dinikmati oleh pedagang dan penyedia jasa angkut produk pertanian.

4. Tak satu pun dari keduanya menyatakan bahwa persoalan yang hari ini makin seragamnya pola konsumsinya dan itu mendorong makin tingginya impor. Padahal Indonesia memiliki sumberdaya pangan lokal yang luar biasa dan sampai saat ini belum termanfaatkan. Kedua capres lupa akan hal ini. Dengan melupakan hal ini maka situasi pangan Indonesia tidak akan benar-benar aman. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *