Ekologi Politik Biofuel | Villagerspost.com

Ekologi Politik Biofuel

Aktivis Greenpeace menduduki kilang minyak sawit milik Wilmar di Bitung, Sulawesi Utara sebagai bagian dari kampanye anti sawit merusak hutan (dok. greenpeace)

Oleh: Azwar Hadi Nasution, Pegiat INAGRI Bogor, Peserta Diskusi KRKP

Biofuel menjadi idola baru dalam perdebatan antar Calon Presiden Periode 2019-2024 Jilid II, pada sesi pangan, energi dan infrastruktur. Tentu, perdebatan ini menjadi salah satu benang merah arah pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi ke depan. Lalu, sebenarnya apa dibelakang pengembangan biofuel? Bagaimana relasi kelas petani dalam pertarungan biofuel dan apa yang didapat petani dalam pengembangan biofuel?

Sepuluh tahun lalu, semua kondisi yang menguntungkan untuk perluasan agrofuel sebagai suatu sumber energi alternatif dan motor pembangunan pedesaan mendapat tempat yang istimewa. Tanaman yang cocok untuk bahan baku agrofuel generasi pertama telah diidentifikasi (kelapa sawit, tebu, jagung dan jarak) dan ada pembicaraan tentang teknologi generasi kedua yang lebih efisien.

Ada pasar yang terjamin untuk produk, banyak perusahaan baik domestik maupun asing yang berminat keras berinvestasi dalam proyek – proyek agrofuel dan banyak dari perusahaan ini sudah memiliki pengalaman dalam mengatur produksi tanaman untuk digunakan sebagai bahan baku agrofuel.

Asumsi perusahaan untuk mengembangkan biofuel adalah adanya puluhan juta hektare tanah ‘tidak terpakai’ di banyak negara Afrika, Asia dan Amerika Latin. Tidak tanggung-tanggung, proyeksi pengembangan biofuel ditargetkan mencapai seperlima dari lahan pertanian dunia akan ditanami bahan baku agrofuel pada tahun 2050 (Ben White,2007).

Politik Perubahan Iklim

Proyek agrofuel menjanjikan pekerjaan dan pendapatan bagi puluhan juta pekerja pedesaan, baik sebagai petani kecil memproduksi bahan baku berdasarkan kontrak, buruh perkebunan besar, atau pekerja di agroindustri hulu dan hilir. Selain revitalisasi ekonomi pedesaan yang mandek, pengembangan agrofuel akan menyediakan “energi hijau” yang bersih pada skala besar, menggantikan bahan bakar fosil dan membantu membendung gelombang pemanasan global.

Meskipun saat ini hanya sekitar 14 juta hektare (satu hingga dua persen dari tanah yang cocok di dunia) dikhususkan untuk agrofuel. Harapannya, penggunaan lahan untuk biofuel meningkat menjadi 4% di tahun 2030 dan 20% pada tahun 2050 (Ben White, 2010).

Lalu secara ekologi politik apa sebenarnya yang akan terjadi dengan manisnya bisnis baru bernama biofuel? Profesor Mae Wan Ho dari Universitas Hong Kong (2008) memperkirakan bahwa dalam 25 tahun, permintaan dunia akan minyak bumi, gas alam, dan batubara mungkin meningkat 80%. Peningkatan permintaan tentu mendorong semakin tingginya laju perubahan iklim.

Lalu dibuat energi baru yang dinamakan biofuel melalui mekanisme baru melalui Green economy. Green economy tak akan mampu menjawab penurunan emisi dan merestorasi kesehatan lingkungan, akan tetapi mengenalisir prinsip “pemilik modal dapat melanjutkan polusi”.

Prinsip ini dilanjutkan melalui mekanisme Business As Usual (TEBB, REDD dan REDD plus). Kesimpulan politik perubahan ini menjadi sekedar negara-negara penghasil emisi diizinkan terus mencemari bumi asalkan memberi kompensasi iuran kepada negara-negara yang sanggup menurunkan emisi.

Produksi bahan baku untuk agrofuel pada dasarnya sangat cocok untuk perusahaan besar dengan sistem monokultur (dengan segala dampak negatifnya). Produksi bahan baku biofuel juga sarat deforestasi.

Deforestasi bukan hanya berbicara tentang tentang tambal sulam karbon, tapi juga harus menyelisik lebih jauh dari hilangnya ecosystem services, hilangnya wild variety, terputusnya rantai makanan dan ledakan populasi organisme tertentu, bahkan dampak terganggunya kesetimbangan biotik dan abiotik.

Politik Penetrasi Desa

Bahan baku untuk industri biofuel membuka peluang bagi investor asing dan luar negeri pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanian tradisional berskala kecil di negara berkembang yang selama ini tidak menarik bagi investor, justru menjadi andalan pengembang agrofuel, selama bahan bakunya disediakan maka pasar pasti terjamin. Implikasinya tidak menyenangkan bahkan cenderung berbahaya.

Sama halnya dengan komoditas lain seperti jarak pagar, tebu dan jagung pengembangan biofuel kelapa sawit akan direalisasikan melalui kontrol atas nilai tambah dari rantai produksi dan efek pengganda ekonomi. Potensi nilai yang akan dibuat dan dipertahankan di daerah pedesaan sangat tergantung pada pengembangan agrofuel untuk pasar lokal dan sub-regional, produksi skala kecil atau untuk skala besar, produksi komersial untuk pasar nasional atau global (Dufey, 2007).

Masyarakat pedesaan diprediksi akan menjadi penyedia bahan baku bagi industri biofuel lalu mendapat uang dari penjualan bahan baku. Masalah berikutnya adalah bagaimana dengan penyediaan pangan di masyarakat pedesaan?

Tentu mereka akan membeli lagi, dan siklus ekonomi ini berbahaya karena dapat menyebabkan proses marginalisasi atau perubahan struktur sosial dan ekonomi di dalam penyediaan pangan bahkan terjadi penggusuran petani kecil sampai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya yakni menjadi buruh industri biofuel.

Jika demikian, keuntungan cenderung bukan kepada mereka yang dapat memproduksi bahan baku biomassa dalam jumlah besar, tetapi bagi pemilik teknologi eksklusif yang dapat menggunakan bahan baku ini menjadi bahan bakar dan produk turunannya.

Annie Shattuck (Peneliti Ekonomi Politik dari Amerika), memberikan gambaran potensi ekspansi agrofuel sebagai ‘Kuda Troya’, di mana petani kecil akan jatuh sepenuhnya di bawah kendali perusahaan-perusahaan raksasa yang memonopoli bioteknologi terbaru.

Transformasi struktural kepemilikan tanah dan produksi ini mungkin bukan konsekuensi mutlak dari produksi bahan bakar nabati yang luas. Perluasan produksi biofuel sangat menarik bagi perusahaan bioteknologi yang terlibat dalam pengembangan organisme hasil rekayasa genetika (GMO). Perusahaan ini berharap mendapat penerimaan yang lebih besar jika produk-produk GMO sebagai sumber “clean energy” menjadi bahan utama yang digunakan petani untuk menghasilkan bahan baku biofuel.

Masa Depan Petani Agrofuel

Secara realistis, perubahan dalam model energi yang benar-benar berusaha untuk melestarikan kehidupan di planet ini juga harus menandakan perubahan besar dalam pola konsumsi dalam konsep pembangunan dan dalam organisasi masyarakat. Seharusnya investasi terbesar diarahkan dalam pengembangan energi alternatif seperti angin, matahari, fotosintesis, laut, dan energi geotermik.

Akan tetapi, untuk membahas sumber energi baru prasyarat utama untuk direnungkan adalah siapa yang dilayani model baru ini? Siapa yang akan diuntungkan atau apa tujuannya?

Karena alasan ini, penting bagi para peneliti untuk kritis mengangkat masalah kepemilikan tanah, mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang jenis-jenis struktur dan rezim buruh di mana produksi agrofuel diatur.

Dibawah apa kondisi (apakah pertanian petani kecil atau perkebunan besar menggunakan tenaga upahan) bahan baku biofuel ditanam dan diproses? Siapa di antara berbagai aktor yang terlibat?

Siapa yang menikmati nilai tambah dari produksi lapangan dan berbagai tahapan pengolahan biofuel? Dan tindakan apa, jika ada, yang dilakukan untuk memastikan petani kecil itu produsen, atau pekerja berupah, apa manfaat dari keterlibatan mereka?

Ini terkait dengan pertanyaan yang lebih luas yang telah lama dibahas dalam studi agraria yakni mengapa perkebunan skala besar dan area dimana perusahaan pertanian melakukan kerjasama dengan petani biasanya bukan zona kemakmuran yang didapat, tetapi zona kemiskinan?

Bila tujuan pengembangan biofuel untuk peningkatan kesejahteraan petani, kenapa petani tidak dibiarkan menanam apapun yang dikehendaki petani lalu harga hasil panen petani dijamin baik? Kalaulah semua mesin bisa bergerak lalu kita tak sanggup menyediakan pangan, lalu untuk apa mesin kita gerakkan? Wallahu A’lam Bi Shawab.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *