Mengapa Asia Perlu Reformasi Kebijakan Fiskal Agresif untuk Mengatasi Ketidakadilan dan Kemiskinan? | Villagerspost.com

Mengapa Asia Perlu Reformasi Kebijakan Fiskal Agresif untuk Mengatasi Ketidakadilan dan Kemiskinan?

Potret kesenjangan ekonomi (worldbank.org)

Potret kesenjangan ekonomi (worldbank.org)

Oleh: Mustafa Tulpur, Senior Manager of Policy and Advocacy Program Oxfam Pakistan.

Terlepas dari fakta langkah-langkah terbaru telah dilakukan Asia dalam memerangi kemiskinan telah mengentaskan jutaan orang dari kesengsaraan, tetap saja sejumlah besar orang masih menghadapi ketidakadian akibat kemiskinan, kelaparan dan ketimpangan sosial. Beberapa negara Asia telah membuat transformasi struktural yang signifikan termasuk soal reformasi pertanahan untuk mendistribusikan tanah secara adil. Meski demikian, negara lainnya tak berhasil membawa perubahan fundamental ini untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan.

Menghadapi kenyataan ini, kebijakan fiskal merupakan instrumen krusial yang dapat digunakan negara-negara demokratis di Asia untuk mewujudkan mimpi yang masih tertunda untuk menciptakan kawasan yang bebas kemiskinan dan berkeadilan. Kebijakan fiskal merefleksikan arah dan prioritas sosial ekonomi pemerintah. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa cara negara-negara memobilisasi pendapatan domestik dan keputusan untuk membelanjaknnya berdampak pada pendistribusian kembali pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Tantangan dengan kebijakan fiskal yang ada saat ini termasuk pendapatan pajak yang rendah dibandingkan potensi ekonomi yang ada, adalah ketergantungan pada pengenaan pajak tak langsung yang sifatnya regresif. Kebijakan ini secara tidak proporsional berdampak pada rumah tangga miskin dan pembebasan pajak atau pengambilan keuntungan yang tak semestinya tehadap sektor tertentu/korporasi yang telah menciptakan insentif pajak yang tak adil. Kebijakan redistribusi fiskal akan meningkatkan pendapatan lewat pengenaan pajak progresif dan kebijakan pajak yang benar dan adil.

Prioritas pembelanjaan adalah elemen penting lainnya dari kebijakan redistribusi fiskal dan secara langsung berhubungan dengan tingkat pendapatan. Intervensi global terbukti berhasil menahan angka kemiskinan dan mampu menangkal ketidakadilan-karenanya mempercepat rasio pengurangan kemiskinan- termasuk pendidikan dan layanan kesehatan, mekanisme perlindungan sosial yang terdiri dari berbagai program bantuan sosial, transfer dana bersyarat dan sokongan dana bagi pengangguran.

Negara-negara Asia telah menginvestasikan sedikit saja dari pendapatan nasional mereka untuk program perlindungan sosial yang dapat menjelaskan sebagian mengapa terlepas dari era pertumbuhan ekonomi yang tinggi di banyak negara, angka pengurangan kemiskinan tetap tak meningkat.

Pembangunan Asia telah mengembangkan indeks perlindungan sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu asuransi sosial, bantuan sosial dan program pasar tenaga kerja, secara menarik berdasarkan indeks ini level pembelanjaan untuk perlindungan sosial tidak tergantung pada ukuran besarnya ekonomi. Bagaimanapun itu ditentukan oleh kualitas demokrasi yang diterapkan pemerintah di kawasan.

Sebagai contoh, Republik Kyrgyz termasuk dalam negara berpendapatan rendah tetapi indeks perlindungan sosialnya setara dengan Singapura yang merupakan negara dengan pendapatan tinggi dan lebih tinggi dari China dan Thailand yang yang berada di jajaran negara berpendapatan menengah ke atas.

Tak diragukan lagi, akan banyak tantangan yang bakal dihadapi negara-negara di Asia dalam memperkenalkan dan menerapkan reformasi fiskal secara efektif khususnya mendesain dan mengimpelementasikan program bantuan sosial untuk secera tepat mencapai hasil yang diinginkand alam mengurangi angka kemiskinan.

Kemunculan agenda pembangunan pasca 2015 dan solusi global yang teruji untuk mendanai program pengurangan kemiskinan membutuhkan peran pemerintah negara-negara Asia untuk menemukan cara untuk menghadapi tantangan tersebut. Negara-negara Asia perlu menggandakan upaya mereka dalam memobilisasi sumber-sumber domestik dan meningkatkan investasi untuk layanan publik yang penting. Mereka juga perlu menerapkan program perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan pada tahun 2030. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *