Pasar Bebas dan Pengebirian Hak Petani Atas Benih | Villagerspost.com

Pasar Bebas dan Pengebirian Hak Petani Atas Benih

Petani pemulia benih (dok. krkp)

Oleh: Runatin, Petani Muda Pemulia Benih Indramayu

Pada Jumat, 16 Agustus 2019 kemarin, para petani pemulia benih se-Indramayu menggelar forum silaturrahmi sekaligus diskusi yang dilaksanakan di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Indramayu, Jawa Barat. Salah satu persoalan penting yang dibahas oleh para petani pemulia benih adalah, isu perjanjian perdagangan bebas, khususnya soal kemungkinan Indonesia akan diwajibkan meratifikasi konvensi UPOV 91.

Kewajiban mengikatkan diri pada konvensi UPOV ini merupakan konsekuensi dari langkah pemerintah yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Indonesia-EFTA. Lewat perjanjian itu, para anggota, khususnya dari negara-negara Asia, termasuk Indonesia, kemudian ditekan untuk mengadopsi undang-undang perlindungan atas hak kekayaan intelektual terhadap benih berdasarkan TRIPS (Trade Related Aspect of Intellectual Property).

Dalam mekanisme TRIPS inilah, kemudian, terdapat kewajiban harmonisasi aturan perlindungan varietas tanaman yang mengacu pada konvensi UPOV 91. Dalam silaturahmi tersebut para petani pemulia se-Kabupaten Indramayu, membuat kesimpulan bersikap tegas menolak rencana pemerintah mengikatkan diri dalam konvensi UPOV 91. Para petani menilai, konvensi yang merupakan singkatan dari bahasa Perancis, Union pour la Protection des Obtentions Vegetables atau perjanjian internasional untuk perlindungan tanaman itu, merupakan bentuk pengebirian hak petani atas benih.

Wajar jika petani menilai, pemberlakuan konvensi UPOV 91 jika nantinya Indonesia mengikatkan diri ini bakal sangat merugikan. Pasalnya, dari berbagai diskusi yang pernah digelar, bisa disimpulkan, perjanjian ini justru dibuat untuk menguntungkan para pemulia benih dari lembaga penelitian dan perusahaan benih, terutama perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara, dan sekaligus membatasi hak-hak petani atas benih.

Ada beberapa alasan mengapa UPOV 91 sangat merugikan bagi petani pemulia benih. Pertama, konvensi ini melarang atau membatasi penyimpanan, pertukaran dan penjualan benih. Kedua, komersialisasi benih menguntungkan perusahaan multinasional dimana, perusahaan dan lembaga pembenih dapat mengambil benih dari petani, mereproduksi, melakukan seleksi penyamaan benih/homogenisasi, memprivatisasikannya dan mengklaim kepemilikan sebagai varietas yang mereka miliki.

Ketiga, adanya klausul denda dan kriminalisasi terhadap petani, yang dianggap meng-kopi benih yang sudah dipatenkan perusahaan multinasional. Keempat, akan menyebabkan erosi keanekaragaman hayati. Kelima, menyebabkan ketergantungan petani terhadap industri benih.

Semua poin di atas jelas sangat merugikan petani pemulia benih dan merupakan bentuk penjajahan gaya baru. Selama ini, ketergantungan petani terhadap benih bantuan pemerintah saja sudah cukup merepotkan dan merugikan. Dari diskusi tersebut muncul banyak keluhan misalnya, benih yang disalurkan melalui bantuan desa ke masyarakat yang berasal dari Dinas Pertanian berkualitas buruk dimana persentase tidak tumbuhnya mencapai 50%.

Diduga benih yang disalurkan adalah benih CVL (campuran varietas lain). Selain itu, waktu kedatangan benih pun kerap terlambat. Misalnya, saat petani sudah menyemai atau pindah tanam benih baru disalurkan.

Kemudian, tidak adanya tanggung jawab pemerintah dalam hal benih yang sudah disalurkan, jika ada kasus benih yang tidak tumbuh saat ditanam tidak ada ganti rugi secara meneluruh kerugian petani. Penyaluran subsidi benih kental dengan aroma politik ekonomi. Jika, kemudian petani harus bergantung pada benih dari perusahaan benih, tentu saja akan lebih merugikan lagi karena akan menambah biaya produksi tanam.

Wajar jika petani dalam diskusi tersebut menyusu sebuah harapan agar kemerdekaan petani sebagai pemulia benih tidak terampas oleh perdagangan bebas. Pertama, petani mengharapkan lahirnya wadah organisasi bagi petani pemulia benih yang kuat. Wadah bagi petani pemulia benih ini, merupakan wadah yang bergerak tidak hanya pada level komunitas, tetapi harus lebih luas dan memiliki fungsi sebagai pengayom pemulia (benteng).

Wadah ini juga harus memiliki fungsi menjembatani relasi dengan pihak lain untuk meningkatkan posisi tawar petani pemulia benih. Kemudian, wadah organisasi petani ini harus merupakan wadah yang dapat digunakan untuk menitipkan aspirasi petani pemulia benih, sebagai forum pemersatu, dan wadah yang dapat mewujudkan cita cita berdirinya koperasi bagi pemuliaan tanaman. Wadah ini juga harus merupakan wadah yang dapat mendampingi teknis pelaporan, pendaftaran, hingga pelepasan varietas tanaman.

Kedua, petani pemulia benih punya harapan agar dimuliakan oleh negara. Ketiga, adanya penerimaan masyarakat terhadap varietas yang dihasilkan petani pemulia benih dan merasa puas atas benih tersebut. Keempat, petani pemulia benih mampu merdeka atas benih dari kios atau lebih besar lagi perusahaan benih.

Kelima, pengetahuan petani pemulia benih harus disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Terakhir, harapan petani pemulia benih adalah terjadinya regenerasi pemuda sebagai pemulia yang dimulai dengan porsi yang tepat.

Seperti dikatakan Pak Joharipin, benih bagi petani adalah sumber kehidupan. Benih adalah pelipat rejeki, dengan benih yang berjumlah sedikit tetapi kedepannya dapat menghasilkan lebih banyak. Benih adalah media kebanggaan pribadi jika dapat bermanfaat untuk orang di sekitar. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *