Sambut Pesta Demokrasi Nelayan Harus Bersatu Agar Tak Jadi Korban Janji Politik | Villagerspost.com

Sambut Pesta Demokrasi Nelayan Harus Bersatu Agar Tak Jadi Korban Janji Politik

Nelayan teluk Jakarta mencari ikan (dok. KNTI)

Oleh: Hendra Wiguna, Humas Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Semarang

Tak bisa dielakkan lagi bahwa saat ini, dalam memasuki masa-masa kampanye politik menuju pemilihan umum serentak, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, kelompok besar lebih diperhitungkan dari pada kelompok kecil, sekalipun secara kualitas kelompok kecil tersebut jauh lebih baik. Di tahun politik ini, jamak terjadi kelompok-kelompok dengan jumlah besar menjadi sesuatu hal yang dicari oleh para kandidat atau partai politik, untuk meraih suara.

Tentunya hal ini memiliki nilai plus minusnya bagi kita semua, khususnya kaum nelayan tradisional, yang secara jumlah cukup besar dan karenanya sangat menarik bagi para politisi untuk didekati dengan berbagai cara. Meski berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah nelayan menurun, yaitu dari 1,6 juta orang pada tahun 2003 menjadi tinggal 800 ribu jiwa pada tahun 2013, namun tetap saja jumlah tersebut merupakan angka yang besar secara politis.

Dalam konteks ini, nelayan tentu bisa mengambil sisi positif, bahwa bisa jadi di tahun politik ini, ketika kontestasi antar partai, calon anggota dewan perwakilan rakyat dan bahkan calon presiden dan wakil presiden, sengat ketat, nelayan menjadi salah satu komunitas yang mendapatkan perhatian lebih. Berbagai program hingga janji-janji bantuan dan kesejahteraan boleh jadi akan bertaburan.

Namun, sebelum bisa mengambil manfaat dari momentum politik ini, nelayan tradisional tentu harus terlebih dulu bisa mempererat persatuan dan kesatuan agar memiliki daya tawar politik tinggi, agar tak menjadi korban janji politik. Dengan persatuan yang kuat, nelayan bisa hadir dengan tawaran gagasan yang lebih solid, lebih baik untuk ditawarkan kepada para politisi, agar bisa didesakkan menjadi kebijakan yang menguntungkan kaum nelayan, ketika mereka terpilih kelak.

Dari sisi jumlah saja, sebenarnya, kelompok nelayan dengan jumlah populasi yang besar tentu memiliki nilai tawar yang tinggi. Namun jumlah saja tak cukup, karena itu harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri dalam melaksanakan advokasi, khususnya dalam melahirkan gagasan dan tawaran konkret untuk dijadikan kebijakan oleh pemerintah terpilih kelak.

Nelayan jelas harus memiliki wawasan seputar perundangan-undangan atau pun kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang berpengaruh langsung terhadap nasib dan aktivitas nelayan. Dalam konteks peningkatan kapasitas dan pengetahuan nelayan ini, peranan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya, serta para akademisi, sangat penting. Terutama dalam pendampingan agar nelayan tidak gampang terperdaya oleh janji para politisi.

Di sisi sebaliknya, para politisi pun harus memberikan ruang yang istimewa bagi nelayan, dalam arti, aspirasi mereka harus didengar langsung. Karenanya, perlu para politisi juga harus mampu turun langsung menemui dan mendengarkan aspirasi, termasuk kritik dari para nelayan. Dengan demikian, informasi yang didapatkan benar-benar langsung dari para nelayan, bukan hanya sekadar informasi dari sumber kedua yang dikhawatirkan mengandung bias tertentu.

Bahkan lebih baik lagi jika tidak hanya menemui dan mendengarkan, tetapi para politisi juga datang dengan tawaran solusi atau gagasan konkret untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan saat ini. Misalnya, soal masih adanya diskriminasi terhadap nelayan perempuan yang masih saja sulit mendapatkan pengakuan sehingga kesulitan mengakses berbagai program bantuan, semisal asuransi nelayan. Atau persoalan izin-izin reklamasi yang merampas ruang hidup para nelayan.

Dialog politisi bersama dengan nelayan perlu dibangun dengan baik, tentu bukan untuk meng-iya-kan segala keinginan nelayan, namun menghadirkan suatu proses dialog yang demokratis sehingga solusi yang dihadirkan, merupakan sebuah solusi yang digagas bersama dan bukan sesuatu yang sifatnya searah. Dengan demikian berbagai kebijakan yang dibangun nantinya akan berdampak baik untuk nelayan serta aspek lingkungan tempat hidupnya, terutama laut sebagai wilayah utama penghidupan nelayan.

Memang yang menjadi sorotan utama dalam hal kontes pesta demokrasi adalah menyoal kebijakan ekonomi. Namun, jika menyelisik kehidupan nelayan atau pun masyarakat pesisir disana akan mendapati bahwa isu sosial juga sangat penting diperhatikan. Memahami pola pikir harus dikedepankan ketimbang memaksakan kehendak dalam setiap program yang akan dilaksanakan untuk mereka.

Berkaitan dengan itu, dalam setiap kebijakan atau program untuk nelayan dari pemerintah selaku pemangku kebijakan, nelayan harus dilibatkan dalam perumusannya. Seperti kita ketahui ada petuah yang mengatakan: “Yang baik untuk kita belum tentu baik untuk mereka”. Karenanya, dialog dan tatap muka menjadi sangat penting, apalagi jika kegiatan dimulai dari mendengarkan suara dan aspirasi, serta kritik dari para nelayan terlebih dahulu.

Perbedaan pendapat nantinya tentu akan ada, namun kita harus mengarusutamakan semangat untuk mencapai kebaikan bersama. Seperti halnya negeri ini yang dibangun atas dasar kesepakatan (Darul Ahdi), dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara kita baiknya tidak lepas dari kata bermusyawarah dan bermufakat. Jika nelayan tradisional bersatu, Insya Allah kehidupan nelayan di Indonesia akan maju dan sejahtera.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *