Seolah-Olah Swasembada: Setahun Program Kedaulatan Pangan Jokowi-JK | Villagerspost.com

Seolah-Olah Swasembada: Setahun Program Kedaulatan Pangan Jokowi-JK

Anggota TNI terjun ke sawah membantu petani (dok. kodim 0712 tegal)

Anggota TNI terjun ke sawah membantu petani (dok. kodim 0712 tegal)

Oleh: Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Pangan Versi Pemerintah

Dengan jelas dalam Nawa Cita dikatakan bahwa Jokowi-JK berjanji untuk mandiri dalam ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Untuk mencapai itu maka akan membangun kedaulatan pangan, kedaulatan energi, mendirikan bank petani/nelayan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mewujudkan penguatan teknologi melalui sistem inovasi nasional.

Melalui Nawa Cita ini pemerintah Jokowi-JK menjadikan kedaulatan pangan sebagai ultimate goal dalam rangka mencapai visinya, yaitu Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Untuk merealisasikan Nawa Cita, pemerintah telah menyusun RJPMN 2015-2019. Dimana didalamnya ditetapkan strategi pencapaian kedaulatan pangan. Strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.

Dengan strategi tersebut pemerintah melalui kementerian pertanian berjanji mencapai swasembada padi, jagung dan kedelai pada tahun 2016. Untuk mencapai itu ditetapkan program-program, yaitu: pertama, pengamanan lahan dengan pengendalian konversi dan perluasan sawah baru seluas 1 juta hektare di luar Pulau Jawa disertai kebijakan harga serta perbaikan ketepatan sasaran subsidi berdasar data petani.

Kedua, peningkatan produksi ditempuh dengan jalan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan dan garam; (ii) revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan penentuan sasaran dukungan/subsidi produksi padi; (iii) revitalisasi sistem perbenihan nasional dan daerah yang melibatkan lembaga litbang, produsen benih serta balai benih dan masyarakat penangkar melalui pencanangan 1.000 desa berdaulat benih; (iv) Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. serta (v) pengembangan 1.000 desa pertanian organik.

Ketiga, pengembangan produksi pangan oleh swasta, terutama dengan mendayagunakan BUMN pangan. Keempat, pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, bibit spesifik lokal yang bernilai tinggi, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik. Kelima, peningkatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional dan pola penanganan pasca panen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil.

Membaca runut pikir pemerintah yang dipimpin oleh PEMIMPIN PETANI, Jokowi, ada harapan besar bahwa kedaulatan pangan akan terwujud terlebih dengan adanya Nawa Cita. Namun membaca rencana pembangunan pertanian yang terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan fakta-fakta dilapangan, muncul keraguan bahwa Jokowi-JK sebagai PEMIMPIN PETANI dapat  memuliakan petani dan tercapai swasembada dan berdaulat pangan seperti yang direncanakan.

Sangat bahaya ketika menafsirkan kedaulatan hanya pada upaya peningkatan produksi seperti yang tergambar dalam RJPMN dan rencana serta implementasi program kementerian pertanian. Kedaulatan pangan esensinya adalah memanusiakan petani dengan mendayagunakan seluruh potensi yang dimilki, yaitu alam, sosial dan budaya tanpa adanya ketergantungan atau pengaturan dari pihak lain (pasar, perusahaan, dan lainnya). Petani menjadi sentral pembangunan tidak hanya sebagai mesin produksi yang dipaksa menerima dan memakai banyak input pertanian dan teknologi untuk keberhasilan budidaya. Namun menjadi subyek yang akan menjadi salah satu faktor penentu tercapai atau tidaknya swasembada.

Kedaulatan pangan memberikan ruang bagi petani keluar dari situasi keterhimpitan dan subordinasi pasar dan korporasi. Selama ini petani hanya menjadi korban dari sistem pembangunan yang dikendalikan pasar. Petani menjadi tergantung pada benih impor buatan perusahaan disaat mereka memiliki benih lokal potensial. Petani terus meningkatkan penggunaan pupuk pestisida sintetis pabrik pada saat pupuk masih sulit didapat dan limbah pertanian melimpah. Petani menjadi lemah dan tak berdaya, hasil panen tak seberapa sementara biaya terus meningkat.

Semestinya pemerintah, PEMIMPIN PETANI memahami hal ini sehingga tak melahirkan rencana pembangunan yang ambivalen, kontraproduktif seperti yang tertera dalam RJPMN. Pada satu sisi seolah-olah ingin menempatkan petani sebagai pelaku utama, pada sisi yang lain memberikan ruang bagi swasta dan perusahaan serta menjadikan petani hanya sebagai alat produksi. Kenyataan selama ini, ketika petani disandingkan dan dibiarkan berkompetisi secara bebas hanya akan menjadi pihak yang kalah, tak bernilai. Situasi ini akan melahirkan “keterjajahan” petani oleh pihak lain (perusahaan, pasar) atas hidupnya sendiri dan situasi ini tentu saja bertentangan dengan filosofi dasar kedaulatan pangan.

Fakta selama ini menunjukkan bahwa besarnya peran pasar dan perusahaan telah menimbulkan banyak konflik dan kerugian bagi petani dan lingkungan. Situasi ini pada akhirnya kerap kali berujung pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tentu saja, petani, buruh, dan kelompok masyarakat kecil lainnya yang sering dilanggar hak dasarnya. Kedaulatan pangan tak lain adalah jawaban atas persoalan-persoalan tersebut karena sejatinya filosofi dasar kedaulatan pangan adalah hak asasi manusia.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *