Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Oleh: Winnie Byanyima, Direktur Eksekutif Oxfam Internasional

“Cukup,” kata mereka. Saya mengingat bagaimana ibu saya, pemimpin komunitas, mulai dan memimpin kelompok perempuan di desa saya. Perempuan di desa saya terorganisir dan berdiri bersama-sama untuk hak-hak mereka dan anak-anak perempuan mereka.

Pelajaran dari mereka yang tetap saya ingat, melalui kelompok mereka, perempuan –kebanyakan dari mereka miskin– mendidik diri mereka sendiri dan belajar untuk membedakan hak dari “norma-norma sosial” dari budaya dan tradisi yang telah dipaksakan pada mereka.

Apa yang paling memicu saya dari pekerjaan mereka adalah kekuatan yang diberikan kelompok untuk menegaskan hak-hak mereka, dan hak-hak anak perempuan mereka, baik itu untuk pendidikan atau untuk mewarisi properti. Dan kekuatan untuk mengatakan “cukup” dalam menghadapi patriarki dan kekerasan.

Beberapa kenangan yang paling menyakitkan saya adalah, melihat teman-teman saya dan sepupu menangis karena mereka dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang mereka tidak kenal, dan sering kali jauh lebih tua. Aku dibesarkan melihat gadis-gadis muda dilindungi oleh ibu saya di rumah kami untuk menghindari perkawinan dini. Mereka adalah sedikit dari anak-anak perempuan yang beruntung.

Itu adalah peristiwa beberapa tahun yang lalu dan saat ini perjuangan yang sama masih terus berlangsung. Setengah abad berlalu, krisis global kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan masih menjadi “wabah” endemik. Di seluruh dunia, satu dari tiga wanita mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual atau bentuk lain kekerasan dalam hidupnya.

Kekerasan terjadi di mana-mana, di seluruh kelompok sosial dan kelas. Perempuan dan anak perempuan miskin adalah pihak yang paling menderita. Dari pelecehan seksual sampai pernikahan anak atau apa yang disebut sebagai “pembunuhan demi kehormatan”. Kekerasan menghancurkan kehidupan jutaan wanita dan anak perempuan di seluruh dunia dan meretakkan hubungan dalam masyarakat. Ini adalah sebab dan akibat dari kemiskinan perempuan.

Ada banyak penyebab yang kompleks pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Tapi pada akhirnya berakar pada realitas bahwa perempuan dan laki-laki tidak diperlakukan sama.

Ketika masyarakat berbagi harapan bahwa laki-laki memiliki hak untuk menyatakan kekuasaan atas perempuan dan dianggap sosial yang unggul, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan meningkat. Ini menciptakan realitas dimana laki-laki secara fisik dapat mendisiplinkan perempuan untuk perilaku yang dianggap “salah”, misalnya persepsi soal seks adalah hak laki-laki dala perkawinan.

Ini adalah contoh dari “norma-norma sosial”, aturan tak tertulis yang menentukan bagaimana kita berperilaku. Hal-hal ini sangat mendasar dalam memungkinkan kekerasan terhadap perempuan untuk berkembang.

Mari saya jelaskan. Kebanyakan orang, kebanyakan, menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Kami terus menyerap pesan halus tentang apa yang bisa dan tidak tepat untuk dilakukan, mengatakan dan berpikir tentang sesuatu dari keluarga kami, teman-teman kita, rekan-rekan kami, dari pendidikan, budaya, media, agama dan hukum. Sumber-sumber ini tidak netral. Mereka dibentuk oleh sejarah panjang ketidaksetaraan dan prasangka, dan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik.

Dunia kita adalah satu hal dimana norma-norma sosial memberikan pria otoritas atas perilaku perempuan. Mereka mendorong kesadaran laki-laki akan “hak” mereka atas tubuh perempuan, menyebarkan gagasan berbahaya soal maskulinitas, dan menegakkan peran gender yang kaku.

Norma-norma yang berbahaya dan kuat ini, sering ditularkan melalui komentar lembaran atau tindakan sehari-hari: “misalnya menyalahkan perempuan korban perkosaan karena dia keluar larut malam, mabuk, atau bepergian sendirian dan karena itu perempuan sendiri yang harus bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi”- atau perbincangan kasar dan merendahkan soal perempuan diantara para lelaki.

Hukum formal mungkin tidak berlaku di sini. Sikap seperti ini menciptakan lingkungan dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan secara luas dilihat sebagai sesuatu hal yang bisa diterima, bahkan ketika hukum menyebutnya ilegal. Studi dari India, Peru dan Brazil mengungkapkan, penerimaan dan persetujuan masyakarat bahwa istri “boleh” dipukuli suami, berkaitan erat dengan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Satu studi PBB di Asia dan Pasifik mengungkapkan, rata-rata pria yang memiliki sikap diskriminatif gender adalah 42 persen lebih mungkin untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan hidup mereka.

Penelitian yang sama meneliti motivasi pria untuk melakukan perkosaan. Di sebagian besar negara dalam studi ini, 70-80 persen pria yang pernah memaksa seorang wanita atau gadis berhubungan seks mengatakan mereka telah melakukannya karena mereka merasa berhak untuk berhubungan seks, terlepas dari ada tidaknya persetujuan dari si perempuan.

Kita harus menyadari bagaimana norma-norma sosial beroperasi sebelum dapat kita mengubah cara kita menanggapi norma-norma tersebut. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ditopang oleh rangkaian sikap berbahaya, asumsi dan stereotip. Ini adalah jaringan yang begitu banyak menjebak kita: tidak selalu merasa, tapi mengungkung sekuat baja.

Kita bisa membebaskan diri. Kita bisa mengubah kepercayaan yang buruk ini pada inti persoalannya. Apa yang kita telah pelajari dan apa yang tidak bisa kita pelajari.

“Cukup” adalah sebuah seruan terus menerus untuk “mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan”. Saya teringat pelajaran yang saya pelajari dari ibu saya. Kampanye kami akan melihat kami berdiri bahu membahu dengan upaya perempuan dan laki-laki di seluruh dunia yang sudah terlibat dalam perjuangan ini. Kami akan mendukung organisasi hak-hak perempuan terutama di Selatan yang sudah menantang norma-norma sosial yang berbahaya. Kami akan mengorganisir.

Kita semua dapat memainkan peran kita. Dimulai dengan menantang dan mengubah perilaku kita sendiri dan kemudian menarik keluarga kita, teman-teman, tetangga dan rekan-rekan tentang kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah dan lembaga-lembaga publik–dan sektor swasta juga– harus memastikan kebijakan mereka mengatasi, tidak menonjolkan, norma-norma sosial yang berbahaya.

Kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan tidak bisa tak dihindari. Dan tidak akan secara alami hilang. Tidak perlu lagi ada gadis atau wanita lain yang harus menderita. Ini menjadi keharusan yang mendesak bagi kita semua.

Ikuti informasi terkait kekerasan pada perempuan dan anak >> di sini <<