Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan diperbaiki.
Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola sektor kelautan Indonesia secara lestari dan berkelanjutan.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, menurut PP ini, dapat menugaskan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
Perpres itu juga menyebutkan, penetapan Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi.
Majelis hakim PTUN Jakarta Timur, dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan warga Pulau Bangka yang menggugat SK Menteri ESDM No. 3109/K/MEM/2014 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Anggota Komisi IV DPR, Hermanto mengatakan, revisi UU Karantina yang sedang dibahas di DPR saat ini sangat penting karena akan memperkuat keamanan pangan dalam negeri dari serbuan