Gusur Tanah Adat Desa Sigapiton, Pembangunan Pariwisata Danau Toba Diprotes Warga

Toba Samosir, Villagerspost.com – Proyek pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mendapat reaksi keras dari masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Pasalnya proyek pembangunan kawasan wisata Danau Toba tersebut ternyata memakan korban berupa penggusuran kawasan tanah dan hutan adat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir.

Kamis (12/9) kemarin, warga Sigapiton terlibat bentrokan dengan pihak BPODT dan aparat keamanan yang membawa alat berat dalam upaya membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1900 meter dan lebar 18 meter. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Seratusan masyarakat adat Sigapiton bersama Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menghadang upaya memasukan alat-alat berat yang akan menggilas dan mengangkangi hak-hak masyarakat atas tanah dan hutannya. Bentrokan pun tak terhindarkan. Salah satu staf KSPPM yang ikut mendampingi masyarakat dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata kiri.

Masyarakat terus bertahan sekalipun di bawah ancaman kekerasan yang bisa tampil dalam bentuk yang lebih kasar. “Kejadian ini tidak bisa diterima dan perlu diwartakan seterang-terangnya kepada semua pihak,” tegas Direktur KSPPM Delima Silalahi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

Dia mengatakan, pembangunan tersebut tidak dapat diterima dengan beberapa alasan. Pertama, pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan masa depan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Danau Toba (KDT).

“Sepanjang yang diketahui, Presiden Jokowi tampaknya tidak pernah memerintahkan mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan tindakan pemukulan,” tegas Delima.

“Sangat perlu dipertanyakan secara sangat serius dan secara publik, apakah tindakan yang dilakukan BPODT adalah cara ‘unik’ lembaga ini memahami dan menginterpretasi apa yang dimaksudkan Presiden Jokowi dengan membangun pariwisata?” tambahnya.

Kedua, yang jauh lebih berbahaya, tindakan yang dilakukan BPODT membangkitkan kembali memori publik tentang perilaku yang umumnya dilakukan pemerintah saat akan membangun. BPODT tampaknya sedang meminjam repertoire of action yang dimiliki rezim politik Orde Baru dalam melakukan pembangunan, yakni menggunakan cara-cara militeristik atas nama pembangunan.

“Sudah tentu Pemerintahan ini bukan Rezim Orde Baru, juga bukan rezim yang bertumpu pada kekerasan,” ujar Delima.

Tapi, kata Delima, tindakan BPODT sedang menegaskan sebaliknya. “BPODT sedang membawa pemerintahan ini kembali ke masa-masa kelam Orde Baru ketika pembangunan justeru berujung dengan pemukulan aparat terhadap warga, penangkapan terhadap para pemrotes dan intimidasi secara sistematis,” paparnya.

Ketiga, dua hal yang disebutkan di atas, membuat legitimasi dan justifikasi terhadap keberadaan BPODT perlu dipertanyakan kembali. Bukan saja lembaga ini sama sekali belum menampakkan tanda-tanda memajukan pariwisata setelah lebih dari dua tahun beroperasi, malah menimbulkan ketegangan di masyarakat, memantik banyak konflik, dan yang terakhir mempraktekan kekerasan secara terbuka.

“Sementara lembaga ini beroperasi dengan uang negara yang bersumber salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat di Sigapiton yang akan sedang diserobot tanahnya dan diperlakukan dengan kekerasan,” tegas Delima Silalahi.

Keempat, pemukulan terhadap aktifis KSPPM, apapun alasannya perlu diproses secara hukum. Bahkan kehadiran aparat keamanan dalam keseluruhan upaya BPODT memasukan alat-alat berat perlu dipertanyakan secar serius.

“Untuk apa membawa aparat keamanan jika konon kabarnya niatnya demi kebaikan masyarakat setempat? Bukankah membawa-bawa aparat bersumber dari kecurigaan terhadap masyarakat dan berlandaskan keyakinan di bawah sadar bahwa tindakan membawa alat berat adalah tindakan yang sifatnya sepihak?” ujar Delima

Semua peristiwa ini, menurut dia, hanya menegaskan betapa pada dasarnya semua berbasiskan pada paksaan. Masyarakat Sigapiton dan KSPPM sangat menyanyangkan peristiwa bentrokan pada hari Kamis (12/9) tersebut.

“Bahkan dalam alam demokrasi dan dengan kepemimpinan negara yang sangat terbuka terhadap masukan dari bawah, perilaku-perilaku koersif yang sudah ketinggalan jaman masih saja dipertahankan. Ironinya, oleh lembaga yang begitu yakin sedang membawa kemaslahatan kepada masyarakat yang hak-haknya justeru sedang diinjak-injak,” pungkas Delima.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *