Catatan Akhir Tahun KPA: Menanti Pelaksanaan Reforma Agraria Sejati | Villagerspost.com

Catatan Akhir Tahun KPA: Menanti Pelaksanaan Reforma Agraria Sejati

Pemaparan catatan akhir tahun KPA terkait isu-isu reform agraria, di Jakarta, Kamis (3/1). (villagerspost.com/m. agung riyadi)

Jakarta, Villagerspost.com – Pelaksanaan reforma agraria di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai belum mencerminkan reforma agraria sejati. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, dalam pemaparan catatan akhir tahun KPA, di Jakarta, Kamis (3/12). Meski begitu, menurut Dewi, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, merupakan terobosan politik dan hukum yang penting yang dilakukan pemerintah dalam memecahkan masalah pertanahan.

“Perpres 86 ini sangatlah pantas diapresiasi sebagai upaya positif dalam rangka mengatasi kebuntuan dan kebisuan selama 58 tahun sejak Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dan Undang-Undang Land Reform 1960 disahkan oleh Presiden Soekarno,” ujar Dewi.

Dewi menegaskan, substansi Perpres 86/2018 mencerminkan adanya niat baik untuk mengatasi dan mempedulikan masalah-masalah agraria. “Di beberapa bab dan pasal, ada semangat bahwa pemerintah bersedia mendengarkan suara petani, buruh tani dan nelayan kecil,” ujarnya.

Oleh karena itu, langkah KPA bersama anggotanya adalah mengoptimalkan pasal-pasal yang menguntungkan rakyat, atau apa yang diistilahkan pakar agraria yang menjadi penasihat KPA Gunawan Wiradi sebagai langkah ‘to make the best of it’. “Sambil tetap setia pada asas reforma agraria sejati, KPA harus tetap berjuang meluruskan konsep-konsep yang keliru, mendorong kesadaran pemerintah secara terus menerus menuju ke arah yang benar dalam kerangka reforma agraria,” tegas Dewi.

Terkait belum terlaksananya reforma agraria sejati, kata Dewi, hal itu merupakan akibat dari proses sejarah krisis agraria warisan Orde Baru, diperparah kebijakan ekonomi politik agraria yang kapitalistik di lintas rejim pemerintahan hingga saat ini. “Dengan begitu, kondisi obyektifnya belum memungkinkan, belum feasible dan kondusif untuk menjalankan RA sebagaimana dicita-citakan masyarakat selama ini,” ujarnya.

Hal itu tercermin dari masih timpangnya penguasaan tanah yang sangat didominasi oleh korporasi, khususnya untuk perkebunan sawit. “Ketika tanah yang dikuasai perusahaan semakin luas maka dengan sendirinya penguasaan tanah rakyat akan semakin sempit,” jelas Dewi.

Dia memaparkan, saat ini masih terdapat sejumlah 14,2 juta lebih rumah tangga petani gurem dengan penguasaan tanah kurang dari 0,5 hektare di Indonesia, berdasarkan Sensus Pertanian 2003-2013. Sementara, penguasaan lahan, khususnya untuk perkebunan sawit oleh swasta, saat ini telah mencapai 13 juta hektare atau setara luas pulau Jawa.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *