Ikat Perjanjian Perdagangan Bebas, Pemerintah Perdagangkan Hidup dan Hak Rakyat | Villagerspost.com

Ikat Perjanjian Perdagangan Bebas, Pemerintah Perdagangkan Hidup dan Hak Rakyat

Koalisi masyarakat sipil menentang klausul di perjanjian perdagangan bebas Asia-Pasifik yang sangat memanjakan investor dan mengancam kesejahteraan masyarakat (dok. indonesia for global justice)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi menegaskan, langkah pemerintah yang mengejar target finalisasi perjanjian perdagangan bebas, salah satunya, perjanjian Indonesia-Australia CEPA, sama dengan memperdagangkan hidup dan hak rakyat. Karena itu, pihak Koalisi mendesak kepada pemerintah untuk tidak mengesahkan perjanjian Indonesia-Australia CEPA tanpa membuka konsultasi dengan publik secara luas.

Mereka menilai, selama perundingan selalu dilakukan secara tertutup dan tidak transparan mengenai isi teksnya. Bahkan dalam prosesnya, koalisi ini juga meragukan adanya ruang konsultasi yang bersifat berkelanjutan oleh Pemerintah kepada Parlemen. Perundingan Indonesia-Australia CEPA dirampungkan pada Agustus 2018, dan perjanjian ini ditandatangani pada Senin, 4 Maret 2019. Dalam kesepakatannya, Indonesia-Australia secara signifikan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan, meliberalisasi investasi, dan sektor jasa-jasa, termasuk didalamnya adalah e-commerce.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyatakan, ambisi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan bebas, termasuk IA CEPA, hanya sekadar mengejar target kuantitas kinerja tanpa mengukur secara presisi dampaknya secara positif bagi masyarakat. Dia meminta pemerintah tidak perlu terlalu ambisius menyelesaikan beberapa perundingan perjanjian perdagangan bebas dalam tahun ini atau tahun depan.

“Hal ini karena ada banyak yang harus dipertimbangkan dampak luasnya oleh Indonesia mengingat perjanjian perdagangan bebas khususnya IA CEPA tidak hanya bicara soal ekspor dan impor,” tegas Rachmi, kepada Villagerspost.com, Selasa (5/3).

Dia menegaskan, sebelum ratifikasi, DPR dan pemerintah perlu melakukan analisis dampak FTA yang sudah selesai dirundingkan. Ini untuk menghitung secara presisi dampak apa yang memang betul-betul akan dirasakan oleh Indonesia ke depan. Justru yang ditakutkan apabila IA CEPA diratifikasi di masa Pemilu ini akan sangat membahayakan nasib rakyat Indonesia di kemudian hari tanpa adanya pertimbangan matang.

“Yang paling penting dilakukan oleh pemerintah dan DPR adalah memastikan hak rakyat Indonesia yang dilindungi dalam konstitusi tidak diabaikan bahkan dilanggar oleh perjanjian perdagangan internasional. Jadi Pemilu bukanlah alasan untuk mengesahkan perjanjian IA CEPA ataupun perjanjian perdagangan internasional lainnya,” tambah Rachmi.

Rachmi mengatakan, walaupun harapan pemerintah Indonesia atas perjanjian ini ingin meningkatkan ekspor ke Australia, tetapi data neraca perdagangan Indonesia-Australia selalu memperlihatkan defisit. Tanpa perjanjian dagang FTA Indonesia Australia, angka impor pangan dari Australia sejak 2012 hingga 2018 menunjukkan kenaikan yang signifikan.

Bahkan, dari Juni-Agustus 2018 mencapai angka US$3,8 juta–khususnya impor daging sapi, gula rafinasi, susu dan keju. “Tentu nya, perjanjian ini akan membawa dampak yang serius bagi pangan di Indonesia. Apalagi dengan dengan semakin banyak menandatangani perjanjian dagang yang justru mendatangkan impor pangan yang lebih tinggi,” jelas Rachmi.

Nilai impor hasil pertanian dari Australia menunjukkan angka yang signifikan, karena Indonesia merupakan pasar terbesar bagi Australia untuk ekspor hasil-hasil pertanian, di kawasan Asia Tenggara. Tidak heran ketika dilihat data impor hasil pertanian dari Australia menunjukkan angka meningkat pada tiap tahunnya, hingga 2018 tercatat Indonesia mengimpor hingga di angka US$5,16 juta, atau kira-kira 33% dari ekspor hasil pertanian Australia di impor Indonesia, khususnya susu, gandum, ternak hidup, mentega, buah, dan kapas.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *