Ikat Perjanjian Perdagangan Bebas, Pemerintah Perdagangkan Hidup dan Hak Rakyat | Villagerspost.com | Page 2

Ikat Perjanjian Perdagangan Bebas, Pemerintah Perdagangkan Hidup dan Hak Rakyat

Koalisi masyarakat sipil menentang klausul di perjanjian perdagangan bebas Asia-Pasifik yang sangat memanjakan investor dan mengancam kesejahteraan masyarakat (dok. indonesia for global justice)

Impor Pangan Tetap Tinggi

Kartini Samon, Peneliti dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menjelaskan, dengan tanpa IA CEPA angka impor pertanian dari Australia mencapai hingga US$5,16 juta, dan membanjiri Indonesia. Karena itu, perdagangan bebas dengan Australia akan membawa dampak mengganggu petani serta peternak domestik, industri gula dan produsen pertanian lain, bila dibiarkan begitu saja.

“Sementara ekspor produk Indonesia ke Australia, kebanyakan sudah mendapatkan 0% tarif, artinya dengan perjanjian ini, mungkin tidak akan meningkatkan pasar yang sebelumnya. Tetapi sebaliknya, Indonesia malah lebih kebanjiran impor pangan dari Australia,” terang Kartini.

Henri Pratama, Ketua Bidang Advokasi dan Riset, Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional mengatakan, Indonesia selalu memiliki masalah dengan pengelolaan industri garam. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang akan melonggarkan impor garam menambah buruk persoalan tata kelola garam nasional. Kebijakan pemerintah dengan membuka kuota impor garam seharusnya tidak perlu dilakukan atas empat alasan.

Pertama, kebijakan impor garam dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi secara berlebihan, yang kemudian melumpuhkan produksi garam nasional. Akibatnya petambak garam di rugikan oleh kebijakan tersebut, sehingga berujung kepada alih profesi dari menjadi buruh tenaga kasar karena produksi garamnya tidak menguntungkan.

“Persoalan di hilir adalah kemampuan dan kapasitas produksi garam menurun dan kemudian dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan garam nasional,” ujarnya.

Kedua, tidak hanya terjadi eksodus atau alih profesi petambak garam saja, lahan-lahan produksi garam kian menyempit dikarenakan para pemilik lahan tidak memproduksi garam karena banyak petambak garam meninggalkan profesinya atas dampak dari kebijakan impor garam.

Ketiga, buruknya pengelolaan produksi PT Garam Indonesia dalam menyerap garam rakyat. “Pemerintah seharusnya dengan jelas menunjuk PT Garam Indonesia supaya hasil produksi garam di setiap daerah bisa terserap selain itu harusnya upaya lain dengan memberikan insentif kepada petambak garam,” papar Henri.

Keempat, pemerintah harus kembali memperluas lahan produksi garam. Swasemba garam nasional harus menjadi prioritas utama untuk keluar dari perangkap ketergantungan impor garam. Oleh karenanya perluasan lahan produksi garam harus di lakukan, dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produksi garam nasional, termasuk lahan yang jadi incaran konflik pertambangan dan proyek reklamasi.

Kebijakan impor garam, akan memperpanjang kemiskinan yang dihadapi oleh petambak garam bangsa Indonesia akan kehilangan identitasnya. Oleh karenanya, untuk mewujudkan swasembada garam yang harus di laksanakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kepastian usaha pergaraman sebagai mandat UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

“Kami meminta kepada Presiden RI untuk menerbikan Instruksi Presiden mengenai swasembada garam untuk memperbaiki tata kelola garam nasional,” tegas Henri Pratama.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *