Ikat Perjanjian Perdagangan Bebas, Pemerintah Perdagangkan Hidup dan Hak Rakyat | Villagerspost.com | Page 3

Ikat Perjanjian Perdagangan Bebas, Pemerintah Perdagangkan Hidup dan Hak Rakyat

Koalisi masyarakat sipil menentang klausul di perjanjian perdagangan bebas Asia-Pasifik yang sangat memanjakan investor dan mengancam kesejahteraan masyarakat (dok. indonesia for global justice)

Liberalisasi Investasi Jasa

Hal lain yang menjadi kekhawatiran kelompok masyarakat sipil Indonesia adalah liberalisasi investasi di dalam perjanjian jasa. Dalam dokumen IA CEPA Key Outcomes yang dikeluarkan oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) disebutkan, liberalisasi investasi di sektor jasa dianggap akan lebih memberikan jaminan atas kepemilikan investasi Australia di Indonesia. Bahkan, Australia mengklaim bahwa Indonesia memberikan komitmen yang lebih kuat dibandingkan perjanjian lain yang pernah dilakukannya.

Menurut Puspa Dewi, Koordinator Solidaritas Perempuan, dalam liberalisasi investasi di sektor jasa terdapat aturan dimana Indonesia dilarang untuk membatasi tingkat kepemilikan investasi Australia. Bahkan Indonesia dilarang untuk mewajibkan divestasi atas kepemilikan investasi Australiadi Indonesia di bawah persentase yang telah disepakati (dengan pengecualian terbatas).

Bahkan ketentuan domestic regulation disciplines, terkadang dimasukkan dalam liberalisasi sektor jasa dimana negara dilarang membuat kebijakan yang liberalisasinya lebih rendah di kemudian hari. “Aturan perjanjian perdagangan dan investasi akan mendorong banyak de-regulasi. Tentunya hal ini berdampak terhadap menyempitnya ruang kebijakan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi hak dasar publik di Indonesia,” ujar Dewi.

“Tapi disisi yang lain, regulasi domestik terus didorong untuk lebih memfasilitasi investasi ketimbang perlindungan rakyat,” terang Dewi.

Rachmi menambahkan, IA CEPA juga mengatur mengenai aturan perlindungan investasi dengan memasukkan klausul gugatan investor terhadap negara (Investor State Dispute Settlement/ISDS). Klausul ini dibuat untuk memberikan hak investor asing (dari Australia) untuk menuntut pemerintah tuan rumah di pengadilan Arbitrase Internasional atas peraturan yang dianggap merugikan bagi investor.

“Terkait dengan isu investasi dalam IA CEPA, ada desakan dari perusahaan tambang Australia yang menginginkan agar mekanisme ISDS dimasukan dalam IA CEPA. Mereka mengklaim bahwa perusahaan tambang Australia sering mendapat tekanan besar dari kebijakan Pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan UU minerba yang mewajibkan untuk divestasi saham asing,” terang Rachmi.

Rachmi mengingatkan, dari pengalaman Indonesia digugat oleh investor asing, beberapa diantaranya adalah perusahaan tambang asal Australia, seperti Churcill Mining dan Planet Mining (perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Australia).

Kedua perusahaan tersebut menggugat Indonesia karena aturan larangan expropriation khususnya soal pencabutan izin tambang. Bahkan, perusahaan tambang asal Australia New Crest pernah mengancam Indonesia untuk digugat di ICSID karena akan mengganti UU mengenai lingkungan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *