Konflik Agraria di Tanah Transmigrasi Konawe Selatan (Bagian 1) | Villagerspost.com

Konflik Agraria di Tanah Transmigrasi Konawe Selatan (Bagian 1)

Konflik Agraria UPT Transmigrasi Arongo, Konawe Selatan YouTube play
Konawe Selatan, Villagerspost.com – Penantian Ujang Uskadiyana selama tujuh tahun untuk mendapatkan haknya berupa tanah seluas 2 hektare, selaku transmigran yang didatangkan ke unit pemukiman transmigran (UPT) Arongo, Kecamatan Landono, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, masih terus berlanjut. Saat Villagerspost.com berkunjung ke kawasan itu, Senin (3/12) lalu, Ujang yang sudah berusia 63 tahun, bersama warga UPT Arongo lainnya, masih terus berjuang untuk mendapatkan secarik sertifikat tanda pengakuan negara atas hak mereka.

Didampingi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), warga menuntut pemerintah untuk memenuhi hak mereka atas lahan berupa lahan pekarangan seluas 0,25 hektare (2.500 meter persegi), lahan usaha 1 seluas 0,75 hektare (7.500 meter persegi) dan lahan usaha 2 seluas 1 hektare. Sejak didatangkan ke kawasan itu, pada tahun 2011 lalu, Ujang bersama 53 warga lainnya, masih juga belum mendapatkan kepastian akan status lahan mereka.

Padahal, sesuai perjanjian, paling lambat empat tahun setelah penempatan, warga berhak menerima legalitas berupa sertifikat hak milik. “Tetapi kenyataannya sejak semula pindah ke sini, lahan yang dijanjikan ternyata tidak ada, khususnya lahan usaha dua, sementara lahan pekarangan dan lahan usaha satu pun, terancam diambil oleh perusahaan sawit PT Merbau Jaya Indah Raya Group,” kata Ujang kepada Villagerspost.com.

Hingga kini, warga memang baru mendapatkan lahan seluas 1 hektare, sementara untuk lahan usaha 2 seluas 1 hektare lagi, warga belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah Kabupaten Konawe Selatan maupun Dinas Transmigrasi setempat. Sementara untuk lahan yang 1 hektare itu pun, warga masih dilanda kekhawatiran lantaran lahan tersebut diklaim oleh perusahaan perkebunan sawit.

Pihak PT Merbau mengaku sudah membeli lahan seluas 104 hektare termasuk di dalamnya 26 hektare yang masuk dalam kawasan lahan pekarangan dan lahan usaha 1 milik warga transmigran. Warga pun sudah mengadukan masalah ini ke berbagai pihak terkait termasuk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, namun belum ada penyelesaian berarti.

Selama menunggu dalam ketidakpastian, warga mengalami berbagai kesulitan mulai dari adanya penggusuran lahan, kesulitan ekonomi, hingga permasalahan pendidikan. Terkait penggusuran, pada April 2016 silam, pihak perusahaan sempat menggusur 9 kapling tanah pertanian warga yang sudah ditanami lada, pala, cengkeh, gamal, serai, kopi, pisang dan kedelai yang sudah siap panen. Warga juga kerap mendapatkan teror dan sms ancaman dari pihak tidak dikenal. Akibat konflik berkepanjangan ini, sebagian waraga ada juga yang pergi dan kembali ke kampung halaman masing-masing.

Ancaman lainnya adalah, upaya Pemkab Konawe menjadikan UPT Arongo sebagai desa definitif. Tindakan ini dinilai sebagai upaya melepaskan tanggung jawab dari Dinas Transmigrasi Konawe Selatan. Asumsinya, jika UPT Arongo menjadi desa definitif, maka pihak dinas tidak lagi memiliki tanggung jawab pembinaan karena tanggung jawab itu akan beralih ke Pemkab Konawe Selatan. Kondisi ini dinilai akan semakin menyulitkan upaya warga merealisasikan pemenuhan hak mereka atas lahan usaha 1 dan 2 yang belum dibagikan dan belum disertifikasi.

“Kami menuntut kepada pemerintah, agar persoalan konflik agraria ini khususnya di Konawe Selatan agar segera dituntaskan,” tegas Ujang.

Laporan: M. Agung Riyadi
Video : M. Agung Riyadi/Villagerspost.com

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *