Konflik Agraria di Tanah Transmigrasi Konawe Selatan (Bagian 2) | Villagerspost.com

Konflik Agraria di Tanah Transmigrasi Konawe Selatan (Bagian 2)

pudaria jaya transmigrasi edited YouTube play
Konawe Selatan, Villagerspost.com – Desa Pudaria Jaya eks Unit Pemukiman Transmigrasi Moramo 1B, juga menyimpan sejarah konflik agraria yang tak kalah pelik. Seturut penuturan Sumari, Kepala Desa Pudaria Jaya, konflik tersebut sudah dimulai sejak tahun 1976, mula pertama ketika 500 kepala keluarga dari Jawa dan Bali didatangkan sebagai transmigran di kawasan itu.

Sumari bercerita, berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara kepala daerah, para transmigran, seharusnya mendapatkan lahan seluas 2 hektare, yaitu berupa lahan pekarangan seluas 0,25 hektare (2.500 meter persegi), lahan usaha 1 seluas 0,75 hektare (7.500 meter persegi) dan lahan usaha 2 seluas 1 hektare.

Secara umum, kata Sumari, luas lahan yang dijanjikan untuk 500 KK transmigran mencapai 1.500 hektare, dengan rincian lahan perumahan total seluas 125 hektare, lahan usaha 1 total seluas 372 hektare, dan lahan usaha 2 seluas 500 hektare. Masyarakat juga dijanjikan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial serta tanah cadangan seluas 500 hektare.

“Tetapi kami hingga saat ini belum menerima hak kami yaitu berupa lahan usaha 2,” kata Sumari, kepada Villagerspost.com, yang menemuinya pada Selasa (4/12) lalu.

Dia bercerita, pada tahun 1981, ada tiga warga di UPT Moramo (Desa Pudaria Jaya) yang menjadi pemenang Petani Teladan. Ketika itu, secara simbolis, ketiga petani tersebut menerima sertifikat berupa lahan sertifikat lahan pekarangan, sertifikat lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Namun rupanya pemberian itu benar-benar hanya simbolis karena pada kenyataannya ketika masyarakat menagih, sertifikat dimaksud tak pernah ada.

“Padahal sepemahaman kami, jika saat itu ada pembagian sertifikat, otomatis yang lainnya juga sudah mendapatkannya. Tetapi sejak jaman orang tua kami, kami meminta dari tahun 1980, hingga sekarang diteruskan perjuangan oleh kami generasi kedua, kami tidak pernah dapatkan sertifikat itu,” papar Sumari.

Berbagai upaya, kata Sumari, sudah ditempuh warga, termasuk melakukan dengar pendapat dengan pihak terkait termasuk Kanwil ATR/BPN Konawe Selatan dan Dinas Transmigrasi, pada tahun 2012. Untuk memperkuat perjuangan, masyarakat kemudian pada tahun 2017 juga bergabung dalam Serikat Tani Konawe Selatan yang dibina oleh Konsorsium Pembaruan Agraria.

Namun, warga masih terus menuai janji dan janji termasuk janji dari pihak Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Konawe Selatan pada tahun 2017 dimana masyarakat dijanjikan jatah 1000 persil. “Kami kerja secara maraton, sampai berkas selesai dan kami setor ke BPN Konawe Selatan tetapi dari waktu ke waktu, sampai hari ini sertifikat yang dijanjikan belum ada. Kemana lagi kami meminta dan meminta?” keluh Sumari.

Dia menjelaskan, data yang saya juga sudah dia serahkan ke pihak Dinas Transmigrasi Konawe Selatan, meski juga tak ada respons. Ketiadaan sertifikat ini memang membuat kawasan Desa Pudaria Jaya eks UPT Moramo menjadi rawan konflik.

Tahun 2015-2016 lalu misalnya, sempat terjadi konflik dengan masyarakat lokal lantaran tanpa sepengetahuan warga eks transmigrasi, warga lokal mematok dan membangun gubuk-gubuk di lahan milik warga eks transmigran. “Kebun masyarakat dipagari, termasuk balai desa kena patok. Akhirnya masyarakat emosi dan membakar gubuk-gubuk dan mencabuti pagar serta patok,” ujar Sumari.

Beruntung konflik yang terjadi tidak pernah berujung hingga ke bentrok fisik. “Kami memang tidak sampai terjadi konflik secara fisik,” ujar Sumari, yang ketika itu terpaksa turun tangan membantu aparat polisi dan TNI menenangkan warganya.

Masih pada tahun 2015, tanpa sepengetahuan warga, lahan mereka juga ternyata ditandai oleh PT Tiran Sulawesi dan tahun 2016, PT Tiran kemudian membangun patok-patok yang mengklaim kawasan tanah seluas 131 hektare yang merupakan lahan milik warga Pudaria Jaya, Sumber Sari dan Desa Wonowa Jaya. “Mereka mengaku sudah membeli, tetapi kami tanya membeli dari siapa? Karena tanah itu milik warga ketiga desa, dan tidak pernah ada yang menjual,” kata Sumari.

Tetua Desa Pudaria Jaya Munardi bercerita, ternyata belakangan diketahui, lahan yang dipatok PT Tiran diakui sebagai lahan yang sudah dibeli dari masyarakat adat dan diklaim oleh oknum masyarakat lokal. “Padahal setahu kami tanah tersebut milik warga transmigran di Pudaria Jaya dan beberapa desa lain seperti Sumber Sari,” ujar Munardi yang merupakan generasi pertama transmigran dari Jawa yang datang ke UPT Moramo.

Hingga kini, masyarakat masih terus menunggu niat baik pemerintah menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung selama 42 tahun tersebut. Masyarakat berharap ada titik terang lahan pekarangan dan lahan 1 mereka bisa tersertifikasi. Selain itu mereka juga berharap bisa mendapatkan lahan 2 yang menjadi hak mereka.

Laporan/Video: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *