Kriminalisasi: Nasib Petani di Rejim Perdagangan Bebas | Villagerspost.com

Kriminalisasi: Nasib Petani di Rejim Perdagangan Bebas

Ketua AB2TI Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa memberikan pemaparan tekait nasib petani di era rejim perdagangan bebas (villagerspost.com/m. agung riyadi)

Bogor, Villagerspost.com – Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, mengembangkan benih lokal atau varietas hasil persilangan oleh petani dapat menjadi kunci untuk mengembalikan kedaulatan petani atas benih dan guna mewujudkan kedaulatan pangan ke depan. Sayangnya, kunci kedaulatan pangan itu, saat ini terancam oleh derasnya arus tekanan liberalisasi sektor pertanian melalui rejim perdagangan bebas.

“Negara-negara Asia ditekan untuk mengadopsi undang-undang perlindungan atas hak kekayaan intelektual terhadap benih berdasarkan TRIPS (Trade Related Aspect of Intellectual Property-red),” kata Andreas, dalam pemaparanya pada sesi diskusi bertajuk “Perdagangan Bebas dan Hak Petani Atas Benih”, yang berlangsung di Fakultas Kehutanan IPB, Kamis (4/7).

Melalui hak atas perlindungan varietas tanaman, pemulia tanaman dapat mengklaim kontrol ekonomi ekslusif terhadap varietas yang dikembangkan, dalam jangka waktu 20 tahun. Sebaliknya, hak petani untuk menyimpan dan mempertukarkan benih varietas yang “dilindungi” paten dikebiri kalau tidak bisa dikatakan musnah sama sekali. “Petani hanya diperbolehkan menyimpan benih selama membayar royalti,” jelas Guru Besar Institut Pertanian Bogor itu.

Jika Indonesia mengikatkan diri pada konvensi UPOV 91, maka perjanjian tersebut akan menjadi serangan agresif terhadap kebebasan petani. “Perjanjian itu akan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh petani lakukan,” ujarnya.

Lewat rejim pelindungan atas hak kekayaan intelektual terkait perdagangan bebas ini, industri benih juga menginginkan pelarangan “farmer-saved-seed” yang secara langsung berkompetisi dengan benih lokal. Andreas mengatakan, petani tidak pernah menyadari adanya perubahan peraturan terkait benih, karena jaringan petani jarang diminta pendapatnya terkait penyusunan peraturan atau perubahan peraturan dan proses penyusunan peraturan terkait benih juga tidak pernah transparan.

Lantas apa dampak langsungnya terhadap petani kecil? Andreas memaparkan, sesungguhnya, banyak dari benih-benih, khususnya padi yang ada saat ini merupakan milik petani. Sejak digaungkan “revolusi hijau” Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) atau Lembaga Konsultasi Penelitian Pertanian Internasional, telah lebih dari 50 tahun mengoleksi varietas milik petani yang digunakan sebagai bahan baku untuk program pemuliaan padi.

CGIAR mengoleksi lebih dari 500 ribu koleksi benih yang kebanyakan akhirnya diakses oleh perusahaan benih multinasional. Oleh perusahaan benih multinasional itu, benih milik petani, komunitas lokal dan penduduk asli yang diakses melalui CGIAR tadi dikembangkan menjadi benih unggul, benih hibrida dan benih transgenik melalui riset dan pengembangan di perusahaan benih. Celakanya, di bawah rejim perlindungan hak atas kekayaan intelektual, justru benih yang berasal dari petani ini malah tidak bisa diakses petani secara bebas, karena sudah menjadi hak kekayaan intelektual perusahaan benih.

Petani hanya bisa mengakses jika membeli benih tersebut dari perusahaan benih. Jika tidak? Maka petani atas dasar pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, atau jika mengembangkan benih sendiri yang dianggap tidak terdaftar, maka bisa dikriminalisasi. Andreas memberikan contoh kasus Tukirin, Budi, Kuncoro dan belasan petani di Kediri, Nganjuk dan Ponorogo yang harus merasakan ditangkap polisi, masuk tahanan, diadili dan sebagian kemudian di penjara atas tuduhan mengedarkan benih yang belum disertifikasi.

Yang terbaru adalah kasus pelarangan penyebaran benih IF8 yang ditemukan petani kecil di Karanganyar tahun 2012, oleh Dinas Pertanian Aceh Utara. Benih IF8 sendiri diperkenalkan di Aceh tahun 2017 lalu dan diterima oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama jajaran dinas pertanian. Kemudian dikembangkan di lahan seluas 200 hektare. Dan dibandingkan hasilnya dengan varietas Ciherang yang juga sama-sama ditanam di lahan seluas 200 hektare.

Dari laporan AB2TI Aceh, kata Andreas, hasil panen padi ini mencapai 11,6 ton gabah kering panen (GKP) per hektare. Bahkan di Pulau Jawa bisa sampai 13 ton GKP. Hasil itu dua kali lipat dari hasil Ciherang. Bahkan melalui pengembangan benih IF8, Desa Meunasah Rayeuk yang menanam IF8 berhasil menjadi juara I tingkat provinsi Aceh dan menjadi juara 2 lomba inovasi desa tingkat nasional.

Andreas mengatakan, IF8 mampu meningkatkan pendapatan petani lebih dari 50 persen. Harga gabah dari benih IF8 lebih mahal yaitu Rp 5.800 per kilogram dibanding varietas lain yaitu Rp 4.700 per kilogram. Karenanya pelarangan tersebut menjadi ironis. “Pelarangan ini tidak memiliki dasar hukum karena Mahkamah Konsitusi telah mengabulkan pengujian Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman,” paparnya.

Dengan adanya putusan itu, tidak perlu ada sertifikat dan pelepasan dari Kementerian Pertanian untuk benih padi skala kecil dan diproduksi komunitas pertanian. Benih juga wajib beredar di komunitas petani dan tidak bisa di jual secara komersial. “Kekuatan industri untuk semakin mengendalikan benih tidak akan pernah bisa dihentikan kecuali melalui gerakan daulat benih oleh para petani,” tegasnya.

AB2TI sendiri saat ini telah melaksanakan gerakan sosial daulat benih. Dengan jaringan yang tersebar di 18 provinsi dan 89 kabupaten/kota, AB2TI saat ini mengoleksi lebih dari 600 varietas padi lokal dan lebih dari 3500 galur. AB2TI juga memiliki koleksi 158 varietas palawija dan 54 jenis hortikultura.

AB2TI juga melakukan gerakan pendidikan bagi petani sebagai pemulia benih. “Saat ini sangat sedikit pemulia tanaman di Indonesia, hanya kira-kira 500 pemulia tanaman di seluruh Indonesia, program AB2TI adalah untuk mencetak 10 ribu petani pemulia dengan 1000 desa sebagai pilot project desa berdaulat benih. Sasaran besarnya adalah mencapai 25 ribu desa berdaulat benih,” paparnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Baca Juga:

Perdagangan Bebas, Privatisasi Benih dan Hilangnya Hak Petani

Perdagangan Bebas Merampas Hak Petani Atas Benih

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *