Mencari Resep Kedaulatan Pangan di Tengah Arus Perdagangan Bebas

Suasana diskusi terfokus bertajuk Ekspor-Impor dan Kedaulatan Pangan di Gedung Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University, Bogor (villagerspost.com/m. agung riyadi)

Bogor, Villagerspost.com – Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menguatkan posisi dan bargaining power di kancah internasional sebagai middle income country. Hingga tahun 2024, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,4% (target rendah) hingga 6,0% (target tinggi). Salah satu jalan yang diambil pemerintah untuk mencapainya dengan meningkatkan investasi dan perdagangan melalui kerjasama bilateral dan multilateral dengan berbagai negara.

Dalam rangka itulah fokus dan kebijakan pemerintah hingga lima tahun yang akan datang diarahkan pada penguatan investasi dan perdagangan. Pemerintah melakukan segala upaya untuk meningkatkan investasi terutama dari luar negeri. Serangkaian paket kebijakan seperti kemudahan ijin, pengadaan lahan hingga perubahan atau pembuatan undang-undang dilakukan.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang digenjot dalam perjanjian perdagangan internasional. Produk-produk pertanian didorong masuk ke pasar ekspor. Peningkatan ekspor diharapkan mampu meningkatkan sumbangan devisa bagi negara. Berbagai perjanjian yang dilakukan diharapkan mampu membuka peluang peningkatan ekspor produk pertanian Indonesia.

Di sisi lain, dampak dari dilaksanakannya perjanjian perdagangan bebas juga membuat Indonesia menjadi pasar dari barang-barang impor dari negara lain. Dalam konteks produk pertanian, membanjirnya impor produk pertanian bisa membawa dampak buruk bagi kesejahteraan petani. Ketika produk petani kalah bersaing dengan produk impor, petani akan menjadi kelompok yang paling rentan.

Padahal di sisi lain, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menegaskan bahwa negara memiliki obligasi penuh untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara. Dalam banyak pandangan kedaulatan petani merupakan representasi dari terpenuhinya hak dan kedaulatan petani, masyarakat dan negara dalam menentukan kebijakan, model dan corak pembangunan pertanian.

Kedaulatan pangan lahir sebagai kritik atas kegagalan paradigma dan rejim ketahanan pangan. Dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Permasalahan ini menjadi topik pembicaraan hangat dalam acara diskusi kelompok terfokus bertajuk “Ekspor-Impor dan Kedaulatan Pangan” yang digelar di Kampus Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Bogor, Senin (17/2). Dalam diskusi tersebut Kepala Tani Center IPB Dr. Ir Hermanu Triwidodo memaparkan, dalam skema perdagangan dunia, ekspor-impor sebenarnya merupakan sebuah aktivitas yang wajar. “Hanya saja dalam konteks tertentu, dalam hal ini impor bahan pangan, kata impor seringkali di-frame negatif, yaitu akan merusak sistem pangan lokal,” ujarnya.

Padahal, ketika sebuah negara memang tidak mampu memenuhi kebutuhan akan suatu produk dari produk dalam negerinya, maka impor merupakan salah satu cara untuk memenuhinya. Pada produk-produk tertentu, hal ini menjadi tidak masalah. Namun dalam konteks pangan dalam hal ini produk seperti bawang putih, beras, dan produk pangan yang diproduksi di dalam negeri, impor seringkali menimbulkan dilema. “Terlebih jika dilakukan saat musim panen,” ujar Hermanu.

Karena itu, Hermanu menekankan, dalam konteks kebijakan impor pemerintah seharusnya berpihak pada perlindungan petani. Dalam kasus impor bawang misalnya, Hermanu mengatakan, kebijakan kuota impor malah melahirkan celah yang dapat merugikan negara maupun petani. Ketergantungan impor bawang putih dari China misalnya, membuat pemerintah kalangkabut ketika China tidak bisa mengekspor produknya saat terjadi wabah virus Corona.

Padahal dalam konteks bawang putih banyak ilmuwan yang meyakini, bawang putih dapat diproduksi di dalam negeri. Pemerintah sendiri sebenarnya berupaya untuk itu, misalnya lewat kebijakan wajib tanam bawang putih sebanyak 5% dari kuota impor yang dipegang importir. “Di lapangan nyatanya kebijakan ini tidak berjalan,” terang Hermanu.

Sementara, kata Hermanu, tidak bisa dipungkiri, banyak juga kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada pelaku ekonomi besar. Sekalipun ada kebijakan yang berpihak pada petani, seringkali tidak sampai tujuan karena tidak ada penguatan kelembagaan untuk mewujudkan program tersebut dengan baik.

Karena itu, kata dia, melalui diskusi ini, para akademisi, petani dan stakeholder pangan lainnya ingin mendorong pemerintah untuk melihat sejauh mana urgensi kebijakan impor sejumlah komoditas pertanian. “Kita juga ingin mendorong penguatan agar terciptanya petani-petani Indonesia yang berdaulat,” tegas Hermanu.

Hal senada disampaikan Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Ia menilai, untuk bersaing di kancah internasional, menjadi hal yang tidak bisa dihindari di era persaingan terbuka seperti sekarang. “Pertanyaannya, model perdagangan seperti apa yang harus dilakukan agar bisa melindungi kedaulatan petani dan negara?” ujar Said.

Ketua Asosiasi Petani Bawang Juwari mengatakan, seharusnya pemerintah terkait impor produk pangan memberlakukan aturan yang sama. Ketika ada wajib tanam bawang putih bagi importir, seharusnya aturan yang sama diberlakukan bagi importir kedelai. “Kenapa tidak ini diberlakukan pada importir kedelai? Toh kedelai lebih mudah tumbuh di Indonesia, bisa tumbuh di mana saja. Tinggal pemerintah serius tidak, berani tidak mendobrak aturan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Widyastuti dari FEM IPB menyatakan, perdagangan bebas sebenarnya menganut asas resiprokal atau timbal-balik. Artinya ketika suatu negara meminta dibukanya pasar komoditas tertentu, negara yang diminta berhak meminta yang sama terhadap negara yang meminta dibukanya keran produk tersebut. Demikian pula ketika suatu negara menetapkan barrier baik berupa tarif maupun non tarif barrier seperti misalnya persyaratan sanitary dan phytosanitary atas produk tertentu seperti hortikultura.

“Non tarif barrier ini bisa menjadi pintu sebenarnya untuk melakukan perlindungan terhadap produk dalam negeri. Saya melihat kecenderungan semakin banyak perjanjian perdagangan bebas yang dibuat, negara-negara peserta sebenarnya semakin protektif dengan menetapkan non tarif barrier seperti ini,” ujarnya.

Indonesia juga punya kebijakan seperti Public Stockholding for Food Security Purposes dan Special Safeguard Mechanism yang bisa menjadi elemen untuk menghambat membanjirnya barang impor, khususnya impor produk pertanian yang diproduksi petani dalam negeri. “Ini bisa menjadi mekanisme untuk melindungi pasar domestik,” tegasnya.

Sayangnya, seperti diutarakan Dr. Harianto, dari FEM IPB, pemerintah terkadang berlaku “terlalu baik” terhadap barang impor, sebaliknya sangat ketat terhadap barang ekspor. “Kita untuk ekspor bisa bikin aturan yang panjang, sementara untuk barang impor dengan dalih debirokratisasi, sering kali aturannya dilonggarkan,” ujarnya.

Dia membandingkan dengan era Soeharto dimana saat itu barang impor sangat ketat aturannya untuk bisa masuk ke Indonesia. “Saat itu sangat susah, restriksi ketat, dan karantina juga berperan besar sehingga pasar dalam negeri bisa terlindungi,” tegasnya.

Sementara itu, Anwar Kurniawan, seorang eksportir mengatakan, untuk bisa memenangi persaingan di era perdagangan bebas, petani Indonesia memang harus mampu bekerja efisien sehingga produk yang dihasilkan berkualitas, harga pun bersaing. “Pembenahan infrastruktur pertanian juga penting karena saya pernah mendampingi petani di Bogor, saat banjir infrastruktur terputus sehingga mereka tidak bisa memasarkan produknya. Pemerintah kita imbau membuat infrastruktur pertanian yang kuat sehingga tidak perlu perbaikan setiap tahun agar arus barang lancar,” katanya.

Anwar juga meminta agar masyarakat tidak alergi juga pada kata “impor”. “Karena memang kalau tidak bisa dipenuhi di dalam negeri, ya kalau tidak impor harga akan naik, akan terjadi inflasi, masyarakat juga yang kena dampaknya,” ujarnya.

Said Abdullah mengatakan, melalui diskusi ini diharapkan ada rekomendasi yang tersusun dan dapat disampaikan kepada pemerintah. “Sehingga lahir kebijakan dan program yang pro pertumbuhan tanpa harus meninggalkan petani,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Baca juga: Petani Mandiri, Pemerintah Jangan Lari

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *