Mendesakkan Agenda Keadilan Ekonomi Dalam Pemilu 2019

Jakarta, Villagerspost.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak agar Pemilu 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara struktural bagi Indonesia. Hal ini disampaikan IGJ dalam rangka memberikan catatan terhadap kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2018 dalam catatan awal tahun 2019 IGJ. Kinerja perdagangan di tahun 2018 membukukan defisit terburuk di sepanjang 5 tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor khususnya tekanan perekonomian global.

Laporan Badan Pusat Statistik menunjukan, di sepanjang 2018, perdagangan Indonesia mencatat rekor defisit terburuk yaitu mencapai US$ 8,56 miliar. Defisit perdagangan disebabkan oleh tingginya nilai impor migas yang mencapai US$29,8 miliar, dan mencatatkan defisit di sektor migas sebesar US$12,4 miliar, namun disisi lain surplus non-migas sebesar US$3,83 miliar masih tidak mampu menutupi defisit migas.

IGJ menilai penurunan kinerja perdagangan Indonesia di sepanjang 2018 bukan sekadar persoalan kasuistik yang dipengaruhi oleh kondisi global semata, tetapi ini juga merupakan efek jangka panjang dari kebijakan salah kelola perekonomi nasional. Ini merupakan dampak dari ketidakmampuan pemerintah menyusun strategi penguatan ekonomi nasional atas dampak dari kebijakan ekonomi terbuka.

Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti berpandangan, persoalan yang melingkupi kebijakan perdagangan Indonesia merupakan konsekuensi dari pilihan model ekonomi yang dipilih oleh pemerintah paska tahun 1967, dimana pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada investasi asing dan ekstraksi sumber daya alam.

“Ini merupakan dampak dari kebijakan ekonomi neo-liberal yang terus dipertahankan Pemerintah Indonesia sejak jaman orde baru, reformasi, hingga rezim jokowi saat ini. Maka sudah saatnya untuk Pemerintah Indonesia ke depan segera mengkaji kembali strategi kebijakan ekonomi terbuka yang dipilih selama ini,” jelas Rachmi, dalam siaran persnya, Kamis (31/1).

Rachmi juga berpandangan, Pemilu 2019 jangan hanya menjadi proses demokrasi prosedural semata yang hanya melegitimasi pergantian atau mempertahankan rezim dalam perebutan kue ekonomi yang diperkuat dengan struktur oligarki. “Dalam Pemilu 2019 ini, harus mampu mengedepankan agenda rakyat ketimbang agenda elit-elit politik, khususnya dalam menyusun agenda pembangunan yang dipimpin oleh kepentingan rakyat,” tegasnya.

IGJ mendesak agar agenda keadilan ekonomi Indonesia harus menjadi bagian dalam perdebatan arah bangsa, khususnya dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Dua agenda keadilan ekonomi yang didesakan IGJ, yaitu pertama, arah kebijakan perdagangan Indonesia dan kedua, perlindungan kepentingan rakyat dalam Perjanjian FTA.