Menggagas Pengembangan Platform Beras Berkelanjutan | Villagerspost.com

Menggagas Pengembangan Platform Beras Berkelanjutan

Acara policy brief membangun platform beras berkelanjutan yang dihelat Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (villagerspost.com/m.agung riyadi)

Bogor, Villagerspost.com – Beras merupakan komoditas pangan pokok yang paling vital di Indonesia. Saking vitalnya, berbicara mengenai beras, tidak akan pernah lepas pula dari urusan politik, selain dimensi sosial, ekonomi, dan tentu saja urusan produksinya.

“Beras memang urusan politik. Apapun kebijakan yang menyangkut beras, yang muncul adalah dimensi politik, bukan ekonomi, ekologi, sosial budaya,” kata Dewan Pakar Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) David Ardhian, dalam paparannya pada acara ‘Policy Brief Forum Beras Berkelanjutan’ di Bogor, Selasa (11/8).

Dalam konteks ini, kata David, dominasi pemerintah terhadap isu beras masih tinggi. Kemudian arah kebijakan perberasan nasional pun belum beranjak dari isu peningkatan produksi untuk menjamin stok beras nasional. “Pola manajemen perberasan juga masih terpaku pada pengendalian produksi, harga, stok dan juga program peningkatan produksi dengan Bulog sebagai penyangganya, jika produksi kurang maka impor menjadi andalan,” papar David.

Dalam situasi seperti ini, petani termasuk juga buruh tani, sebagai salah satu stakeholder perberasan nasional, kemudian hanya menjadi obyek kebijakan pemerintah. Petani memang banyak diguyur oleh insentif berupa input pertanian seperti subsidi pupuk–yang seringnya juga tidak tepat sasaran–bantuan alat mesin pertanian, permodalan dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, ketika panen, petani tidak mendapatkan harga panen yang fair.

Ketiadaan regulasi yang membatasi impor saat panen raya, membuat harga beras petani kerap jatuh. Ketika petani dihadapkan pada kondisi ekonomi yang tak berkeadilan, maka buruh tani juga akan terdampak. Dalam konteks ini, isu keberlanjutan kemudian menjadi isu yang sangat termarjinalkan. Semakin turunnya jumlah rumah tangga pertanian, regenerasi petani masih hanya menjadi isu yang digaungkan secara terbatas di kalangan masyarakat sipil dan belum menjadi isu utama oleh pemerintah.

“Padahal saat ini gagasan isu beras yang dikembangkan sudah melangkah ke isu sustainability,” tegas David.

Dan itu tidak hanya terbatas pada isu keberlanjutan rumah tangga pertanian, regenerasi petani, tetapi juga terkait isu lingkungan hidup. Dalam isu beras berkelanjutan, isu keadilan juga menjadi penting. “Sustainability tanpa keadilan buat apa? Jika dilihat dari kue ekonomi, ketimpangannya seperti apa? Karenanya penting dibahas bagaimana isu beras untuk menuju ke sustainability,” papar David.

Melangkah pada isu beras berkelanjutan menjadi penting mengingat pola kebijakan pemerintah juga terbukti tak manjur dalam menjamin ketersediaan pangan di masa pandemi. Berbicara konteks ketahanan pangan, ujar dia, di masa pandemi Covid-19 ini menjadi sangat rentan ketika pemerintah terlalu mengandalkan impor pangan. Ketahanan pangan juga semakin rentan ketika dihadapkan pada masalah bencana ekologis dan perubahan iklim.

“Ketahan pangan masih relatif rendah, terlebih Indonesia juga menghadapi kerentanan ekologis seperti bencana alam dan terjadinya perubahan tipologi agroekosistem karena alih fungsi lahan dan sebagainya, juga akibat perubahan iklim, dan terakhir pandemi,” papar David.

Karena itu menjadi tantangan bagi semua untuk mewujudkan platform beras berkelanjutan. Tantangan fundamental yang dihadapi dalam menuju ke arah itu, kata David, pertama beras menjadi sektor yang sangat luas alias mega sektor yang sarat kepentingan baik politik, kepentingan ekonomi, eksistensi para pencari rente dan sebagainya.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *